Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Jalan TOL
Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
2019-02-11 06:03:15
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) enggan menggunakan tol Trans Jawa lantaran tarif yang mahal untuk pengendara truk. Meski jarak tempuh yang ditawarkan oleh Trans Jawa bisa memotong separuh waktu perjalanan.

Wakil Ketua Aptrindo, Kyatmaja Lookman menilai jika tarif tol yang mencapai Rp 1,5 juta belum bersahabat untuk para pengemudi truk. "Sampai saat ini kami belum menggunakan Tol Trans Jawa," ujar Kyatmaja saat dihubungi, Jumat (8/2).

Kyatmaja mengatakan, meski tol Trans Jawa bisa memangkas waktu tempuh separuh perjalanan, hal tersebut bisa mempengaruh terhadap proses jasa antar barang dengan truk.

Menurut Kyatmaja, dalam jasa antar barang komposisi waktu lebih banyak habis untuk masa muat-bongkar barang yaitu 60 persen. Sedangkan untuk masa di perjalanan hanya 40 persen.

"Masa perjalanan itu hanya 40 persen dari waktu yang dibutuhkan dalam jasa antar barang, jadi dampak tol Trans Jawa itu hanya sampai 20 persen, Ngapain keluarkan uang sampai Rp 1 juta lebih kalau pengaruhnya hanya 20 persen," katanya.

Selain itu, kata Kyatmaja para pengemudi truk Aptrindo hingga saat ini masih tetap menggunakan Jalur Pantura, meski harus menempuh perjalan lebih lama.

Menurut dia, sejak Tol Trans Jawa dibuka banyak jalur Pantura semakin lancar karena kendaraan pribada banyak yang sebelumnya lewat jalur Pantura beralih ke Tol Trans Jawa.

Sementara, sejumlah pihak mengkritik mahalnya tarif jalan tol Trans Jawa. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi mengatakan tarif tol Trans Jawa masih dinilai mahal baik untuk kendaraan pribadi maupun angkutan truk. Akibatnya volume trafik di jalan tol Trans Jawa masih sepi dan lengang, seperti bukan jalan tol, terutama selepas ruas Pejagan.

"Oleh karena itu, usulan agar tarif tol Trans Jawa dievaluasi atau diturunkan, menjadi hal yang rasional. Masih sepinya jalan tol Trans Jawa, jelas dipicu oleh tarif tol yang mahal," kata Tulus dalam keterangan tertulis, Kamis (7/2) lalu..

Sedangkan, Suhendra Ratu Prawiranegara, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga juga mengatakan tarif tol di Indonesia merupakan tarif tol termahal di Asia Tenggara. Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum 2005-2009 ini merinci rata-rata tarif tol di Indonesia berkisar Rp1.300 hingga Rp1.500 per kilometer.

Sementara itu di negara-negara tetangga, seperti Singapura Rp778/km, Malaysia Rp492/km, Thailand dalam kisaran Rp440/km, Vietnam dalam kisaran Rp1.200/km, dan Filipina Rp1.050/km. "Dengan merujuk fakta dan angka diatas, bukan hal yang aneh jika para pengguna jalan tol di Indonesia protes atas tarif tol yang mahal".

"Tarif tol trans Jawa bisa mencapai Rp 1,5 juta sampai Rp 2 juta rupiah. Ini tentu membuat para pengusaha logistik menjerit. Mereka sudah lakukan protes kepada pemerintah. Pemerintah melalui kementerian yang berwenang berupaya merevisi besaran tarif. Ini bukti pemerintah mengakui tarif tol Trans Jawa kemahalan," kata Suhendra dalam pernyataan pers Media Center Prabowo-Sandi, Kamis (7/2) lalu.(ts/tempo/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Jalan TOL
 
  Tarif Tol Solo-Ngawi Perlu Dievaluasi
  Tarif Tol Mahal, Asosiasi Truk Aptrindo Tak Gunakan Jalan Tol Trans Jawa
  Legislator Nilai Tol Trans Jawa Tak Tumbuhkan Ekonomi
  Sandiaga: Saya Bangun Tol Cikopo-Palimanan 116 Km Tanpa Utang
  Menanggulangi Kebangkrutan Ekonomi Masyarakat di Koridor Jalan Pantura Akibat Pengoperasian Jalan Tol Trans Java
 
ads

  Berita Utama
Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Bareskrim Polri Ungkap Penyelundupan Shabu 30 Kg dalam Lampu Downlight Asal Malaysia

PMJ Memusnahkan Shabu 127 Kg, Ekstasi 92 Ribu Butir dengan 15 Tersangka Ditangkap

Pandangan Dr Rizal Ramli Pasca Debat Capres Kedua

 

  Berita Terkini
 
Komunitas Peradilan Semu Universitas Jayabaya Deklarasikan Pemilu Damai Tanpa Hoaks

Wakil Ketua DPR: Dana Desa Perintah UU Bukan Jokowi

Anggota DPRD Kaur dari Partai Golkar Ditangkap Polisi terkait Narkoba

BAPPEDA Kaur Lakukan Sosialisasi Arah Pembangunan di Musrenbang 2019

37 PPL Pertanian Tuntut BKDPSDM Kaur Keluarkan Verifikasi Sarat Tes P3K

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2