Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Politik
Tahun 2018 Akan Jadi Tahun Gaduh Politik
2018-01-04 10:00:26
 

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dalam pertemuannya dengan awak media di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (3/1).(Foto: Jayadi)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2018 harus disadari sebagai tahun ribut dan gaduh, meski demikian hal itu harus bisa diterima. karena merupakan siklus hidup dari demokrasi Indonesia. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Seperti tubuh yang punya siklus hidup, maka ada pula siklus hidup demokrasi. Dalam siklus hidup demokrasi itu, setahun menjelang pemilu pasti terjadi ribut. Jadi terimalah kenyataan bahwa tahun ini kita akan ribut," ujar Fahri Hamzah, Rabu (3/1).

Menurut Fahri banyak yang dapat dijadikan alasannya, belum lagi ditambah dengan adanya Pilkada. Oleh karenanya ia meminta kepada Presiden, agar memimpin politik ini dan jangan dilepas tangan. Ia menilai selama ini Presiden agak banyak bersikap melepas tangan politik. Sehingga keributan yang terjadi itu tidak ada yang mengendalikan.

"Misalnya bagaimana dengan nasib ulama yang di statusnya di tersangkakan dan dipanggil berkali-kali itu, apakah tidak selayaknya kalau dianggap saja sudah selesai. Demi untuk menenangkan, maka SP3 saja kasus ulama itu. Kalau diulur-ulur begini maka akan membuat resah banyak orang. Ini bisa menjadi bara api di tahun 2018, yang seharusnya bisa diredakan satu persatu. Itulah yang harus disadari dan dikelola, sebab hal ini bisa berbahaya efeknya kepada akselerasi pemilu kita yang akan datang," tandasnya.(dep,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Politik
 
  Tahun 2018 Akan Jadi Tahun Gaduh Politik
  Generasi Muda Jangan Alergi Politik
  Pembangunan Berkelanjutan Tergantung Kebijakan dan Arah Politik
  Tidak Hanya Kritik, Rakyat Perlu Terjun ke Politik
  Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Tingkat Dasar
 
ads

  Berita Utama
Ketua DPR Tegaskan Tidak Ada Fraksi DPR Setujui LGBT

Musim Pilkada di Daerah, BUMD Terancam Jadi 'ATM'

Satu Lagi Janji Ditunaikan: Ini Syarat untuk Miliki Rumah DP Nol Rupiah

Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik

 

  Berita Terkini
 
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pengangkatan Tenaga Honorer Jadi PNS

Komisi IV Minta Kementerian KLH Buat Skala Prioritas Perubahan Peruntukan DPCLS

Impor Garam Tanpa Rekomendasi KKP Melanggar Undang-Undang

Negara Harus Tegas Tolak Perilaku LGBT

Jual Nama Jaksa, Staf Kejaksaan Dituding Nipu Orang Tua Terdakwa Rp100 Juta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2