Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Muhammadiyah
Terkait Pernyataan Ketum PBNU, Haedar Nashir: Indonesia Milik Semua, Kedepankan Meritrokrasi
2019-01-29 05:48:01
 

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir.(Foto: Istimewa),
 
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan dengan pernyataan Ketua Umum (Ketum) PBNU KH Aqil Siradj yang menjadi polemik di ruang publik, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, berharap agar warga Persyarikatan dan umat Islam bijak dan tidak terbawa suasana polemik.

"Tetap ciptakan suasana tenang dan ukhuwah, tidak perlu bereaksi melebihi takaran. Tunjukkan warga Persyarikatan cerdas dan dewasa," jelas Haedar ketika dihubungi pada Senin (28/1).

Haedar menuturkan bahwa Muhammadiyah tentu sangat berharap dan berpandangan tegas bahwa negara dan instansi pemerintahan Indonesia harus menjadi milik bersama sebagaimana amanat konstitusi, jangan menjadi milik golongan.

"Pemerintahan harus berasaskan meritokrasi atau dasar kepantasan dan karir, jangan di atas kriteria primordialisme atau sektarianisme. Jika Indonesia ingin menjadi negara modern yang maju, maka bangun good governance dan profesionalisme, termasuk di Kementerian Agama," tegas Haedar.

Jangan berdasarkan kriteria golongan, apalagi dijadikan milik golongan tertentu. Jika primordialisme dibiarkan masuk dan dominan dalam institusi pemerintahan maka akan menghilangkan objektivisme dan prinsip negara milik semua.
"Bahayanya jika hal itu dibiarkan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi, bahkan dapat memicu konflik atau perebutan antargolongan di Indonesia," imbuh Haedar.

Haedar menegaskan, Indonesia jangan didominasi oleh satu golongan apalagi bermazhab golongan tertentu. Apalagi jika pandangan golongan itu menegasikan komponen bangsa lainnya, dengan menganggap diri paling benar, hal itu merupakan bentuk dari fatanisme dan menjurus ke radikalisme. Mau dikemanakan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika?

Selain itu, Haedar juga mengimbau, hendaknya semua tokoh umat dan bangsa penting mengedepankan ukhuwah secara autentik untuk merajut kebersamaan nan tulus dan tidak mengedepankan egoisme golongan.

"Di tahun politik ini bahkan jauhi ujaran-ujaran yang berpotensi menumbuhkan retak di tubuh umat dan bangsa, jika ingin Indonesia rukun dan utuh sebagaimana sering disuarakan dengan penuh gelora," tutur Haedar.

Para pemimpin agama niscaya menampilkan uswah hasanah dan tidak menebar resah agar umat makin santun dan bijaksana.

"Mari ciptakan suasana damai dan keadaban mulia dalam berbangsa," ajak Haedar.

Namun demikian, Haedar berharap pidato Ketum PBNU tidak perlu ditanggapi berlebihan.

"Hendaknya pernyataan Kyai Aqil Siradj jangan jadi polemik di lingkungan umat Islam dan masyarakat, lebih-lebih di tahun politik. Semua pihak diharapkan bijak dan tidak memperpanjang masalah ini. Kita lebih baik mengedepankan ukhuwah dan mengerjakan agenda-agenda yang positif bagi kemajuan umat dan bangsa," pungkas Haedar.(adam/muhammadiyah/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau

 

  Berita Terkini
 
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah

Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan

Sejumlah Fakta Keanehan Terungkap di Sidang Kasus PT Hosion Sejati

Urungkan Niat Rekonsiliasi, Prabowo Selamat

Paripurna DPR Setujui Perpanjangan Pembahasan 4 RUU

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2