Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
DPR RI
Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin
2017-09-08 14:27:34
 

World Parliamentary Forum on Sustainable Development atau Forum Parlemen Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention.(Foto: Istimewa)
 
BALI, Berita HUKUM - Sidang Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (World Parliamentary Forum on Sustainable Development) yang berlangsung di Nusa Dua Bali menghasilkan Bali Declaration. Sebanyak 17 poin yang tercantum dalam Bali Deklarasi terdiri dari tiga isu utama, yakni tentang pembangunan inklusif dan berkeadilan sehingga tidak satupun yang tertinggal (leave no one behind), pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim (SDGs & Climate Action), serta upaya menjaga perdamaian (Ending Violence, Sustaining Peace).

Parlemen Dunia menekankan pentingnya perdamaian dalam pembangunan inklusif dan berkeadilan. Tanpa perdamaian, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai. Karena itu, secara khusus Deklarasi Bali memuat soal penyelesaian krisis kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Namun, India tidak sependapat dengan poin deklarasi yang menyangkut Rohingya.

"Kita sudah sepakati bersama. Sudah masuk dalam suatu Bali Declaration dari 50 parlemen yang hadir disini, kecuali India," ujar Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menutup World Parliamentary Forum yang berlangsung pada 06-07 September 2017 di BNDCC, Bali.

Fadli mengatakan, Forum Parlemen Dunia menghargai sikap India. Menurutnya, perbedaan dalam forum merupakan hal yang lumrah dan bagian dari dinamika sebuah forum. Terlebih lagi, dalam sebuah forum parlemen, pasti para delegasi mempunyai sikap masing-masing.

"Tentu kita hargai sikap itu, karena pilihan-pilihan politik atau perspektif setiap negara bisa berbeda dalam memandang masalah. Selain India, parlemen Myanmar yang sebenarnya paling berkepentingan menyelesaikan tragedi kemanusiaan di Rakhine namun absen dalam pertemuan kali ini," sambung Fadli.

Lebih lanjut, Presiden GOPAC ini menyampaikan, Deklarasi Bali akan dibawa sekaligus diadopsi di negara masing-masing, khususnya di kawasan Asia Selatan dan Asia Tenggara. "Tak sebatas itu, Deklarasi Bali yang dilahirkan dalam World Parliamentary Forum on Sustainable Development akan dibawa dalam Majelis Parlemen ASEAN di Manila, 15 September 2017 mendatang," tandas Fadli.(tim/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > DPR RI
 
  Fahri Wacanakan Perubahan UU 12 TH 2011 untuk Jawab Keluhan Presiden
  Pembangunan Gedung Baru DPR Inisiatif Pemerintah
  Parlemen Modern Butuh Dukungan Teknologi Modern
  Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
  Sidang Parlemen Dunia Sepakati Deklarasi Bali Sebanyak 17 Poin
 
ads

  Berita Utama
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya

 

  Berita Terkini
 
BPKH Diharapkan Investasikan Dana Haji untuk Pesawat dan Hotel Jemaah

Kebijakan Bebas Visa Tidak Datangkan Wisatawan Secara Signifikan

Aparat Hukum Diminta Selidiki Dugaan Money Laundering

Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia

Faisal Haris Siap Somasi Pelaku Rekam & Sebarkan Video Shafa Labrak Jennifer Dunn

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2