Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Infrastruktur
Taufik Kurniawan Dukung KPK Selidiki Proyek Infrastruktur
2018-03-13 21:51:02
 

Wakil Ketua DPR RI/Korekku, Taufik Kurniawan (F-PAN).(Foto: IwanArmanias/Iw)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kecelakaan kerja pada proyek infrastruktur yang kerap terjadi beberapa bulan terakhir, mengakibatkan muncul adanya dugaan tindak pidana korupsi di dalamnya. Hal ini mendapat perhatian dari Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan. Untuk itu, ia pun mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelidiki berbagai proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Pembangunan infrastruktur yang terkesan tergesa-gesa akan menyebabkan kecelakaan kerja yang beruntun. Namun dibalik itu, ada yang harus diselidiki secara administrasi keuangan, karena proyek ini rawan terjadinya korupsi. Misalnya mark up anggaran dengan mengurangi biaya pembangunan, akan menyebabkan kualitas bangunan menjadi tidak kokoh," kata Taufik, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (12/3).

Politisi F-PAN itu menilai, akibat pembangunan yang terburu-buru untuk memenuhi tenggat waktu yang dekat, akhirnya menyebabkan pengerjaan dan pengawasan yang tidak rinci dan menyeluruh. Sehingga, kehadiran KPK untuk menyelidiki proyek pembangunan infrastruktur tersebut dapat memberikan titik terang, serta menjadi jawaban dari kecelakaan kerja yang sering terjadi.

"Pemotongan anggaran atau permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum atau kontraktor, menyebabkan pengurangan kualitas bahan baku dan kualitas dari bangunan menjadi tidak baik. Oleh karena itu, saya harap KPK dapat menyelidiki hal itu agar ke depannya tidak terjadi lagi kecelakaan kerja," tandas Taufik.

Diketahui, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan memastikan bahwa KPK sudah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang digarap oleh BUMN, setelah terjadi kecelakaan beruntun di sejumlah proyek infrastruktur. KPK menduga pembangunan yang dilakukan besar-besaran rawan akan adanya tindak korupsi dan beresiko mengakibatkan inefisiensi.(ila/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
  Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
  Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
  Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
  Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

Public Service Tak Kenal Untung Rugi

Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2