BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Din Syamsuddin Terpilih Lagi Sebagai Presiden ACRP
KOREA, Berita HUKUM - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Dr. Din Syamsuddin yang juga Ketua Umum Majel

Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap p

PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
ACEH, Berita HUKUM - Sebanyak 45 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara periode

Marzuki Alie Yakin PDIP Konsisten BBM Tidak Naik
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Marzuki Alie yakin dengan konsistensi sikap PDI Perjuangan untu

Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK akan Ajukan Banding?
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten nonaktif ahirnya divonis dengan hukuman 4

Ini Kriteria Dirut Pertamina Pengganti Karen yang Diusulkan Hipmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Karen Agustiawan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT

Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
ACEH, Berita HUKUM - Atas nama Gubernur Aceh Ketua Pengadilan Negeri Idi Rayeuk, Nani Sukmawati, SH

Memetik Hikmah dari 'Indonesia Menggugat'
JAKARTA, Berita HUKUM - Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Mr. Siegenbeek van Heukelom, Soekarno

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Din Syamsuddin Terpilih Lagi Sebagai Presiden ACRP
Polisi dan Narkoba: Butuh Evaluasi Total
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Marzuki Alie Yakin PDIP Konsisten BBM Tidak Naik
Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK akan Ajukan Banding?
Ini Kriteria Dirut Pertamina Pengganti Karen yang Diusulkan Hipmi

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus BANSOS
Tiga Terdakwa Korupsi Bansos Fiktif Kutim Masing-Masing Dituntut 18 Bulan Penjara
Monday 25 Feb 2013 22:20:19
 
Terdakwa kasus korupsi Bansos Fiktif Kutim, David Kurniawan dan Sinta Fhensylvahla, pada sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (25/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Samarinda, Senin (25/2) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda-Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut 3 tersangka sebagai aktor, yaitu Irfan Rahardi beserta David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan berupa tuntutan JPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Casmaya didampingi hakim ad hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, sidang pertama dengan terdakwa Irfan Rahardi;Kepala Bansos Sangata. Selain menuntut terdakwa selama 18 bulan penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ujar Jaksa Krisrahadi.

Jaksa dalam amar tuntutannya mengatakan terdakwa tidak terbukti dan sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ujar Jaksa.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1), sehingga terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjaral," tegas Jaksa Krisrahadi dan Bayu Hermadi di Kejari Sangata.

Tuntutan JPU juga sama dengan terdakwa David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti karena uang pengganti Rp. 830 juta rupiah telah dibayarkan saat perkaranya sedang bergulir di Pengadilan, jelas Jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa, ketua Majelis Hakim Casmaya SH memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan Pledoi. "Kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atau pledoi," ujar Casmaya.

Kasus ini terungkap atas penyidikan Kejaksaan Sangata Kutim tentang Proposal Bansos fiktif yang dilakukan para terdakwa tahun 2012 yang lalu, para terdakwa mengaku membuatkan 16 proposal bansos fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Kasus BANSOS

KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Cegah Penyimpangan, Dana Bansos Patut Ditunda
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com