Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPK
Sindir Masinton Terkait OTT KPK, Said Didu: Kan Korupsinya 'Jualan' Keputusan Politik
2020-01-13 11:38:14
 

Said Didu (kiri) dan Masinton Pasaribu.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang gagal menggeledah masuk ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) terkait OTT KPK pada kasus yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada, Kamis (9/1) lalu dinilai bermuatan politis.

Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menyebut langkah tim KPK masuk bermotif politik, karena mereka tidak bisa menunjukkan surat tugas. Upaya KPK masuk kandang banteng pun bisa dianggap ilegal dan bertujuan mendiskreditkan PDIP.

"Saya simpulkan sebagai motif politik dan bukan untuk penegakan hukum," kata anggota Komisi III DPR itu kepada wartawan, Minggu (12/10).

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu pun merespon pernyataan Masinton tersebut. Dia mengaitkan simpulan Masinton dengan kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang berhubungan dengan politik.

"Kan korupsinya juga terkait dengan politik," terangnya di akun Twitter pribadi, Senin (13/1).

Kasus ini berakar dari upaya caleh PDIP Harun Masiku menggeser Riezky Aprilia dari kursi dewan. Harun diduga menggelontorkan sejumlah dana kepada Saeful Bahri, yang disebut-sebut sebagai orang dekat Hasto, dan Wahyu Setiawan.

"Yang melakukan orang politik yang berkantor di kantor partai politik serta keputusan yan "dijual" adalah keputusan politik. Masak yang digeledah penjual martabak," sindir Said Didu.

Sebelumnya, Said Didu juga mentwteet, "Gagalnya @KPK_RI menggeledah kantor PDIP dg alasan tdk diizinkan oleh tuan rumah dan tdk ada izin Dewan Pengawas, seakan memberikan sinyal :
1) koarupsi dari pimpinan partai penguasa akan aman dari KPK
2) KPK takut sama partai penguasa
3) Dewas KPK adalah "pengaman" penguasa," tulis Said Didu, yang dikenal vokal dengan tegline baju kaosnya bertulis 'Manusia Merdeka' ini.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Jurubicara KPK, Ali Fikri sudah membantah kabar bahwa pihaknya tidak dibekali surat izin. Tim KPK, kata Ali, sudah dibekali surat tugas lengkap. Surat itu bahkan sudah ditunjukkan ke petugas satpam penjaga gedung DPP PDIP.

Namun demikian, satpam penjaga tidak langsung mempersilakan tim KPK masuk. Mereka memerlukan izin atasan.

"Dan ternyata lama, sedangkan tim juga harus bergeser mengamankan tempat lain karena diburu waktu 1 x 24 jam, maka tim bergeser ke KPU dan rumah dinas Pak WSE (Wahyu Setiawan)," urainya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (12/1). (wv/RMOL/bh/sya)






 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Dinilai Hancurkan Kehidupan Buruh Indonesia, KSPI Tegas Menolak Draft RUU Omnibus Law

Indonesia Sangat Subur, Impor Harus Dikurangi

Pemerintah Dinilai Tidak Transparan Soal Perumusan Undang-Undang Omnibus Law

Polda Metro Jaya Bongkar Sindikat Penipuan Sertifikat Tanah dan E-KTP Palsu

 

ads2

  Berita Terkini
 
Virus Corona: Turis China Korban Pertama di Eropa, Menlu China Nyatakan 'Epidemi Ini Bisa Dikontrol'

Survei Indo-Barometer, Begini Kata Politikus PDI-P dan PKS Soal 100 Hari Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Moeldoko Akan Polisikan Haidar Alwi Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Melanggar UU No 10 Tahun 2016, Surat Bupati Kabgor Tentang Pengisian PAW Wabup Tidak Perlu Diparipurnakan

Kenali Jenis Gratifikasi, Laporkan Sesuai Ketentuan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2