Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KSAL Pimpin Upacara Sertijab Komandan Korps Marinir
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf Angkatan Laut Laksmana TNI Ade Supandi, S.E memimpin Upacara Ser

Aturan Haji Sekali Demi Keadilan
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemberlakukan menunaikan ibadah haji sekali dalam seumur hidup untuk keadila

#TolakHukumanMati: Politik Hukuman Mati Politik Pencitraan Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi unjukrasa dilakukan dibawah naungan Aliansi masyarakat Sipil yang menun

Dituding Bermain Proyek, Kepala Dinas PU Kaltim 'No Comment'
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ir. H.M. Ta

Protes Berubah Rusuh, Kota Baltimore dalam Kondisi Darurat
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Aparat Amerika Serikat memberlakukan jam malam di Kota Baltimore men

Mobil Kesayangan Paul Walker di 'FAST & FURIOUS' Bakal Dilelang
LOS ANGELES, Berita HUKUM - Ada kabar gembira buat para penggemar franchise film balapan yang paling

PM Korea Selatan Resmi Mundur karena Skandal Suap
KOREA SELATAN, Berita HUKUM - Presiden Korea Selatan, Park Geun-hye, telah menerima pengunduran diri

Pidato Raja Jordan Tentang Islam Gemparkan Parlemen Eropa
JENEWA, Berita HUKUM - Raja Yordania, Abdullah bi Al-Husein (Abdullah II) menyampaikan pidato tentan

   

  Berita Terkini >>
   
KSAL Pimpin Upacara Sertijab Komandan Korps Marinir
Aturan Haji Sekali Demi Keadilan
#TolakHukumanMati: Politik Hukuman Mati Politik Pencitraan Jokowi
Dituding Bermain Proyek, Kepala Dinas PU Kaltim 'No Comment'
Protes Berubah Rusuh, Kota Baltimore dalam Kondisi Darurat
Mobil Kesayangan Paul Walker di 'FAST & FURIOUS' Bakal Dilelang

Untitled Document



  Berita Utama >
   
#TolakHukumanMati: Politik Hukuman Mati Politik Pencitraan Jokowi
Dituding Bermain Proyek, Kepala Dinas PU Kaltim 'No Comment'
Pidato Raja Jordan Tentang Islam Gemparkan Parlemen Eropa
Terkait Sengketa Gedung Cawang Kencana, Vivi: Dimana Letak Keadilan Hukum!
Polsek Limun Surolangun Jambi Dibakar Massa Akibat Hasutan Pengedar Narkoba
SBY Bedah Revolusi Mental Ala Jokowi dan Ajaran Komunisme

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Lembaga Keuangan Mikro
Teken UU No. 1/2013, Presiden Ijinkan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro
Thursday 24 Jan 2013 09:49:00
 
Ilustrasi, koperasi desa.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 11 Desember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 8 Januari lalu, telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan demikian, dalam masa 2 (dua) tahun ke depan sebagaimana bunyi Pasal 42 UU ini, Lembaga Keungan Mikro (LKM) yang melayani warga, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, bisa didirikan di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten/kota.

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, baik dalam bentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).

Jika LKM dalam bentuk PT, maka sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI); dan/atau Koperasi. Kepemilikan WNI atas PT LKM sebagaimana dimaksud dibatasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

“LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing,” tegas Pasal 6 UU No. 1/2013 itu.

Kegiatan Usaha

Mengenai kegiatan usaha LKM, Pasal 11 UU ini menyebutkan, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Adapun mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 11 Ayat (1) UU ini, penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jika kegiatan usaha LKM didasarkan pada prinsip syariah, maka pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.

Menurut UU No. 1/2013 ini, cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha KLM yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pembubaran

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013ini, dalam hal LKM mengalami kesulitan dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keungan dapat melakukan tindakan agar: a. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal; b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM; c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya; d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lainnya; e. Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajibannya kepada LKM atau pihak lain.

“Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuksegera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapa sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi,” bunyi Pasal 23 Ayat (2) UU ini.

UU ini juga menegaskan, LKM wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. Laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan/atau b. Laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, LKM juga wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.(pus/es/skb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Lembaga Keuangan Mikro

Teken UU No. 1/2013, Presiden Ijinkan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com