BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah para tokoh parpol dan ormas Islam berkumpul di rumah mewah di Cikini

Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
JAKARTA, Berita HUKUM - Selepas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kas

Survei: Indonesia Dinilai Paling Mendukung Peran Agama
SWITZERLAND, Berita HUKUM - Sebuah survei di 65 negara mengemukakan sebagian besar orang percaya aga

Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Amien Rais menilai sebuah blunder yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demo

Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
JAKARTA, Berita HUKUM - Menindak lanjuti hasil pertemuan tokoh-tokoh Umat & Musyawarah Kepemimpinan

PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pesta demokrasi pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014 sudah berlalu, p

PKB: Sistem Proporsional Terbuka Berakibat Biaya Tinggi, Politik Uang, dan Untungkan Calon Populer
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang permohonan pengujian Pasal

Waspadai Penipuan Berkedok KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk waspada terhadap adanya penipuan yang me

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Survei: Indonesia Dinilai Paling Mendukung Peran Agama
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
Waspadai Penipuan Berkedok KPK

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Lembaga Keuangan Mikro
Teken UU No. 1/2013, Presiden Ijinkan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro
Thursday 24 Jan 2013 09:49:00
 
Ilustrasi, koperasi desa.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR-RI pada 11 Desember 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 8 Januari lalu, telah menandatangani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Dengan demikian, dalam masa 2 (dua) tahun ke depan sebagaimana bunyi Pasal 42 UU ini, Lembaga Keungan Mikro (LKM) yang melayani warga, terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah, bisa didirikan di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten/kota.

Pendirian LKM paling sedikit harus memenuhi persyaratan berbentuk badan hukum, permodalan, dan mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, baik dalam bentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT).

Jika LKM dalam bentuk PT, maka sahamnya paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atau badan usaha milik desa/kelurahan. Sedangkan sisa kepemilikan saham PT dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia (WNI); dan/atau Koperasi. Kepemilikan WNI atas PT LKM sebagaimana dimaksud dibatasi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen).

“LKM dilarang dimiliki, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Warga Negara Asing (WNA) dan/atau badan usaha yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh WNA atau badan usaha asing,” tegas Pasal 6 UU No. 1/2013 itu.

Kegiatan Usaha

Mengenai kegiatan usaha LKM, Pasal 11 UU ini menyebutkan, meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan Simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha. Adapun mengenai suku bunga Pinjaman atau imbal hasil Pembiayaan akan diatur kemudian dalam Peraturan Pemerintah.

Menurut Pasal 11 Ayat (1) UU ini, penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan dan pengelolaan Simpanan LKM dilaksanakan secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Jika kegiatan usaha LKM didasarkan pada prinsip syariah, maka pelaksanaannya wajib disesuaikan dengan fatwa syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.

Menurut UU No. 1/2013 ini, cakupan wilayah usaha suatu LKM berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota sesuai dengan skala usaha KLM yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pembubaran

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013ini, dalam hal LKM mengalami kesulitan dan solvabilitas yang membahayakan keberlangsungan usahanya, Otoritas Jasa Keungan dapat melakukan tindakan agar: a. Pemegang saham atau anggota koperasi menambah modal; b. Pemegang saham mengganti dewan komisaris atau pengawas dan/atau direksi atau pengurus LKM; c. LKM menghapusbukukan Pinjaman atau Pembiayaan yang macet dan memperhitungkan kerugian LKM dengan modalnya; d. LKM melakukan penggabungan atau peleburan dengan LKM lainnya; e. Kepemilikan LKM dialihkan kepada pihak lain yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban; f. LKM menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan LKM kepada pihak lain; atau g. LKM menjual sebagian atau seluruh harta dan/atau kewajibannya kepada LKM atau pihak lain.

“Dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud belum cukup untuk mengatasi kesulitan likuiditas dan solvabilitas LKM, Otoritas Jasa Keuangan mencabut izin usaha LKM dan memerintahkan direksi atau pengurus LKM untuksegera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Anggota atau rapa sejenis guna membubarkan badan hukum LKM dan membentuk tim likuidasi,” bunyi Pasal 23 Ayat (2) UU ini.

UU ini juga menegaskan, LKM wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan: a. Laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan; dan/atau b. Laporan lain yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, LKM juga wajib mengumumkan laporan keuangan dalam rangka menerapkan prinsip keterbukaan.(pus/es/skb/bhc/opn)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Lembaga Keuangan Mikro

Teken UU No. 1/2013, Presiden Ijinkan Pendirian Lembaga Keuangan Mikro
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com