Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Tgk. Sufaini Syekhy
Tgk Syekhy Sebut Kiprah Wali Nanggroe Tidak Jelas
Sunday 07 Sep 2014 21:58:46
 

Ketua Australia Achenese Association Tgk. Syekhy.(Foto: BH/sul)
 
ACEH, Berita HUKUM - Krisis Tokoh ! Itulah yang terjadi sekarang, menyikapi kondisi Aceh terkini karena banyaknya disharmonisasi baik di lingkungan masyarakat, di tengah politisi maupun pejabat pemerintahan. Padahal sudah ada seorang Wali Nanggroe yang menjadi sesepuh dan tokoh adat Aceh, namun kiprahnya tidak jelas selama ini.

Ternyata perjuangan rakyat Aceh setelah 9 tahun MoU Helsinki berlangsung, hingga saat ini rakyat Aceh semakin terlihat seperti anak ayam kehilangan induknya. Karena Pemerintah Aceh seperti asik membangun dinasti untuk kepentingan kroni-kroninya layaknya masa Suharto. Ketika belum menjabat mengemis dukungan rakyat dan berjanji setinggi langit untuk memperjuangkan nasib rakyat. Toh akhirnya sama saja, rakyat tidak berubah nasibnya dan justru angka kemiskinan semakin meningkat.

Demikian yang disampaikan Ketua Australia Achenese Association Tgk. Syekhy kepada wartawan, Minggu (7/9), di Banda Aceh terkait keluhan yang selama ini dirasakan rakyat Aceh karena kegagalan Pemerintah Aceh dalam mensejahterakan rakyat.

Menurutnya, dulu sebelum terpilih jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, ZIKIR (Zaini Muzakir_red) minta rakyat percaya kepada mereka untuk memberikan suara dengan iming-iming 21 janji kampanye ZIKIR yang luar biasa bombastis.

"Sudah mereka terpilih, apa ada direalisasikan janji itu kepada rakyat?" ketusnya.

Meski bukan rahasia umum lagi kalau kemenangan pasangan ZIKIR saat pilkada lalu, jelas tidak demokratis. Karena mereka masih menggunakan cara-cara untuk memaksa rakyat, meneror rakyat, mengancam, malah membunuh mantan GAM dan rakyat. Namun apa boleh buat, rakyat harus terdiam, menerima proses demokrasi itu meski kemenangan tersebut seperti kudeta dengan cara-cara tidak wajar namun itulah demokrasi di Aceh yang tidak demokratis.

"Sejak mereka berkuasa, apa yang terjadi di Aceh wahai syedara-syedaraku. Perpecahan semakin parah, kemiskinan rakyat Aceh semakin meningkat, hak-hak anak yatim/janda-janda korban konflik semakin dihilangkan. Sesama kelompok mereka saja terpecah belah, ini realita yang terjadi saat ini. Begitu mudah kita ingat," ungkap Tgk. Syekhy.

"Apa yang harus kita banggakan pada pemimpin Aceh sekarang atas perjuangan rakyat selama 30 tahun ? Untuk apa kita korbankan masyarakat, TNA, Panglima Besar Tgk. Abdullah Syafie dll. Kalau hanya untuk sekedar mencari kerja, mencari jabatan pada RI. Justru merekalah yang telah menghancurkan perjuangan GAM, mereka jelas yang membubarkan GAM, mereka telah menyerahkan senjata milik GAM untuk RI. Dan merekalah sekarang yang menikmati lumuran darah ribuan syuhada, dengan segala kenikmatan jabatan dan kekayaan," ujar Ketua AAA.

Dulu Wali Negara Tgk. Muhammad Hasan Tiro, perjuangan GAM harga mati menuntut merdeka. Haram menjadi pejabat/pegawai RI. Sekarang jelas mereka, Malek cs yang menjadi biang pengkhianat perjuangan Aceh. Atas dasar inilah kita semua rakyat Aceh harus menuntut pertanggungjawaban mereka yang telah merusak sendi-sendi moral dan sosial rakyat Aceh.

"Malek Mahmud dan dr. Zaini cs harus bertanggung jawab atas kondisi ini. Jangan mereka berpangku tangan, asik menikmati buah perdamaian namun lupa tujuan perdamaian untuk mensejahterakan rakyat Aceh layaknya Singapura dan Brunei Darussalam," sindir Syekhy.

Untuk itu, AAA dan seluruh rakyat Aceh mendesak anggota DPRA untuk membentuk pansus agar Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf segera mundur dari jabatannya sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh.

"Apabila tuntutan rakyat Aceh ini tidak segera di respon, jangan salahkan kalau ada pengadilan rakyat yang selama ini telah dikecewakan dan dikhianati," ujar Tgk. Syekhy seraya mengatakan bahwa Malek Mahmud juga harus bertanggungjawab tentang carut marut kondisi di Aceh. Kalau perlu tidak usah ada Wali Nanggroe yang tidak bermanfaat untuk rakyat Aceh karena hanya menghambur-hamburkan uang rakyat saja.(rls/bhc/sul)



 
   Berita Terkait > Aceh
 
  Dapil 1 di Aceh Besar Banda Aceh Tgk. Mustafa Pecah Telor Hantar Wakil PDI-Perjuangan
  Hina Rakyat Aceh Secara Brutal, Senator Fachrul Razi Kecam Keras Deni Siregar
  Eks Jubir GAM Yakin Aceh Aman Jelang HUT GAM dan Pemilu 2019
  Mendagri: Jangan Menyudutkan yang Berkaitan dengan Dana Otsus
  Wabup Aceh Utara Minta Masyarakat Gunakan Hak Pilih
 
ads1

  Berita Utama
Mudik Lebaran 2024, Korlantas: 429 Orang Meninggal Akibat Kecelakaan

Kapan Idul Fitri 2024? Muhammadiyah Tetapkan 1 Syawal 10 April, Ini Versi NU dan Pemerintah

Refly Harun: 6 Ahli yang Disodorkan Pihak Terkait di MK Rontok Semua

PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pengemudi Mobil Plat TNI Palsu Cekcok dengan Pengendara Lain Jadi Tersangka Pasal 263 KUHP

Apresiasi Menlu RI Tidak Akan Normalisasi Hubungan dengan Israel

Selain Megawati, Habib Rizieq dan Din Syamsuddin Juga Ajukan Amicus Curiae

TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang

RUU Perampasan Aset Sangat Penting sebagai Instrument Hukum 'Palu Godam' Pemberantasan Korupsi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2