Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga akhir Mei 2015 ini, baru 143 juta jiwa rakyat indonesia yang terakses

Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua KPK non-aktif Bambang Widjojanto kembali mengajukan praperadilan

Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014, me

Dubes Jepang di Darfur kunjungi Satgas Batalyon Komposit TNI
SUDAN, Berita HUKUM - Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Sudan Mr. Hideki Ito didampingi beberapa stafn

Pelayanan Masih Buruk, DPR Minta Dirut BPJS Kesehatan Blusukan Ke Daerah-daerah
JAKARTA, Berita HUKUM - Carut marutnya pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara J

Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara
PALANGKARAYA, Berita HUKUM - Aktivis lingkungan pada hari ini di Melbourne, Australia, membentangkan

Tommy Page 18 Tahun Tidak Konser dan Rekaman, Sekarang akan Berkonser di Negeri yang Ia Cintai
JAKARTA, BeritaHUKUM - Tommy Page Artis Top dunia akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. Se

Peran Perempuan Berantas Korupsi
SURABAYA, Berita HUKUM - Ratusan perempuan menyimak paparan yang disampaikan Wakil Ketua KPK Adnan P

   

  Berita Terkini >>
   
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat
Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan
Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas
Dubes Jepang di Darfur kunjungi Satgas Batalyon Komposit TNI
Pelayanan Masih Buruk, DPR Minta Dirut BPJS Kesehatan Blusukan Ke Daerah-daerah
Aktivis Bentangkan Spanduk Raksasa di Kantor Pusat BHP Billiton Meminta Batalkan Tambang Batubara

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Aksi Demo KSPI Terkait BPJS, Menkes dan Pemerintahan Jokowi Tidak Serius dan Tidak Pro Rakyat
Bambang Widjojanto Kembali Ajukan Praperadilan
Cegah Korupsi, KPK Sosialisasikan Pilkada Berintegritas
Pelayanan Masih Buruk, DPR Minta Dirut BPJS Kesehatan Blusukan Ke Daerah-daerah
Inilah Kekacauan Baru Oligarki Kekuasaan yang Akan Diciptakan Jokowi
Menkes Nila Melantik Surya Chandra Surapaty sebagai Kepala BKKBN

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus BANSOS
Tiga Terdakwa Korupsi Bansos Fiktif Kutim Masing-Masing Dituntut 18 Bulan Penjara
Monday 25 Feb 2013 22:20:19
 
Terdakwa kasus korupsi Bansos Fiktif Kutim, David Kurniawan dan Sinta Fhensylvahla, pada sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (25/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Samarinda, Senin (25/2) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda-Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut 3 tersangka sebagai aktor, yaitu Irfan Rahardi beserta David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan berupa tuntutan JPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Casmaya didampingi hakim ad hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, sidang pertama dengan terdakwa Irfan Rahardi;Kepala Bansos Sangata. Selain menuntut terdakwa selama 18 bulan penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ujar Jaksa Krisrahadi.

Jaksa dalam amar tuntutannya mengatakan terdakwa tidak terbukti dan sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ujar Jaksa.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1), sehingga terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjaral," tegas Jaksa Krisrahadi dan Bayu Hermadi di Kejari Sangata.

Tuntutan JPU juga sama dengan terdakwa David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti karena uang pengganti Rp. 830 juta rupiah telah dibayarkan saat perkaranya sedang bergulir di Pengadilan, jelas Jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa, ketua Majelis Hakim Casmaya SH memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan Pledoi. "Kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atau pledoi," ujar Casmaya.

Kasus ini terungkap atas penyidikan Kejaksaan Sangata Kutim tentang Proposal Bansos fiktif yang dilakukan para terdakwa tahun 2012 yang lalu, para terdakwa mengaku membuatkan 16 proposal bansos fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Kasus BANSOS

Mantan Hakim Pengadilan Tinggi Jabar Dituntut 11 Tahun Penjara
KPK Tahan Mantan Hakim Ad Hoc Tipikor PN Bandung
Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com