Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Virus Corona
Tak Ada 'New Normal', Dampak Sosial Ekonomi Tak Terkendali
2020-05-28 17:35:16
 

Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan.(Foto: Arf/Man)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemberlakuan new normal (tatanan hidup baru) yang dirancang Pemerintah disambut baik, setelah kurang lebih tiga bulan publik "terkurung" oleh Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Bila tak ada new normal, niscaya dampak sosial ekonomi bisa tak terkendali, bahkan negara bisa mengarah pada kebangkrutan.

Demikian disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dimintai pendapatnya soal ini via Whatsapp, Kamis (28/5). Menurut Hergun, sapaan akrab Heri Gunawan, new normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial, dan kegiatan publik secara terbatas dengan tetap menggunakan standar kesehatan yang ketat, mengingat virus Corona (Covid-19) belum tuntas diberantas.

"New normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya. Ada tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home akibat pembatasan phisik dan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran masif wabah virus corona. Dalam kondisi baru nanti, warga yang memerlukan aktivitas luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yang ditetapkan. Jadi bukan sekadar bebas bergerombol atau keluyuran," kata Hergun.

Harus dipahami, imbuh Anggota F-Gerindra DPR RI itu, masyarakat tak mungkin terus menerus dibatasi aktivitas sosial dan ekonominya dengan bersembunyi di rumah. Tentu perlu kepastian dari Pemerintah agar tatanan hidup baru menumbuhkan semangat baru pula. Bila PSBB diberlakukan berkepanjangan, gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) juga terus terjadi dan bisa menimbulkan kekacauan sosial.

"New normal ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi-fungsinya sesuai konstitusi. Harap diingat bahwa pemasukan negara sebagian besar berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total maka negara tidak punya pemasukan, akibatnya negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya. New normal diberlakukan dengan kesadaran penuh bahwa wabah masih ada di sekitar kita," ungkap legislator dapil Jawa Barat IV ini.

Di awal pemberlakuan new normal, lanjut Hergun, gerak publik dan aktivitas ekonominya dibolehkan dengan menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Sekali lagi, ia menyatakan, dampak sosial ekonomi sangat mengancam kehidupan warga bangsa bila new normal tidak segera dirancang untuk diberlakukan. Korporasi yang lama tak bergerak juga akan mengarahkan kondisi ekonomi negara pada kebangkrutan.

"Jika Anda tidak setuju dengan new normal, silakan tetap tinggal di rumah. Sebab, banyak orang tetap harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. Untuk memastikan new normpal berjalan baik, maka Pemerintah harus melakukan upaya sistematis, terkordinasi, dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement, termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19," urai Hergun lagi.

Ia mengimbau, Pemerintah Pusat termasuk kementerian/lembaga dan daerah bersinergi memastikan pemeriksaan kesehatan yang masif, tersedianya sarana perawatan, peralatan medis, dan melindungi mereka yang paling rentan melalui penyiapan pengamanan sosial tepat sasaran. Diserukan pula agar tak ada yang memprovokasi masyarakat dan menebar energi negatif yang kian mencemaskan publik. Disiplin menjalankan protokol kesehatan adalah vaksin tersendiri.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Ditlantas Polda Metro Gratiskan Biaya Buat SIM 214 Petugas Medis Wisma Atlet Kemayoran
  Capai Miliaran PT EKI Keluhkan Belum Menerima Pembayaran Lelang APD COVID-19
  Rapid Test Berbayar, Gus Jazuli: Jangan Tambah Lagi Beban Masyarakat
  Krisis Ekonomi Akibat Covid-19: IMF Perkirakan 'Luka Ekonomi' karena Krisis Global Akibat Pandemi Lebih Buruk dari Perkiraan
  Wakil Ketua MPR RI: Positif Covid-19 Semakin Tinggi, Apa Kebijakan Pemerintah Agar Mampu Mengatasi Pandemi
 
ads1

  Berita Utama
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang

Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!

Ditlantas Polda Metro Gratiskan Biaya Buat SIM 214 Petugas Medis Wisma Atlet Kemayoran

Ketua Fraksi PKS Harap Kemarahan Presiden Ada Tindak Lanjutnya

Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba

Capai Miliaran PT EKI Keluhkan Belum Menerima Pembayaran Lelang APD COVID-19

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2