Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Tahun 2018 Akan Jadi Tahun Gaduh Politik
2018-01-04 10:00:26
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam pertemuannya dengan awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/1).(Foto: Jayadi)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2018 harus disadari sebagai tahun ribut dan gaduh, meski demikian hal itu harus bisa diterima. karena merupakan siklus hidup dari demokrasi Indonesia. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Seperti tubuh yang punya siklus hidup, maka ada pula siklus hidup demokrasi. Dalam siklus hidup demokrasi itu, setahun menjelang pemilu pasti terjadi ribut. Jadi terimalah kenyataan bahwa tahun ini kita akan ribut," ujar Fahri Hamzah, Rabu (3/1).

Menurut Fahri banyak yang dapat dijadikan alasannya, belum lagi ditambah dengan adanya Pilkada. Oleh karenanya ia meminta kepada Presiden, agar memimpin politik ini dan jangan dilepas tangan. Ia menilai selama ini Presiden agak banyak bersikap melepas tangan politik. Sehingga keributan yang terjadi itu tidak ada yang mengendalikan.

"Misalnya bagaimana dengan nasib ulama yang di statusnya di tersangkakan dan dipanggil berkali-kali itu, apakah tidak selayaknya kalau dianggap saja sudah selesai. Demi untuk menenangkan, maka SP3 saja kasus ulama itu. Kalau diulur-ulur begini maka akan membuat resah banyak orang. Ini bisa menjadi bara api di tahun 2018, yang seharusnya bisa diredakan satu persatu. Itulah yang harus disadari dan dikelola, sebab hal ini bisa berbahaya efeknya kepada akselerasi pemilu kita yang akan datang," tandasnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Enggan Buru-buru Menikah, Tasya Kamila Tertarik Terjun ke Politik
  Muhammadiyah Ajak Pimpinan Parpol Komitmen Memajukan Kepentingan Bangsa daripada Hasrat Praktis Politik
  Ketua DPR: Politik Biaya Tinggi Merupakan Salah Satu Pemicu Korupsi di Indonesia
  Ketua DPR Minta Kaum Muda Tidak Alergi Politik
  Existing Kotak Kosong Kekurangan Energi
 
ads

  Berita Utama
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah

Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

 

  Berita Terkini
 
Peti Mati Misterius dari Zaman Firaun yang Bikin Heboh Akhirnya Dibuka

Turki Mengakhiri Status Negara Darurat

Banyak Picu Konflik, Perlu Dibentuk Pengadilan Pertanahan

Dinas Sosial Kaur No 1 Penyaluran Bantuan Miskin Se-provinsi Bengkulu

Dua ASN Kasus OTT Bidan PTT Kaur Diujung Tanduk

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2