Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Pemuda Muhammadiyah
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
2019-10-08 20:59:06
 

Diskusi "Ngopi Pas" Forum Jurnalis Merah Putih bertema 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu', di Jakarta.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Isu bagi-bagi kursi kabinet 2019-2024 kembali mencuat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Tidak hanya partai politik pendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, tapi juga partai lain diduga terlibat lobi-lobi. Terakhir Partai Gerindra diisukan ikut dalam perbicangan pembentukan kabinet.

Menanggapi hal itu, politisi PDI Perjuangan, Kapitra Ampera mengakui ada lobi-lobi politik menjelang pelantikan dan pengumuman susunan kabinet. Menurut dia, tidak ada koalisi tanpa syarat.

"Koalisi tanpa syarat itu bullshit (bohong), tidak ada makan siang gratis," ujar Kapitra dalam diskusi Forum Jurnalis Merah Putih bertema "Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta ini Minta itu," di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (8/10).

Meskipun latar belakang Jokowi bukanlah dari kalangan elit politik, tetapi dia menjadi presiden melalui partai politik. Sebab itu, rekruitmen kepemimpinan di Indonesia harus melalui partai politik, baik itu DPR RI, DPRD hingga Presiden. Maka tidak heran jika dalam penyusunan kabinet ada kepentingan partai.

"Dalam kabinet ada kemewahan duniawi yang diperebutkan oleh para pendukungnya, terutama partai koalisi. Karena partai butuh kekuasaan untuk menjaga eksistensi pada 2024 mendatang," ujarnya.

Kapitra juga mengatakan wajar jika partai pendukung meminta jatah kursi baik, di kabinet atau posisi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena merasa sudah ambil bagian dalam memenangkan Presiden.

Bahkan, tidak hanya partai politik, relawan-relawan pun demikian. Karena bagaimanapun juga mereka berharap atas perjuangan memenangkan Jokowi sebagai presiden.

"Kemudian yang pertama dikejar adalah kabinet. Disamping itu presiden juga memerlukan pembantu (kabinet) dan dalam kabinet itu ada fasilitas dan kemewahan dan tidak pernah menderita kecuali kena KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)," tukasnya.

Ditempat sama, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyampaikan harapannya soal komposisi menteri di kabinet kerja jilid II. Cak Nanto sapaan akrab Sunanto berharap Jokowi tak hanya berfokus pada calon menteri dari kalangan partai politik.

"Kami berharap kalau Jokowi memimpin tidak hanya fokus kepada calon-calon menteri yang dari parpol. Tapi harus fokus kepada calon-calon profesional memiliki power terhadap kelompok-kelompok masyarakatnya agar visi-misinya mampu diimplementasikan," ujarnya.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Hati-Hati! Jangan Beli 4 Tipe Ponsel Android ini, Nanti Nyesel..

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2