Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Pelecehan Seksual
Sidang Gugatan 1 Triliun ke Mantan Dewas BPJS TK Ditunda, Kuasa Hukum RA: Kita Gugat Perbuatan Melawan Hukumnya
2019-03-06 22:33:00
 

Suasana sidang pertama gugatan perdata terhadap mantan Dewas BPJS Ketenagakerjaan di PN Jakarta Selatan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pertama gugatan perdata immateril Rp 1 triliun terhadap mantan anggota Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharudin (SAB) ditunda pekan depan Rabu (13/3). Penundaan sidang gugatan perdata terkait perkara dugaan pelecehan seksual SAB kepada pegawai BPJS TK berinisial RA tersebut disampaikan oleh Ketua sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Kris Nugroho, di ruang 3 PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera, Jakarta, Rabu (6/3).

"Sidang ditunda Rabu tanggal 13 Maret 2019 acara masih kelengkapan berkas kuasa. Sidang selesai," kata Majelis Hakim, Kris Nugroho.

Adapun alasan penundaan itu dikarenakan dokumen surat kuasa pihak tergugat yang masih dibutuhkan kelengkapannya untuk proses persidangan.

Kuasa hukum penggugat (RA), Heribertus Hartojo mengatakan, gugatan ini diajukan terhadap mantan anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin dan dua pimpinan Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Aditya Warman serta Guntur Witjaksono. Ketiganya digugat mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13, 65, serta Pasal 52 huruf C Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

"Hari ini acara sidang pertama, perkara gugatan perdata antara saudari RA melawan tiga anggota dari BPJS. Hari ini acara sidangnya pemeriksaan surat kuasa dari masing-masing pihak. Tadi masih terjadi perdebatan pendapat mengenai surat kuasa dari pihak BPJS karena yang saya baca tadi surat kuasa dari BPJS kelembagaan, padahal yang saya gugat selaku anggota, anggota BPJS. Terutama tergugat kedua dan ketiga. Tadi pun masih belum dilengkapi tergugat satu mengenai izin-izinnya. Dan surat kuasa dari tergugat dua dan tiga belum didaftarkan. Sehingga sidang selanjutnya ditunda masih acara pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa," ujar Heri kepada media seusai sidang.

Ditempat sama, kuasa hukum tergugat II dan III (Aditya dan Guntur), Togar S.M Sijabat mengatakan, gugatan RA ditujukan kepada kliennya sebagai anggota Dewas BPJS. Karena itu, menurut Togar, pihak direksi yang seharusnya memberikan arahan langsung terkait pendampingan hukum terhadap kedua kliennya.

"Dia (RA, red) menggugat memakai kata selaku anggota Dewan Pengawas BPJS. Kalau sudah selaku ini sudah bicara organ (instansi). Tidak ada lagi bicara pribadi. Berarti kalau sudah bicara organ BPJS, apalagi sudah ada panggilan pengadilan, yang berhak mewakili ke dalam maupun keluar pengadilan itu adalah peraturan direksi," kata Togar.

Ia beralasan, dalil kata "selaku" membuat BPJS Ketenagakerjaan ikut terlibat secara tidak langsung dalam gugatan tersebut.

"Sesuai UU nomor 40 tahun 2004 tentang BPJS, pasal 1 yang menyatakan wewenang Direksi dan Dewan Pengawas BPJS," tukasnya.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Pelecehan Seksual
 
  Sidang Gugatan 1 Triliun ke Mantan Dewas BPJS TK Ditunda, Kuasa Hukum RA: Kita Gugat Perbuatan Melawan Hukumnya
  Kasus Dugaan Pelecehan di Dewas BPJS TK, Korban RA Gugat SAB 1 Triliun ke PN Jaksel
  Baiq Nuril Yakin Upaya PK Bakal Dikabulkan Mahkamah Agung
  DPR Komitmen Segera Selesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
  Komedian Bill Cosby Dihukum Penjara terkait Kasus Penyerangan Seksual
 
ads

  Berita Utama
Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI

Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!

Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0

 

  Berita Terkini
 
Harus Ada Langkah Preventif Atasi Karhutla

Presiden Jokowi Diharapkan Angkat Jaksa Agung dari Jaksa Karier

Nanoteknologi untuk Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia

Agustus - September MPR Menggelar Acara Kebangsaan

Parpol Belum Maksimal Melakukan Pendidikan Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2