Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Banjir
Soal Solusi Banjir Jakarta, Fahira Idris: Naturalisasi Lebih Efektif
2020-01-04 23:18:53
 

Anggota DPD RI Fahira Idris saat foto bersama dengan warga kecamatan Cilincing Jakarta Utara.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris menilai program naturalisasi lebih efektif diterapkan dalam mengatasi banjir di Jakarta, ketimbang normalisasi sungai.

"Saya lebih condong ke (program) naturalisasi," ujar Fahira kepada pewarta BeritaHUKUM seusai menghadiri acara penyerahan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir DKI Jakarta dan sekitarnya yang digelar oleh Kementerian Pertanian, di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (4/1).

Sedangkan program normalisasi sungai, menurut Fahira, beton-beton yang dibangun kurang berfungsi optimal.

"Karena kemarin saya susuri sungai Ciliwung, saya lihat beton beton itu menurut saya kurang berfungsi, jadi naturalisasi itu menurut saya lebih efektif," tandasnya.

Dia pun mengatakan, bahwa program naturalisasi harus seiring dengan ketersediaan lahan yang memadai.

"Tetapi memang harus pembebasan lahannya dulu, jadi kalau pembebasan lahannya belum maksimal maka tidak mungkin bisa dilakukan," katanya.

Karena itu, Fahira berharap program naturalisasi secepatnya dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan pemerintah pusat. Sehingga pencegahan luapan banjir di Jakarta dapat teratasi secara maksimal.

"Saya sih berharap naturalisasi segera dilakukan dengan cepat, karena itu terkait dengan pembebasan lahan juga kan. Dan kerjasama dengan pemerintah pusat juga kan, sehingga mudah mudahan lima tahun kedepan banjir (besar) seperti ini tidak terulang lagi," ujar Fahira.

Terkait beda pendapat program (naturalisasi dan normalisasi) dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta, Fahira selaku pimpinan komite 1 DPD RI ini berencana akan melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.

"Kita nanti pada tanggal 10 Januari 2020 akan melakukan pertemuan dengan pemprov, pemerintah pusat, dan PUPR. Jadi nanti kita cari solusi terbaiklah," pungkasnya.(bh/amp)




 
   Berita Terkait > Banjir
 
  Aksi Demo Banjir Jakarta, Tiga Warga Pembawa Alat Peraga Dilaporkan ke Polisi
  Demonstran Pro Anies: Jokowi Lebih Bertanggung Jawab Soal Banjir
  Legislator Dorong Pemerintah Pusat Fokus Lakukan Mitigasi Bencana
  Para Elang 24 Bersinergi Antar Komponen Masyarakat Peduli Banjir Bandang Lebakgedong Banten
  Cek Hujannya, Ukur Dampaknya, Kenali Pemimpinnya
 
ads1

  Berita Utama
Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

Polda Metro Jaya Ungkap Praktik Klinik Injeksi 'Stem Cell' Ilegal

Ini Kata Prof Yusril Soal Polemik Penundaan Pelantikan Bupati dan Wabup Terpilih Kabupaten Talaud

Kawal Skandal Korupsi Jiwasraya, KAKI Desak Kejagung Tetapkan dan Tahan Tersangka

 

ads2

  Berita Terkini
 
Bantuan Ayam Super di Kabgor Banyak Mati, Distributor Terkesan Lepas Tangan

ALPEKSI Siap Kawal Visi SDM Unggul Indonesia Maju

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei Bela Angkatan Bersenjata

Law Firm FAS dan Lapas Tebing Tinggi Gelar Konsultasi Hukum Gratis Bagi Warga Binaan

Pasangan Suami Istri Ini Berhasil Gasak 100 Motor Sejak 2018

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2