Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Jokowi
Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
2020-02-16 21:33:23
 

Diskusi terkait survei Indo-Barometer soal 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Rokhmin Dahuri mengatakan, 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin jangan dijadikan patokan untuk menilai hasil kinerja pemerintah. Melainkan, menurut Dahuri, kinerja pemerintah seharusnya dilihat berdasarkan kebijakan serta program yang dikeluarkan dan manfaatnya bagi publik.

Dahuri menuturkan, kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat ini sudah sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai. Dia mengatakan, kabinet saat ini juga berbeda dengan kabinet pemerintahan sebelumnya dari berpaku pada kerja menjadi kemajuan bagi negara.

"Jadi kalau saya lihat pemerintahan presiden dan wakil presiden saat ini sudah on the track," kata Dahuri saat hadir sebagai pembicara dalam rilis survei Indo-Barometer, di Jakarta, Minggu (16/2).

Sementara Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa Amalia menilai yang terpenting dari 100 hari pemerintahan adalah apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sudah terkena atau belum ke masyarakat. Amalia mencatat, masih ada sejumlah masalah yang perlu diperhatikan, misal soal BPJS hingga penurunan daya beli masyarakat.

"Misalnya, BPJS dinaikan sehingga ini banyak yang turun ke kelas III, padahal ini masalah mis-manajemen tapi malah dibebankan ke masyarakat, itu pemerintah tega juga ke masyarakat artinya kan," ujarnya.

Lembaga Indobarometer merilis hasil survei mereka terhadap kepuasan publik terhadap 100 hari kinerja presiden dan wakil presiden serta kabinet Indonesia Maju. Hasil survei disebut bahwa kepuasan publik terhadap kinerja wakil presiden masih berada di bawah 50 persen.

Sebesar 43,7 persen publik mengaku cukup puas dan 5,9 persen sangat puas dengan kinerja wakil presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan 32,7 persen mengaku kurang puas dan 4,8 persen tidak puas sama sekali. Sementara 12,9 persen merespons tidak menjawab atau tidak tahu.

Survei lembaga itu juga merilis bahwa kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari Presiden Joko Widodo sebesar 54,3 persen. Sedangkan 33,8 persen mengaku kurang puas dan 5 persen memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Direktur Indo-Barometer M Qodari menilai wajar adanya selisih perbedaan antara presiden dan wakil presiden dalam tingkat kepuasan masyarakat. Dia mengatakan, posisi presiden yang biasanya lebih menonjol menjadi salah satu penyebab adanya perbedaan tersebut.

"Pasti memang jomplang antara presiden dan wakil presiden dan biasanya wakil presiden memang lebih rendah, tapi biasanya nggak jauh, tapi ini jauh ya," kata M Qodari.

Berdasarkan hasil survei tersebut, tingkat kepuasan Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga masih di bawah Wakil Presiden sebelumnya Jusuf Kalla (JK). Dalam survei yang dilakukan Indobarometer 15 hingga 25 Maret 2015, sebesar 51,3 persen publik mengaku cukup puas dengan kinerja wakil kepala pemerintahan.

Sebesar dua persen mengaku sangat puas. Sementara 34,7 persen menyatakan kurang puas dan 4,1 persen tidak puas sama sekali dengan kinerja wakil presiden saat itu. Sedangkan 7,9 persen respon menjawab tidak tahu.

Survei dilakukan pada 9 hingga 15 Januari 2020. Responden diambil dari 34 provinsi secara nasional. Jumlah responden sebanyak 1200 orang dengan margin of eror 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Metode penarikan sampel menggunakan multistage random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan responden menggunakan kuisioner.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Jokowi Siapkan Ahok Jadi Presiden?
  Jokowi Bicara Presiden RI Non Muslim, Anton Tabah: Pemimpin Itu Harus Peka Rasa dan Hati
  Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
  Sri Mulyani dan Janji Asal Janji Jokowi
  Mampukah Jokowi Menjinakkan Banteng?
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

Kapolda Metro Jaya Beberkan Penangkapan 3 Bandar Sabu dengan Barbuk 27 Kg

Surat Terbuka Aktivis Mahasiswa kepada Presiden Jokowi terkait Pandemi Covid-19

Polisi Tembak Mati RD Pelaku Curanmor, 1 DPO Inisial E

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemprov DKI Lakukan Disinfeksi Gunakan Drone dan Spray Darat di 5 Wilayah Kota

Buat Jus Jeruk, Jangan Lupa Masukkan Sedikit Kulitnya

Cegah Penularan Covid-19, 350 Kendaraan Operasional Ditlantas Polda Metro Disemprot Cairan Disinfektan

Pemerintah Harus Melarang Mudik dan Menerapkan Karantina Wilayah

ICW: KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2