Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
KPK
Soal Perlu Tidak Perppu KPK, ETOS Indonesia Institute Ingatkan Presiden Jangan Bimbang
2019-10-14 08:23:47
 

 
JAKARTA, BeritaHUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hasil revisi Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah menilai, Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu menanggapi sejumlah desakan publik agar Presiden mengeluarkan Perppu, sebab diklaim RUU yang disahkan DPR RI melalui rapat paripurna akan mengganggu jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Perppu (KPK) tidak ada urgensinya hari ini," kata Iskandarsyah saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (12/10).

Ia pun mempertanyakan sikap Presiden yang akan mempertimbangkan penerbitan Perppu. Iskandar mengingatkan agar Presiden mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro kontra UU KPK tersebut.

"Padahal dengan membatalkan RUU KPK atau tetap meneruskan RUU KPK bukan masalah kan. Jadi kelihatan betul RUU KPK itu dikeluarkan tanpa perhitungan politik yang matang, ketika di luar mendapat tekanan publik yang begitu keras mereka (Presiden) kemudian berpikir ulang, tapi untuk membatalkannya takut kehilangan muka," katanya.

Lebih lanjut, Iskandar menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi instrumen Perppu sah dikeluarkan oleh seorang Presiden.

"Perppu sah boleh dilakukan presiden, sama dengan Dekrit yang merupakan hak preogratif presiden. Tapi kapan Dekrit itu dikeluarkan? Berdasarkan suasana subjektif presiden, kalau "bangun tidur dia merasa terancam", dia dapat mengeluarkan Dekrit, itu benar dan sah secara konstitusional," ujar Iskandar.(trb/bh/amp)



 
   Berita Terkait > KPK
 
  KPK Harus Cepat Dalami Fakta Sidang Soal Pertemuan Wahyu Setiawan Dan Sekjen PDIP
  KPK Tegaskan Tolak Pembebasan Koruptor Karena COVID-19
  ICW: KPK di Bawah Kepemimpinan Firli Bahuri Minim Prestasi, Surplus Kontroversi
  Judicial Review, Ahli: Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK
  Ada Matahari Kembar di KPK?, Firli Bahuri: Tak Ada itu Wadah KPK Independen
 
ads1

  Berita Utama
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'

Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta

Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Perkembangan COVID-19 di Jakarta per 27 Mei 2020

Arab Saudi: Seluruh Masjid akan Kembali Menggelar Sholat Berjemaah Mulai 31 Mei, Kecuali di Mekah

Polri Siap Masifkan Protokol New Normal

Dikunjungi Dirbinmas Polda Metro, Ketua Umum MUI DKI Jakarta Beri Apresiasi

Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2