Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pilpres
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
2019-06-13 05:48:22
 

Press Rilis Tim Hukum Prabowo Sandi pada perselisihan hasil pemilihan umum 2019.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi mempertanyakan dan mempermasalahkan pada perselisihan hasil pemilihan umum 2019 dengan adanya ditemukan bukti pelanggaran atas asas prinsip Kejujuran dan Keadilan dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pilpres 2019 pasangan calon 01 Joko Widodo - Maruf Amin.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, Bambang Widjajanto membeberkan alasan agar Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan kemenangan Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf.

Bambang menjelaskan bahwa Paslon 01 dalam melaporkan penerimaan sumbangan dana kampanye yang berasal dari harta pribadi Jokowi dituding tidak jujur, dan laporan sumbangan dari 3 kelompok total sumbangan Rp 33.963.880.000. Namun diketahui, bahwa alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama, serta ada juga sumbangan dana dari 2 kumpulan yang ditenggarai berasal dari Bendahara Paslon 01 yang diduga untuk menampung modus penyumbangan yang tidak ingin diketahui identitasnya.

"Kami menemukan fakta Pasangan calon 01 dalam Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01 tanggal 25 April 2019, tertulis sumbangan pribadi Joko Widodo, bentuk uang: Rp 19.508.272.030. Bentuk Barang Rp 25.000.000," kata Ketua Tim Hukum Prabowo - Sandiaga, Bambang Widjojanto (BW) dalam press rillisnya, Rabu (12/6).

Kemudian tim hukum BPN menemukan di Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara/LHKPN Jokowi yang diumumkan KPU pada tanggal 12 April 2019, harta kekayaan berupa kas dan setara kas hanya berjumlah Rp 6.109.234.704,-

"Ada pertanyaan, apakah dalam waktu 13 (tiga belas) hari saja, harta kekayaan Jokowi berupa kas dan setara kas bertambah hingga sebesar Rp 13.399.037.326 ?. Dan disumbangkan semua untuk kampanye???" tanyanya.

Tim Hukum BPN 02 menyatakan bahwa berdasarkan Kosa kata jujur dan adil tercantum di dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai landasan hukum tertinggi (the supreme law of the land). Kosa kata itu harus diimplementasikan, termasuk dalam di laporan sumbangan dana kampanye kepada masyarakat. UU Pemilu mewajibkan peserta pemilu untuk membuat laporan penerimaan sumbangan dana kampanye kepada publik.

Tim Hukum BPN 02 juga menjelaskan bahwa pada laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01 tersebut juga ditemukan sumbangan dari 3 kelompok bernama, (1) Wanita Tangguh Pertiwi, (2) Arisan Wanita Sari Jateng, dan (3) Pengusaha Muda Semarang, Total sumbangan Rp 33.963.880.000 (tiga puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

"Namun diketahui, bahwa alamat, NPWP, dan identitas pimpinan kelompok tersebut sama," ungkapnya.

Sementara, sebelumnya Indonesian Corruption Watch (ICW), menyatakan ada sumbangan dari 2 kumpulan bernama Golfer TRG dan Golfer TBIG yang masing-masing menyumbang sebesar:

- Golfer TRG Rp 18.197.500.000 (Delapan Belas Milyar Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

- Perkumpulan Golfer TBIG: sebesar Rp 19.724.404.138 (Sembilan Belas Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan).

Kedua (2) kelompok ditenggarai berasal dari Bendahara Paslon 01, serta diduga untuk menampung modus penyumbangan sebagai berikut, yakni:

1) Mengakomodasi penyumbang yang tidak ingin diketahui identitasnya;

2) Mengakomodasi penyumbang perseorangan yang melebihi batas dana kampanye Rp 2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah); dan,

3) Teknik Pemecahan sumbangan dan penyamaran sumber asli dana kampanye diduga umum terjadi dalam Pemilu,

Fakta di atas, menegaskan adanya pelanggaran atas asas prinsip KEJUJURAN dan KEADILAN dalam penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. Dimana, hal tersebut juga tentunya melanggar Pasal 525 UU No. 7 Tahun 2017.

"Hal di atas juga menjelaskan ada isu moralitas yang seharusnya menjadi "concern" dalam penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden. MK sebagai the guardian of constitution dan the protector of democracy patut menggali lebih dalam hal ini guna mewujudkan keadilan substantif," pungkasnya.(bh/mnd).



 

 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN
  MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni
  BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator
  BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019
  BW 'Telanjangi' Saksi TKN, Ternyata Bukan Spesifik Ahli Pemilu Tapi Soal Pidana
 
ads

  Berita Utama
BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

Said Didu: Butuh Semangat Kepahlawanan Menjadi Saksi Sidang PHPU di MK

Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

 

  Berita Terkini
 
Jepang dan Indonesia Jalin MoC di Bidang Ketenagakerjaan

Ternyata, Jokowi Pernah Teken PP Peraturan Anak Perusahaan BUMN Sama dengan BUMN

MK akan Percepat Putusan Sengketa Pilpres Menjadi Kamis 27 Juni

BPN Ajak Pendukungnya Doakan Putusan Hakim Bukan Mahkamah Kalkulator

BW Sindir Mafhud MD Soal Masalah NIK dan DPT Pilpres 2019

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2