Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
TKI
Soal Kepmenaker No 291 Tahun 2018, Ketua PWKI: Pemerintah Tidak Terbuka
2019-01-30 23:29:57
 

Diskusi bertajuk 'Model Ideal Penempatan TKI Satu Kanal'.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Persatuan Wartawan Ketenagakerjaan Indonesia (PWKI) Siprianus Edi Hardum, berpendapat, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Satu Kanal ke Arab Saudi, seolah-olah mengindikasikan pemerintah membatalkan kebijakan penghentian pengiriman PMI ke negara-negara Timur Tengah yang berlaku sejak April 2014.

"Mengapa pemerintah tidak umumkan saja secara terus terang dan terbuka," ujar Edi dalam diskusi bertajuk 'Model Ideal Penempatan TKI Satu Kanal' di Jakarta, Rabu (30/1).

Edi juga menyayangkan sikap pemerintah melalui Kepmen tersebut. Sebab, pemerintah belum menjalankan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tetapi sudah memberlakukan Kepmen yang isinya justru bertentangan dengan Undang-Undang tersebut. "Salah satu yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah mengirim TKI yang berkualitas, negara penerima TKI harus mempunyai UU Perlindungan TKA. Apa ini benar sudah dilakukan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi ? Saya yakin belum," ucapnya.

Senada dengan Edi, praktisi hukum Said Salahudin juga berpendapat jika Kepmen tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang ada. "Kepmen itu mengabaikan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengenai syarat proteksi TKI oleh negara tujuan," kata Said.

Menurut Said, salah satu syarat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yakni negara penerima PMI harus mempunyai Undang-Undang yang melindungi Tenaga Kerja Asing (TKA). "Dari dulu Arab Saudi tidak mempunyai aturan hukum yang melindungi TKA. Terus sekarang ada ? Apa benar ? Seperti apa isinya ? Kenapa tidak dicantumkan dalam Kepmen tersebut di atas," ujarnya.

Said menyebutkan, kekurangan lain dalam Kepmen tersebut ialah mengenai aturan bagi Perusahaan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang hendak mengirim PMI ke Arab Saudi harus memiliki pengalaman selama lima tahun dalam mengirim PMI.

"Masa harus berpengalaman lima tahun minimal ? Itu berarti perusahaan-perusahaan itu yang bisa mengirim. Ini bahaya. Terus harus gabung dengan Apjati. Ini bahaya juga," tandasnya.

Kepmen tersebut, lanjut Said, dibentuk dengan tujuan mendapatkan keuntungan uang sebesar-besarnya bagi orang tertentu atau kelompok tertentu atau partai politik tertentu dan ada hubungan dengan kepentingan politik 2019, terutama terkait nomor induk KTP. "Saya menduga juga tidak terlepas dari kepentingan politik juga," paparnya.

Sementara pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mendukung pihak mana pun yang mengajukan gugatan ke PTUN mengenai Kepmen tersebut. Dede sepakat Kepmen tersebut tidak benar dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Dijelaskannya, pemerintah seharusnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terlebih dahulu baru kemudian mengeluarkan Kepmen. "Dan Kepmennya jangan seperti itu isinya," pungkas Dede.(bh/mos)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

 

  Berita Terkini
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya

Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2