BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Badai Fung Wong Filipina, Lima Tewas
FILIPINA, Berita HUKUM - Badai Tropis Fung Wong menewaskan paling tidak lima orang dan menyebabkan l

Ketua MK: Memperoleh Informasi adalah Hak Konstitusi
MATARAM, Berita HUKUM - Jaminan hak konstitusional warga negara merupakan salah satu alasan berdirin

Panglima TNI buka Kejuaraan DuniaTerjun Payung Militer di Solo
SOLO, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Colonel Rinnete Hulme selaku

PDIP Nyatakan Secara Resmi Sebagai Partai Pemerintah
SEMARANG, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi menyatakan peruba

MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan pengujian materiil terhadap U

Pria Penghina Islam Ini 'Mewek' Saat Hakim Jatuhkan Hukuman
MALAYSIA, Berita HUKUM - Seorang supervisor situs konstruksi mendapat ganjaran penjara oleh Pengadil

Satgas Kizi TNI Tampil Bagian Proses Perdamaian di Afrika
AFRIKA, Berita HUKUM - Satuan Tugas Kompi Zeni (Satgas Kizi) TNI Kontingen Garuda (Konga) XXXVII-A/M

Pertagas Dukung Konversi BBM ke Gas dengan Bangun LNG Storage di Bali
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertagas selaku anak usaha PT. Pertamina (Persero), akan membangun mini Liqu

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Badai Fung Wong Filipina, Lima Tewas
Ketua MK: Memperoleh Informasi adalah Hak Konstitusi
Panglima TNI buka Kejuaraan DuniaTerjun Payung Militer di Solo
PDIP Nyatakan Secara Resmi Sebagai Partai Pemerintah
MK: BUMN dan BHMN PT Merupakan Kepanjangan Tangan dari Negara
Pria Penghina Islam Ini 'Mewek' Saat Hakim Jatuhkan Hukuman

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pertagas Dukung Konversi BBM ke Gas dengan Bangun LNG Storage di Bali
Dewan Energi Nasional : Pembuatan Kilang Minyak bukan Soal Untung Rugi Tapi untuk Ketahanan Energi
Lembaga Sandi Negara Benahi Sistem Pemulihan Aset Negara Berbasis Digital
Kementerian Lingkungan Didemo, PT Baramulti Tbk dan Tata Group Merusak Lingkungan
NCID: Jangan Lupa, yang Mengusulkan Kepala Daerah Dipilih oleh DPRD adalah Menterinya SBY
Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus BANSOS
Tiga Terdakwa Korupsi Bansos Fiktif Kutim Masing-Masing Dituntut 18 Bulan Penjara
Monday 25 Feb 2013 22:20:19
 
Terdakwa kasus korupsi Bansos Fiktif Kutim, David Kurniawan dan Sinta Fhensylvahla, pada sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (25/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Samarinda, Senin (25/2) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda-Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut 3 tersangka sebagai aktor, yaitu Irfan Rahardi beserta David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan berupa tuntutan JPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Casmaya didampingi hakim ad hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, sidang pertama dengan terdakwa Irfan Rahardi;Kepala Bansos Sangata. Selain menuntut terdakwa selama 18 bulan penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ujar Jaksa Krisrahadi.

Jaksa dalam amar tuntutannya mengatakan terdakwa tidak terbukti dan sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ujar Jaksa.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1), sehingga terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjaral," tegas Jaksa Krisrahadi dan Bayu Hermadi di Kejari Sangata.

Tuntutan JPU juga sama dengan terdakwa David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti karena uang pengganti Rp. 830 juta rupiah telah dibayarkan saat perkaranya sedang bergulir di Pengadilan, jelas Jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa, ketua Majelis Hakim Casmaya SH memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan Pledoi. "Kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atau pledoi," ujar Casmaya.

Kasus ini terungkap atas penyidikan Kejaksaan Sangata Kutim tentang Proposal Bansos fiktif yang dilakukan para terdakwa tahun 2012 yang lalu, para terdakwa mengaku membuatkan 16 proposal bansos fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Kasus BANSOS

KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Cegah Penyimpangan, Dana Bansos Patut Ditunda
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com