Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan adalah tema yang diambil Muh

Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
JAKARTA, Berita HUKUM - Bagi orang mukmin setiap peristiwa ada hikmahnya, termasuk peristiwa yang ti

Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
MAKASSAR, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengharapkan Muktamar berjalan l

Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
JOMBANG, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai salah satu jamiyah Islam t

Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah
JAKARTA, Berita HUKUM - Menguatnya nilai tukar dollar terhadap rupiah yang sudah mencapai berkisar k

Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim pencari fakta komite umat (TPF Komat) untuk Tolikara telah bekerja mengu

Pasca Tragedi Tolikara; Teroris GIDI Diundang ke Istana, Ustadz Ditangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca tragedi Tolikara, penyerbuan gerombolan Gereja Injil Di Indonesia (GID

Indonesia Masuki Tren Pertumbuhan Terlambat
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada kuartal pertama 2015, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebes

   

  Berita Terkini >>
   
Semangat Bung Karno Memajukan Islam Bersama Muhammadiyah
Ini Hikmah Teror GIDI di Tolikara Menurut Ustadz Fadlan
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Buka Muktamar, Presiden Jokowi: NU Menjadi Garda Terdepan Menjaga NKRI dan Pancasila
Ada Laporan Potensi PHK Massal, karena Menguatnya Dollar terhadap Rupiah
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Muktamar Muhammadiyah 47 Harus Bermartabat
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
Mantan GAM di Gunung Halimon akan Kibarkan Merah Putih Raksasa
Gerindra: 'Dulu Katanya Panggil Programmer 2 Minggu Selesai, Kenapa Sekarang Harus Minta Bantuan Singapura?'
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus BANSOS
Tiga Terdakwa Korupsi Bansos Fiktif Kutim Masing-Masing Dituntut 18 Bulan Penjara
Monday 25 Feb 2013 22:20:19
 
Terdakwa kasus korupsi Bansos Fiktif Kutim, David Kurniawan dan Sinta Fhensylvahla, pada sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (25/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Samarinda, Senin (25/2) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda-Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut 3 tersangka sebagai aktor, yaitu Irfan Rahardi beserta David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan berupa tuntutan JPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Casmaya didampingi hakim ad hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, sidang pertama dengan terdakwa Irfan Rahardi;Kepala Bansos Sangata. Selain menuntut terdakwa selama 18 bulan penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ujar Jaksa Krisrahadi.

Jaksa dalam amar tuntutannya mengatakan terdakwa tidak terbukti dan sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ujar Jaksa.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1), sehingga terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjaral," tegas Jaksa Krisrahadi dan Bayu Hermadi di Kejari Sangata.

Tuntutan JPU juga sama dengan terdakwa David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti karena uang pengganti Rp. 830 juta rupiah telah dibayarkan saat perkaranya sedang bergulir di Pengadilan, jelas Jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa, ketua Majelis Hakim Casmaya SH memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan Pledoi. "Kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atau pledoi," ujar Casmaya.

Kasus ini terungkap atas penyidikan Kejaksaan Sangata Kutim tentang Proposal Bansos fiktif yang dilakukan para terdakwa tahun 2012 yang lalu, para terdakwa mengaku membuatkan 16 proposal bansos fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus BANSOS

Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jabar Dituntut 11 Tahun Penjara
KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com