Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Tidak Sepakat Kebijakan Pemerintah, Saleh Daulay: Yang Darurat Itu Kesehatan Masyarakat!
2020-03-31 07:22:19
 

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IX DPR RI tidak sepakat dengan kebijakan darurat sipil yang diambil oleh pemerintah menyikapi penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di tanah air Indonesia.

Pasalnya, pemerintah dianggap ingin 'lepas tangan' jika menerapkan usulan karantina wilayah atau lockdown daerah-daerah rentan penyebaran Covid-19.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay menilai ada kekeliruan keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sebab, Indonesia saat ini tengah darurat kesehatan.

"Menurut saya, pilihan penerapan darurat sipil kurang tepat. Daripada pakai darurat sipil, pemerintah mestinya menetapkan darurat kesehatan masyarakat. Sebagaimana amanat pasal 10 ayat 1 UU tentang Kekarantinaan Kesehatan," tegas Saleh Daulay kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/3).

Lagipula, kata Saleh Daulay, kebijakan pemerintah Indonesia sebelumnya yakni social distancing dan physical distancing pun bertujuan untuk menjaga jarak sosial. Bedanya dengan darurat sipil, yakni dalam skala yang lebih besar untuk menjaga jarak.

"Ini kan sama dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar dengan alat "darurat sipil". Jadi darurat sipil dipakai sebagai alat untuk menjalankan pembatasan sosial berskala besar," demikian mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah ini.(akw/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
  Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
  Pandemi Covid-19 Timbulkan Dilema Ekonomi
  Berupaya Selamatkan Bangsa, KMPK Terus Bergerak Galang Dukungan Gugat UU Corona No 2/2020
  WHO Peringatkan Pandemi Covid-19 'Masih Jauh' dari Berakhir, Setelah Penambahan Kasus Harian Rekor Tertinggi
 
ads1

  Berita Utama
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Data Jutaan WNI Diduga Dibobol Peretas dari KPU, 'Bisa Disalahgunakan untuk Kejahatan Siber'

PKB: Semua Melemah, Sumber Nafkah Sulit Dan Kebijakan Terkesan Colong-colongan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2