Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Papua
TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI
2020-10-21 21:12:53
 

Menko Polhukam Mahfud MD saat menerima hasil investigasi lapangan (TPGF) dari ketua tim Benny Mamoto.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya bentukan Menko Polhukam telah melaporkan seluruh hasil pengumpulan informasi dan data terkait serangkaian penyerangan dan pembunuhan di Intan Jaya. Dari hasil tersebut, didapati kesimpulan bahwa Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) diduga ada dibalik terbunuhnya satu warga sipil dan dua aparat TNI.

Hal tersebut disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD saat menggelar konferensi pers terkait hasil temuan Tim Investigasi TGPF, bertempat di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/10).

Menko Polhukam menjelaskan bahwa ketiga korban tersebut terbunuh dalam rentang waktu tanggal 17 hingga 19 September 2020. Dari informasi dan fakta yang didapat di lapangan menunjukkan bahwa dugaan kuat keterlibatan KKSB dibalik peristiwa pembunuhan terhadap dua prajurit TNI yaitu Serka Sahlan pada tanggal 17 September 2020 dan Pratu Dwi Akbar tanggal 19 September 2020.

Keterlibatan KKSB sangat jelas terkait terbunuhnya warga sipil bernama Badawi tanggal 17 September 2020.

“Adapun terkait terbunuhnya seorang pendeta bernama Yeremia Zanambani pada tanggal 19 September 2020, adanya dugaan keterlibatan oknum aparat masih dalam penyelidikan,” kata Mahfud.

Menko Polhukam juga menjelaskan bahwa ada pula kemungkinan pendeta dibunuh oleh pihak ketiga, selanjutnya pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

“Namun tidak menutup kemungkinan pembunuhan tersebut dilakukan oleh pihak ketiga dan saat ini pemerintah akan menyelesaikan kasus ini sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara,” jelasnya.

Sejalan dengan temuan-temuan tim investigasi, Menko Polhukam merekomendasikan agar daerah-daerah yang masih kosong dari penjagaan aparat pertahanan keamanan organik, supaya segera dilengkapi.

Sementara itu, Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyatakan bahwa seluruh pihak wajib menghormati hasil temuan TGPF yang telah bekerja dengan maksimal. Terkait keterlibatan oknum aparat, Kolonel Czi Suriastawa menyatakan bahwa TNI sangat menjunjung tinggi proses hukum sebagai tindak lanjut dari proses ini.

“TNI tidak akan menutupi perilaku oknum aparat yang jelas-jelas melanggar hukum, aturan dan perintah-perintah dinas, karena ini merupakan komitmen Pimpinan TNI untuk menjadikan TNI sebagai institusi yang taat hukum,” tegasnya.

Proses hukum terhadap terduga oknum aparat mudah diikuti oleh semua pihak karena institusi TNI-Polri sangat jelas. Identitas personel, kesatuannya jelas, komandonya jelas bahkan bila dilaksanakan persidangan, juga jelas mekanismenya.

Kapen Kogabwilhan III justru menanyakan, bagaimana proses dan mekanisme dengan pelaku KKSB yang telah melakukan serangkaian aksi keji dan penembakan terhadap aparat TNI-Polri, karena tidak jelas pelakunya, organisasinya dan lain-lain.

“Contohnya, sesaat setelah penembakan tim TGPF (9/10/2020), KKSB mengaku bertanggung sekaligus menolak keberadaan TGPF berikut hasilnya. Untuk itu, kita semua harus mendukung proses Pro Justitia yang akan dilakukan oleh pemerintah, demi keamanan di Papua,” pungkasnya.(pen/bh/amp)



 
   Berita Terkait > Papua
 
  Otsus Papua Milik Rakyat, Saatnya Harus Dievaluasi
  Diserang KKB Saat Patroli, 3 Prajurit TNI Alami Luka Tembak
  TGPF Intan Jaya: Diduga KKSB Dibalik Kasus Pembunuhan terhadap 1 Warga Sipil dan 2 Personel TNI
  Pemerintah: Otsus Papua Tak Disetop !
  TNI Berhasil Sergap Gerombolan KKSB Di Sebuah Hanoi di Nduga
 
ads1

  Berita Utama
Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI

Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Legislator Apresiasi Polisi Bongkar Prostitusi 'Online'

Pemanfaatan TPST Bantar Gebang Terus Dioptimalkan

Cegah Demokrasi Jalanan, JK Minta PKS Bawa Suara Umat Dengan Baik

Pemprov DKI Jakarta Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Kemenlu Panggil Dubes Malaysia, Menuntut Pelindungan Penuh PMI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2