Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pendidikan
Standar Nasional Sangat Penting dalam Dunia Pendidikan
2017-10-03 07:55:44
 

Anggota Komisi X DPRI Popong Otje Djundjunan (F-Golkar).(Foto: chasbi/hr)
 
PONTIANAK, Berita HUKUM - Komisi X DPR RI sengaja membentuk Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Panja SN Dikti) karena memang standar nasional ini sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Demikian dijelaskan Anggota Komisi X DPRI Popong Otje Djundjunan (F-Golkar) saat rapat di Kantor Senat Universitas Tanjungpura dengan beberapa rektor di Pontianak Kalimantan Barat, Jumat (29/9) lalu.

"Jika tidak di tentukan standarnya, bagaimana kami bisa menilai setiap Universitas yang ada karena itu Panja harus bekerja dengan maksimal," ungkapnya.

Politisi yang akrab di panggil Ceu Popong ini menjelaskan, Panja ini adalah amanah dari Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi. Dia mengaku pernah terlibat dalam penyusunan Undang-undang ini, sehingga harus melaksanakan amanah ini dengan baik.

"Untuk mendapatkan anak didik yang cerdas tentu tidak bisa instan dan perlu ada tahapan-tahapan yang harus di lalui. Perlu ada kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan serta bukti yang nyata," imbuhnya.

Politisi Fraksi F-Golkar ini mengatakan bahwa standar nasional ditentukan oleh para pelaku di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri berdasarkan kriteria-kriterianya, "Alhamdulillah, sudah ada 14 pendidikan tinggi yang terakreditasi di Indonesia dan yang paling banyak adalah Jawa Barat yaitu 4 pendidikan tinggi," katanya.

Popong mengatakan mendapat masukan ternyata permasalahannya itu hampir sama yaitu membutuhkan SDM yang mumpuni. Di sisi lain juga harus memenuhi jumlah dosen dari PNS, sehingga tidak bisa leha-leha, harus ada gerakan bersama-sama dari legislatif dan eksekutif serta harus amanah kepada amanah undang-undang.(chas,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pendidikan
 
  PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama
  Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto Kini Menyandang Gelar Magister Hukum
  SDN 49 Kaur Terus Berinovasi untuk Menciptakan Keberhasilan Pendidikan
  Pemilihan Rektor Unmul Periode 2018 - 2022 Sah Sudah Sesuai Aturan
  Pemilihan Rektor Unmul 2018-2022 Diduga Ada Penumpang Gelap, Harus Dibatalkan
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

Public Service Tak Kenal Untung Rugi

Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2