Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilpres
Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta
2019-05-19 23:02:21
 

Pimpinan Muhammadiyah DKI Jakarta dalam konferensi pers pernyataan sikap terkait gerakan kedaulatan rakyat 22 Mei.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta menyerukan agar seluruh komponen bangsa mengedepankan semangat persatuan dan menghindari aksi yang menjurus perpecahan sesama anak bangsa, termasuk dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat yang rencananya akan digelar di KPU pada 22 dan 23 Mei 2019.

Hal ini menjadi salah satu poin dalam pernyataan sikap Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta yang dibacakan oleh Ketua PWM DKI Jakarta H. M Sun`an Miskan Lc dan Sekretaris PWM DKI Jakarta Nuswatoro.

"Kami memahami himbauan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dr. H. Haedar Nashir, mengajak seluruh warga dan komponen bangsa berpijak di atas hukum dan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia," ujar Sun`an Miskan saat konfrensi pers dan acara buka puasa bersama di Pasar Rebo, Jakarta, Minggu (19/5).

Sun'an menjelaskan, PWM DKI Jakarta mengajak seluruh komponen masyarakat jangan sampai gara-gara pemilu, kemudian terjadi keretakan bangsa. Sebab persatuan dan Bhinneka Tunggal Ika selama ini menjadi kekuatan dan sumbangan umat Islam bagi bangsa yang besar ini.

"Bagi semua masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah yang akan mengikuti Gerakan Kedaulatan Rakyat, kami menghimbau untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan aksi damai dan beradab," tegasnya.

Sun`an juga berharap aparat keamanan mengedepankan sikap persuasif dalam menghadapi Gerakan Kedaulatan Rakyat, Aparat harus mengayomi semua komponen Bangsa.

"Kami mengharapkan agar pemerintah, penyelenggara pemilu, serta instansi terkait segera mengusut kematian Petugas Penyelenggara Pemilu seta aparat keamanan secara transparan dan terang benderang," jelas Sun`an Miskan.(bh/amp)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?

Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM

Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL

First Travel: Aset-aset Dirampas Negara, Pengacara Korban: 'Ini Uang Jamaah, Kok Jadi Tidak Ada Solusi?'

Palestina Kecam AS Soal Permukiman Yahudi di Tepi Barat: Ancaman Keamanan dengan Terapkan 'Hukum Rimba'

Fahri Hamzah: Pilkada Langsung Cukup di Tingkat II

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2