BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Koruptor Tak Layak Dapat Remisi
JAKARTA, Berita HUKUM - Memang, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Ked

'Uang Panas' di Meja Petugas
JAKARTA, Berita HUKUM - Rabu (23/7) siang di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (UPT

Jepang Dukung Indonesia Kembangkan Sumber Daya Energi
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Parlemen Jepang mendukung Indonesia dalam mengembangkan sumber daya

AS: Rusia Tembakkan Artileri ke Ukraina
UKRAINA, Berita HUKUM - AS mengatakan mereka memiliki bukti bahwa Rusia menembakkan artileri ke kawa

Pesawat Air Algerie 'Jatuh' di Mali Utara dengan 116 Penumpang
ALJAZAIR, Berita HUKUM - Pesawat Air Algerie yang membawa 116 orang yang hilang di atas Gurun Sahara

Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmantyo Resmi Gantikan Jendral Budiman Jadi KSAD
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Wakil Presiden Boediono m

Peningkatan Pendapatan Bunga Bersih Bank BNI Terus Berkembang Hingga 21%
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank-bank di Indonesia kini menghadapi persaingan yang semakin ketat, baik b

Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
JAKARTA, Berita HUKUM - Meski Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli lalu telah menetapkan pasanga

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Koruptor Tak Layak Dapat Remisi
'Uang Panas' di Meja Petugas
Jepang Dukung Indonesia Kembangkan Sumber Daya Energi
AS: Rusia Tembakkan Artileri ke Ukraina
Pesawat Air Algerie 'Jatuh' di Mali Utara dengan 116 Penumpang
Presiden SBY Lantik Letjen Gatot Nurmantyo Resmi Gantikan Jendral Budiman Jadi KSAD

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pakar Hukum Minta Rakyat Harus Terima Jika Nanti MK Putuskan Prabowo-Hatta Pemenang Pilpres
Hubungan Bilateral (RI-TIONGKOK) Perkuat Kerjasama Bidang Pertahanan
Ada 2 Pertarungan Harus Dilalui Jokowi Sebelum Jadi Presiden Resmi
Rumah Polonia Mendapat Kunjungan dari Kedubes Korea
Usai Menolak dan Tarik Diri, Ini 2 Langkah Prabowo-Hatta
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Pidana    
 
Kasus BANSOS
Tiga Terdakwa Korupsi Bansos Fiktif Kutim Masing-Masing Dituntut 18 Bulan Penjara
Monday 25 Feb 2013 22:20:19
 
Terdakwa kasus korupsi Bansos Fiktif Kutim, David Kurniawan dan Sinta Fhensylvahla, pada sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda, Senin (25/2).(Foto: BeritaHUKUM.com/gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tipikor Samarinda, Senin (25/2) dalam sidang di Pengadilan Tipikor Samarinda-Kalimantan Timur (Kaltim) menuntut 3 tersangka sebagai aktor, yaitu Irfan Rahardi beserta David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (bansos) di Pemkab Kutai Timur (Kutim) yang merugikan keuangan negara senilai Rp 800 juta, dengan tuntutan selama 1 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan berupa tuntutan JPU yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Casmaya didampingi hakim ad hoc Medan Parulian Nababan dan Abdul Gani, sidang pertama dengan terdakwa Irfan Rahardi;Kepala Bansos Sangata. Selain menuntut terdakwa selama 18 bulan penjara, terdakwa juga dikenakan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjara, ujar Jaksa Krisrahadi.

Jaksa dalam amar tuntutannya mengatakan terdakwa tidak terbukti dan sah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, namun terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, ujar Jaksa.

"Terdakwa secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 3 ayat (1), sehingga terdakwa dituntut selama 1 tahun 6 bulan penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider 3 bulan penjaral," tegas Jaksa Krisrahadi dan Bayu Hermadi di Kejari Sangata.

Tuntutan JPU juga sama dengan terdakwa David Kurniawan dan Shinta Fhensylvania, yaitu selama 1 tahun 6 bulan penjara, denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara. Para terdakwa tidak dituntut membayar uang pengganti karena uang pengganti Rp. 830 juta rupiah telah dibayarkan saat perkaranya sedang bergulir di Pengadilan, jelas Jaksa.

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada ketiga terdakwa, ketua Majelis Hakim Casmaya SH memberi kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya selama 1 minggu untuk mengajukan Pledoi. "Kami berikan waktu satu minggu untuk mengajukan pembelaan atau pledoi," ujar Casmaya.

Kasus ini terungkap atas penyidikan Kejaksaan Sangata Kutim tentang Proposal Bansos fiktif yang dilakukan para terdakwa tahun 2012 yang lalu, para terdakwa mengaku membuatkan 16 proposal bansos fiktif yang merugikan keuangan negara Rp 800 juta.(bhc/gaj)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Kasus BANSOS

Vonis 10 Tahun Penjara Dada Rosada Diwarnai Aksi Pro dan Kontra
Cegah Penyimpangan, Dana Bansos Patut Ditunda
Pengembangan Kasus Bansos Pemkot Bandung, KPK Tetapkan Lagi 2 Hakim Tersangka
KY Laporkan 6 Hakim Terkait Bansos Bandung
Hakim Suap Setyabudi di Vonis 12 Tahun Penjara
Sidang Vonis Hakim Setyabudi Diwarnai Aksi Demo
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com