Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik
JAKARTA, Berita HUKUM Provinsi Riau adalah provinsi ke-7 yang menandatangani nota kesepahaman deng

700 Peserta Akan Gelar Produk Pertahanan Negara
JAKARTA, Berita HUKUM Pameran industi pertahanan berskala Internasional akan digelar melalui Indo

Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
JAKARTA, Berita HUKUM - Di Rumah Pinang Mas Pondok Indah Jakarta Selatan, Ahmad Dhani mengumumkan re

Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memberikan Pembekalan dan Pemantapan Wawa

Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar rapat Paripurna tandingan sebagai ta

Panglima TNI beri Ceramah ICIS
DEPOK, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko sebagai pembicara dalam acara Internati

Cina Tangkap Ratusan Tersangka Koruptor di Luar Negeri
CINA, Berita HUKUM - Pemerintah Cina menyatakan telah menangkap 180 orang yang dicurigai melakukan k

Quo Vadis Rancangan UU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

INDONESIA merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam y

   

  Berita Terkini >>
   
Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik
700 Peserta Akan Gelar Produk Pertahanan Negara
Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Panglima TNI beri Ceramah ICIS

Untitled Document



  Berita Utama >
   
700 Peserta Akan Gelar Produk Pertahanan Negara
Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
Eksistensi Artis dan Narkotika

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus BANSOS
Tiga Terdakwa Korupsi Bansos Fiktif Kutim Masing-Masing Dituntut 18 Bulan Penjara
Monday 25 Feb 2013 22:20:19
 
Terdakwa kasus korupsi Bansos Fiktif Kutim, David Kurniawan dan Sinta Fhensylvahla, pada sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (25/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Samarinda, Senin (25/2) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda-Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut 3 tersangka sebagai aktor, yaitu Irfan Rahardi beserta David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan berupa tuntutan JPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Casmaya didampingi hakim ad hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, sidang pertama dengan terdakwa Irfan Rahardi;Kepala Bansos Sangata. Selain menuntut terdakwa selama 18 bulan penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ujar Jaksa Krisrahadi.

Jaksa dalam amar tuntutannya mengatakan terdakwa tidak terbukti dan sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ujar Jaksa.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1), sehingga terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjaral," tegas Jaksa Krisrahadi dan Bayu Hermadi di Kejari Sangata.

Tuntutan JPU juga sama dengan terdakwa David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti karena uang pengganti Rp. 830 juta rupiah telah dibayarkan saat perkaranya sedang bergulir di Pengadilan, jelas Jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa, ketua Majelis Hakim Casmaya SH memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan Pledoi. "Kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atau pledoi," ujar Casmaya.

Kasus ini terungkap atas penyidikan Kejaksaan Sangata Kutim tentang Proposal Bansos fiktif yang dilakukan para terdakwa tahun 2012 yang lalu, para terdakwa mengaku membuatkan 16 proposal bansos fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus BANSOS

KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Cegah Penyimpangan, Dana Bansos Patut Ditunda
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com