Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Radikalisme
Sudut Pandang Berbeda Soal Radikalisme, Ini Kata Anak Pahlawan Nasional dan Penggiat
2019-11-09 11:37:36
 

Situasi diskusi 'Ngopi Pas' Forum Jurnalis Merah Putih bertajuk "Pahlawan Anti Radikal untuk Indonesia Maju".(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo mengatakan, pemerintah harus jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Hal itu bertujuan agar tidak saling tuduh menuduh dan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), kita sama-sama sepakat, radikalisme yang mengingkari nilai-nilai sosial, keadilan, ketuhanan, dan kemanusiaan dilarang berkembang," kata Bambang dalam diskusi 'Ngopi Pas' bertema "Pahlawan Anti Radikal untuk NKRI, Indonesia Maju" yang diselenggarakan Forum Jurnalis Merah Putih (FJMP) di Cikini, Jakarta Pusat, Jum'at (8/11).

Kata dia, jika bicara sejarah, setiap zaman pemerintahan memang selalu menyampaikan slogan-slogannya. Seperti era Orde Lama, lanjut Bambang, dimana ada narasi revolusi selalu digelorakan dengan ide besar Nasionalisme, Agama, dan Komunisme (Nasakom).

Maka dari itu, ia menegaskan keadilan adalah hakikat dari kehidupan manusia. Bahkan, dalam pembukaan UUD 1945 juga menunjukkan kata 'keadilan dan kemerdekaan' paling banyak disebutkan.

"Kapolri beberapa waktu lalu menyatakan bahwa yang dilawan bukan radikalisme Islam, tapi harus dijelaskan yang harus dilawan adalah radikalisme yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan," ujarnya.

Dalam konteks yang sama, Penggiat Anti Radikalisme Haidar Alwi mengatakan, langkah pemerintah untuk memerangi radikalisme sudah cukup baik.

"Salah satunya yaitu kebijakan Presiden Jokowi yang membubarkan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Baru Pak Jokowi yang berani seperti ini," ujarnya.

Meski demikian, Haidar Alwi mengatakan salah satu penyebab utama munculnya radikalisme di Tanah Air disebabkan oleh masalah ekonomi.

Ia menuturkan, orang-orang yang berangkat ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS kalau ditanya semua menjawab dengan alasan yang sama, yaitu ekonomi.

Haidar juga tidak menampik, bahwa kondisi ekonomi di Tanah Air masih dalam kondisi kurang bagus sehingga terdapat sejumlah orang yang memilih bertolak ke Suriah dan Irak untuk bergabung bersama ISIS.

"Memang belum bagus, semua orang juga tahu. Artinya semua butuh proses karena lima tahun ke belakang Presiden Jokowi fokus ke infrastruktur," tukasnya.(bh/amp)




 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
  Kaji Ulang Diksi Radikalisme
  Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal
  Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme
  Ustadz Abdul Somad Minta Pemerintah Keluarkan Definisi Radikal
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

Pasal 7 UUD 1945 Diusulkan Juga Diamandemen, Ini Alasan Suhendra Hadikuntono Agar Jokowi 3 Periode

Legislator Berharap Kenaikan Iuran BPJS Disubsidi Negara

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2