Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    
OC Kaligis
Tidak Alami Kerugian Konstitusional, Gugatan OC Kaligis Tidak Dapat Diterima
2016-10-01 14:00:50
 

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Otto Cornelis Kaligis tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap ketentuan yang menjadi dasar hukum perlindungan terhadap tersangka dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon. Hal tersebut terungkap saat Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengucapan putusan perkara No. 110/PUU-XIII/2015, Kamis (29/9) di Ruang Sidang Pleno MK.

Setahun lalu, OC Kaligis yang dijadikan tersangka atas kasus suap hakim PTUN Medan merasa hak konstitusionalnya terlanggar akibat berlakunya ketentuan Pasal 46 ayat (2) UU KPK yang menyatakan "Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka".

Pasal tersebut dianggap Pemohon tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai uraian hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Padahal menurut Pemohon, Indonesia sebagai negara hukum yang menganut prinsip asas kepastian dan perlindungan, harus memberikan jaminan hak konstitusional terhadap seseorang yang masih berstatus sebagai tersangka.

Pengabaian dimaksud menurut Pemohon terjadi pada dirinya sehingga meninmbulkan kerugian hak konstitusional. Demi memperkuat dalinya, Pemohon menyampaikan fakta hukum yang terjadi saat itu. Bahwa pada saat ditahan di KPK, Pemohon melakukan pemeriksaan MRI pada 30 Juni 2015. Dari hasil pemeriksaan, dokter menyatankan pemeriksaan lebih lanjut untuk menghindari risiko kesehatan yang lebih parah. Lewat kasa hukumnya, Pemohon melayangkan surat permohonan penangguhan penahanan untuk pengobatan menyeluruh pada 27 Juli 2015. Namun, surat tersebut hingga saat permohonan diajukan ke MK tidak kunjung ditanggapi.

Kewenangan Penegak Hukum

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menyatakan seorang tersangka dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP.

Selain sudah diatur dalam KUHAP, penanggunah penahanan juga merupakan kewenangan instansi penegak hukum. Dalam kasus Pemohon, penangguhan penahanan merupakan kewenangan KPK untuk memberikan atau tidak memberikannya.

Mahkamah berpendapat, seperti yang disampaikan Hakim Konstitusi Aswanto, apabila instansi penegak hukum memiliki alasan subjektif maupun objektif untuk memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan kepada tersangka, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hak tersangka yang tercantum dalam KUHAP. Memberikan atau tidak memberikan penangguhan penahanan merupakan tugas dan wewenang penegak hukum, dalam hal ini KPK. Apabila Pasal 46 ayat (2) UU KPK dianggap bertentangan dengan UUD 1945, lanjut Aswanto, justru akan merugikan hak-hak tersangka. Sebab, pasal tersebut merupakan dasar hukum dalam perlindungan terhadap tersangka tindak pidana korupsi dalam memenuhi hak-haknya.

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat sesungguhnya Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional apa pun akibat berlakunya Pasal 46 ayat (2) UU KPK. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan a quo. Bahkan, seandainya Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), Pasal 46 ayat (2) UU KPK telah nyata tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut," ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman sembari menegaskan bahwa Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon.(YustiNurulAgustin/lul/MK/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Hati-Hati! Jangan Beli 4 Tipe Ponsel Android ini, Nanti Nyesel..

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2