Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Tambang
Terdakwa Kasus Gali Tambang di Kuburan Umum Dituntut 2 Tahun Penjara, PERMAHI Kecewa
2018-07-06 05:53:46
 

Tampak terdakwa Punaryo oknum Polisi saat duduk di kursi pesakitan pada sidang di PN Samarinda dalam kasus Gali Tambang di Kuburan Umum.(Foto: BH /gaj)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa Punaryo salah seorang anggota Kepolisian Polres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dalam kasus menggali tambang di kuburan atau Tempat Pemakaman Umum Kebun Agung, Kecamatan Samarinda Utara, secara ilegal dalam sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dituntut selama 2 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar pada, Kamis (5/7).

Amar tuntutan yang dibacakan oleh JPU Sendy dari Kejaksaan Negeri Samarinda mengatakan, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan penggalian tambang batubara di area kuburan atau tempat pemakaman umum Kebun Agung Samarinda.

Sidang tuntutan yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Samarinda, yang selama ini mendampingi warga Kebun Agung sangat kecewa mendengar tuntutan kepada terdakwa hanya 2 tahun penjara dan barang bukti berupa dua alat berat berupa eksavator dikembalikan kepada terdakwa.

"Kami sangat kecewa dan keberatan terhadap tuntutan Jaksa Sendy yang menuntut terdakwa hanya 2 tahun penjara, disamping itu barang bukti 2 buah alat berat berupa eksavator dikembalikan kepada terdakwa. Seharusnya barang bukti berupa 2 unit eksavator di sita untuk negara," ujar Abdul Rahman, anggota PERMAHI usai sidang tuntutan.

Rahman juga mengancam akan mengumpulkan teman-temannya untuk melakukan aksi demo di Pengadilan Negeri pada agenda sidang yang akan datang.

"Kami akan melakukan demo dengan jumlah yang besar untuk menuntut Hakim agar dapat menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya," tegas Rahman.

Disamping itu, praktisi hukum pada Universitas Mulawarman Samarinda yang juga mantan dekat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Profesor Doktor Lasina mengatakan bahwa, tuntutan yang dilakukan JPU terhadap terdakwa oknum seorang anggota Polisi yang memahami hukum, yang telah melakukan penggalian tambang secara ilegal di areal kawasan kuburan atau tempat pemakaman umum, dengan hanya menuntut 2 tahun penjara merupakan tuntutan yang sangat ringan. Jaksa penuntut umum seharusnya menuntut kepada terdakwa setidak-tidaknya dengan tuntutan 5 tahun penjara, karena terdakwa adalah seorang penegak hukum sehingga tuntutan harus lebih berat, jelas Lasina.

"Saya kira yang paling tepat itu terdakwa harus dituntut yang seberat-beratnya, karena terdakwa adalah seorang penegak hukum yang lebih memahami tentang hukum," tegas Prof Lasina.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Tambang
 
  Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut
  Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum
  Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup
  Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta
  Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2