Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pertumbuhan Ekonomi
Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
2018-09-27 02:13:36
 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak ragu menyebut bahwa Indonesia tidak cukup mampu dalam beradaptasi di tengah perubahan kondisi perekonomian global.

Kondisi ini, membuat Indonesia cukup rentan. Kurangnya pendalaman pasar keuangan, jadi biang kerok kenapa ekonomi domestik rentan terhadap kondisi eksternal.

"Salah satu kenapa Indonesia mengalami tekanan yang sangat mudah jika lingkungan global berubah adalah karena Indonesia belum memiliki pendalaman pasar keuangan," kata Sri Mulyani, Rabu (26/9).

Sri Mulyani pun mengungkap bukti bahwa pendalaman pasar keuangan domestik masih kurang. Misalnya, dari total dana pensiun yang dimiliki masyarakat Indonesia.

Saat ini, total dana Industri Keuangan Non Bank (IKNB) mencapai Rp 2.279 triliun. Dari jumlah tersebut, total dana pensiun hanya sebesar Rp 266 triliun atau sekitar 11,7% dari total dana IKNB, dan 1,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).


Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu bahkan menyayangkan total dana pensiun Indonesia yang kalah telak dibandingkan negara-negara lain. Ini, sambung Sri Mulyani, pun menjadi tantangan.

"Thailand akumulasi dana pensiun di atas 6%. Hampir 4 kali lipat dari kita, itupun masih kecil," tegasnya.

Dana pensiun yang relatif kecil, diibaratkan seperti danau yang dangkal. Ketika ada seseorang melempar sesuatu ke dalam danau tersebut, maka percikannya cukup memberikan pengaruh signifikan.

"Begitu ada orang yang melempar kerikil, percikannya besar sekali. Kalau Danau Toba, ada kapal jatuh tidak bisa dicari. Begitu sangat tenang dan stabil. Itu kenapa Indonesia perlu kerja keras perdalam pasar keuangan," katanya.(cnbcindonesia/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pertumbuhan Ekonomi
 
  Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen
  Defisit Transaksi Berjalan Rp 441,05 Triliun, Terbesar dalam Sejarah Pemerintah Sepanjang Reformasi
  Sejak Merdeka, Defisit Perdagangan Indonesia Terburuk Sepanjang Sejarah
  Sri Mulyani, Ekonomi RI Rentan & Danau yang Dangkal
  Defisit Transaksi Berjalan Kuartal II-2018 Jadi 3%, Tertinggi Sejak Kuartal II-2014
 
ads

  Berita Utama
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung

KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau

Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya

Anies Menjadi Pembicara di Forum Pemimpin Kota Sedunia dan Forum USINDO Luncheon

 

  Berita Terkini
 
Facebook Didenda Rp70 Triliun terkait Pelanggaran Privasi Data

Kasum TNI Hadiri Konferensi Pangab di Markas Besar PBB

Ketua DPR Harap Presiden Segera Kirim Surat Amnesti Baiq Nuril

Haji Bima: Benyamin Davnie dan Andiara Berpeluang Besar Memimpin Tangsel

Penyelenggara Sekolah Tak Boleh Plonco Siswa Baru

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2