Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
KPK
Soal Perlu Tidak Perppu KPK, ETOS Indonesia Institute Ingatkan Presiden Jangan Bimbang
2019-10-14 08:23:47
 

 
JAKARTA, BeritaHUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hasil revisi Undang- Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat Politik dari ETOS Indonesia Institute Iskandarsyah menilai, Presiden Jokowi tidak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) mengenai hasil revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu menanggapi sejumlah desakan publik agar Presiden mengeluarkan Perppu, sebab diklaim RUU yang disahkan DPR RI melalui rapat paripurna akan mengganggu jalannya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Perppu (KPK) tidak ada urgensinya hari ini," kata Iskandarsyah saat dihubungi, di Jakarta, Sabtu (12/10).

Ia pun mempertanyakan sikap Presiden yang akan mempertimbangkan penerbitan Perppu. Iskandar mengingatkan agar Presiden mengambil posisi yang tepat dalam menyikapi pro kontra UU KPK tersebut.

"Padahal dengan membatalkan RUU KPK atau tetap meneruskan RUU KPK bukan masalah kan. Jadi kelihatan betul RUU KPK itu dikeluarkan tanpa perhitungan politik yang matang, ketika di luar mendapat tekanan publik yang begitu keras mereka (Presiden) kemudian berpikir ulang, tapi untuk membatalkannya takut kehilangan muka," katanya.

Lebih lanjut, Iskandar menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan demokrasi instrumen Perppu sah dikeluarkan oleh seorang Presiden.

"Perppu sah boleh dilakukan presiden, sama dengan Dekrit yang merupakan hak preogratif presiden. Tapi kapan Dekrit itu dikeluarkan? Berdasarkan suasana subjektif presiden, kalau "bangun tidur dia merasa terancam", dia dapat mengeluarkan Dekrit, itu benar dan sah secara konstitusional," ujar Iskandar.(trb/bh/amp)




 
   Berita Terkait > KPK
 
  Diimbau Hizbullah Tasikmalaya agar Masyarakat Sikapi UU KPK dengan Damai
  Novel Baswedan: Revisi UU KPK, Beberapa Butir Sengaja Dibuat untuk Mematikan KPK
  PMIB Dukung Keputusan Pemerintah Soal Revisi UU KPK dan RKUHP
  BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
  Aktivis Unpam Dorong Mahasiswa Tolak UU KPK Lewat Judicial Review
 
ads1

  Berita Utama
Mafia Pangan Harus Diberantas

Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis

Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!

Bedah Kasus Unggahan Ade Armando, 'Meme Joker' Gubernur DKI Anies Baswedan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

3 Orang ASN Pesta Narkoba Diciduk Tim Polres Bone Bolango

Legislator Nilai Ranking Alutsista Indonesia Menurun

Kaji Ulang Diksi Radikalisme

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2