Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Jiwasraya
Tiga Mantan Petinggi PT Asuransi Jiwasraya Divonis Seumur Hidup
2020-10-13 00:49:07
 

Suasana persidangan saat pembacaan vonis hakim.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui proses persidangan, akhirnya tiga orang mantan direksi PT Asuransi Jiwasraya divonis seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiganya terbukti bersama-sama melakukan korupsi sebesar Rp 16,8 triliun.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim.

"Mengadili, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer," kata Ketua Majelis Hakim, Susanti pada saat membacakan amar putusannya di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (12/10).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan hukuman pidana penjara seumur hidup," tegasnya.

Demikian juga kepada mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo yang divonis pidana seumur hidup. Hary juga terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada perusahaan Asuransi Jiwasraya.

Hukuman serupa juga dijatuhkan kepada mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan yang juga divonis pidana penjara seumur hidup oleh majelis hakim Tipikor Jakarta.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Untuk hal yang memberatkan terdakwa dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan perbuatannya berimplikasi pada kesulitan ekonomi terhadap para peserta PT Asuransi Jiwasraya.

"Hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan dan kooperatif dalam persidangan. Serta terdakwa belum pernah dihukum," tandas Hakim.

Pasti Banding

Terkait vonis itu, Rudianto Manurung SH MH selaku Penasehat Hukum mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo menyatakan pasti banding. Karena hukum penjara seumur hidup itu terlalu berat dan sangat berlebihan.

"Pasti Banding. Karena hukuman penjara seumur hidup tersebut, tidak relevan dan sangat berlebihan," ujar Rudi via WhatsApp kepada pewarta Beritahukum.com pada Senin (12/10) malam.

Sementara itu, pada persidangan sebelumnya Hary Prasetyo juga dituntut pidana seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sedangkan terhadap Hendrisman vonis ini lebih berat dari tuntutan JPU. Karena Ia dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara, serta membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Kemudian, hukuman terhadap eks Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Dia dituntut pidana 18 tahun penjara, dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.(bh/ams)



 
   Berita Terkait > Jiwasraya
 
  Imbas Rp 50 M Belum Kembali, Puluhan Nasabah Jiwasraya Gugat Kembali ke PN Jakpus
  16 Kendaraan Mewah Hasil Rampasan Negara dari Perkara Jiwasraya Resmi Dilelang
  BPUI Harus Transparan Atasi Kasus Jiwasraya
  Pledoi: Ada Konspirasi Berdasarkan Asumsi untuk Menjerat Benny Tjokro dalam Perkara Jiwasraya
  Jaksa Tuntut Beni Tjokro Seumur Hidup. Penasehat Hukum: Tuntutan Jaksa Hanya Asumsi
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

Firli Tekankan Transparansi hingga Rotasi Pegawai untuk Benahi Sistem Peradilan di MA

Ditjen PSLB3 KLHK Didesak Miliki Langkah Terukur Tangani Volume Sampah

Pengacara Gubernur Papua Dilaporkan ke Badan Intelijen Negara dan Polri terkait Berita Hoax

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2