Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Komisi VI Sambut Tuntutan SPSI JICT
JAKARTA, Berita HUKUM - Delegasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia JICT (Jakarta International Conta

Komisi VII DPR Soalkan Carut Marut Distribusi BBM
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi mendesak Menteri ESDM untuk mengurai caru

KPK, Pohon Mahoni dan Orkestra
JAKARTA, Berita HUKUM - Pohon Mahoni, memiliki pokok kayu yang kuat meski diterpa panas dan hujan. B

Komisi V DPR Desek Kemenhub Tingkatkan Standar Penerbangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pemenuha

Wartawan Dibebaskan dariTuduhan Menghina Militer Thailand
THAILAND, Berita HUKUM - Sebuah pengadilan di pulau Phuket, Thailand selatan, membebaskan dua wartaw

Google Memperkenalkan Logo Baru 'Yang Lebih Bersahabat'
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Google mengumumkan logo baru dengan penampilan huruf yang lebih halus dib

Aksi Demo Gerakan Buruh Indonesia di Depan Gedung Istana Negara di Jakarta
JAKARTA, Berita HUKUM - Republik Indonesia yang baru saja merayakan HUT Kemerdekaan ke-70 tahun, nam

Dubes Tiongkok Temui Rizal Ramli Untuk Rencana High Speed Railway JKT-BDG
JAKARTA, Berita HUKUM - Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia, Xie Feng mengenakan setelan jas rapih d

   

  Berita Terkini >>
   
Komisi VI Sambut Tuntutan SPSI JICT
Komisi VII DPR Soalkan Carut Marut Distribusi BBM
KPK, Pohon Mahoni dan Orkestra
Komisi V DPR Desek Kemenhub Tingkatkan Standar Penerbangan
Wartawan Dibebaskan dariTuduhan Menghina Militer Thailand
Google Memperkenalkan Logo Baru 'Yang Lebih Bersahabat'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Aksi Demo Gerakan Buruh Indonesia di Depan Gedung Istana Negara di Jakarta
Dubes Tiongkok Temui Rizal Ramli Untuk Rencana High Speed Railway JKT-BDG
Bawaslu Launching IKP 2015, Ada 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang
Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!
Inilah FAKTA tentang Situs ISLAM TOLERAN
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus BANSOS
Tiga Terdakwa Korupsi Bansos Fiktif Kutim Masing-Masing Dituntut 18 Bulan Penjara
Monday 25 Feb 2013 22:20:19
 
Terdakwa kasus korupsi Bansos Fiktif Kutim, David Kurniawan dan Sinta Fhensylvahla, pada sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (25/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Samarinda, Senin (25/2) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda-Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut 3 tersangka sebagai aktor, yaitu Irfan Rahardi beserta David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan berupa tuntutan JPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Casmaya didampingi hakim ad hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, sidang pertama dengan terdakwa Irfan Rahardi;Kepala Bansos Sangata. Selain menuntut terdakwa selama 18 bulan penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ujar Jaksa Krisrahadi.

Jaksa dalam amar tuntutannya mengatakan terdakwa tidak terbukti dan sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ujar Jaksa.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1), sehingga terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjaral," tegas Jaksa Krisrahadi dan Bayu Hermadi di Kejari Sangata.

Tuntutan JPU juga sama dengan terdakwa David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti karena uang pengganti Rp. 830 juta rupiah telah dibayarkan saat perkaranya sedang bergulir di Pengadilan, jelas Jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa, ketua Majelis Hakim Casmaya SH memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan Pledoi. "Kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atau pledoi," ujar Casmaya.

Kasus ini terungkap atas penyidikan Kejaksaan Sangata Kutim tentang Proposal Bansos fiktif yang dilakukan para terdakwa tahun 2012 yang lalu, para terdakwa mengaku membuatkan 16 proposal bansos fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus BANSOS

Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jabar Dituntut 11 Tahun Penjara
KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com