Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Infrastruktur
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
2020-10-20 12:20:45
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah genap 1 tahun pada pada hari ini (20/10). Salah satu yang menjadi fokus dalam pemerintahan Jokowi adalah pembangunan infrastrukturdi seluruh wilayah Tanah Air. Tujuannya, untuk menekan biaya logistik yang begitu tinggi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai bahwa program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah justru salah perencanaan sehingga biaya logistik pun masih tinggi.

"Jadi pembangunan infrastruktur belum mampu menurunkan biaya logistik karena banyak infrastruktur yang salah dalam perencanaan," katanya kepada SINDOnews, Selasa (20/10).

Ia mengatakan bahwa biaya logistik masih berada di kisaran 23-24% dari produk domestik bruto (PDB). Angka yang masih cukup tinggi itu membuat pembangunan infrastruktur selama ini seperti sia-sia.

"Tingginya biaya logistik menyebabkan investasi di Indonesia berbiaya tinggi," terangnya.

menyoroti beberapa persoalan di bidang ekonomi. Ekonom Indef, Bhima Yudhistira, menyinggung soal nilai utang negara yang terus meningkat dan menjadi warisan bangsa.

Bhima menjelaskan bahwa berdasarkan catatan International Debt Statistics 2021 dari Bank Dunia, Indonesia menduduki peringkat 6 dalam daftar negara berpendapatan menengah dan rendah dalam Utang Luar Negeri (ULN) tertinggi di dunia. ULN Indonesia tercatat mencapai USD 402 miliar.

Beban ULN tersebut bahkan berpotensi makin membengkak di tengah masa pandemi virus corona (COVID-19) ini. "Di tengah situasi pandemi, pemerintah terus menambah utang dalam bentuk penerbitan utang valas yang rentan membengkak jika ada guncangan dari kurs rupiah," terang Bhima dilansir Liputan6.com pada Selasa (20/10).

Diketahui, tahun ini pemerintah telah menerbitkan Global Bond sebesar USD 4,3 miliar dan jatuh tempo pada 2050 atau tenor 30,5 tahun. Bhima menjelaskan bahwa hal ini berarti pemerintah mewarisi utang pada generasi ke depan.

"Setiap 1 orang penduduk di era Pemerintahan Jokowi-Maa'ruf Amin tercatat menanggung utang Rp 20,5 juta," ungkap Bhima. "Itu diambil dari perhitungan utang pemerintah Rp 5.594,9 triliun per Agustus 2020 dibagi 272 juta penduduk."

Lebih lanjut, Bhima tak menyangkal jika beban utang itu akan semakin membesar. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional alami penurunan hingga menyentuh level minus 5,32 persen di kuartal II 2020.

Sementara itu, kesiapan pemerintah dalam hal stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) menghadapi resesi ekonomi hanya 42, persen dari PDB. Angka tersebut relatif lebih kecil dibanding negara tetangga seperti Malaysia yang mencapai 20,8 persen dan Singapura 13 persen.

"Stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12 persen, sementara korporasi mendapatkan 24 persen stimulus," papar Bhima. "Ada ketimpangan yang nyata antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi."

Selain itu, Bhima juga menilai bahwa pembangunan infrastruktur yang jor-joran di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merupakan salah satu masalah terbesar. Pasalnya, Bhima menilai program terbilang sia-sia dalam menurunkan ongkos logistik.

Banyak hal yang disoroti oleh para ekonom. Khususnya terkait pandemi Covid-19 yang berdampak luas terhadap aspek sosial-ekonomi masyarakat.

Terkait penanganan pandemi Covid-19, Bhima Yudhistira memberikan sedikit catatan. Penanganan pandemi diharapkannya bisa dipercepat untuk mendukung pemulihan ekonomi.

"Penanganan pandemi yang lambat membuat pertumbuhan ekonomi nasional sempat menurun hingga menyentuh level -5,32% di kuartal II/2020," kata Bhima.

Bhima mendorong pemerintah meniru langkah China yang merupakan negara asal pandemi tersebut. Negeri Tirai Bambu itu berhasil mencatatkan pertumbuhan positif 3,2% di periode yang sama. Bahkan, China sukses mencatatkan pertumbuhan 4,9% pada kuartal III/2020 dibandingkan tahun sebelumnya.

Respons yang cepat pada pemutusan rantai pandemi juga menimbulkan efek yang sama pada Vietnam. Ekonomi Vietnam pada kuartal II/2020 juga tumbuh positif 0,3% berkat keputusan segera melakukan lockdown dan merupakan negara pertama yang memutus penerbangan dengan China.

Bhima juga menyoroti kesiapan pemerintah dalam hal stimulus pemulihan ekonomi nasional (PEN) guna menghadapi resesi ekonomi. Stimulus yang disediakan relatif kecil, hanya 4,2% dari produk domestik bruto (PDB), sementara negara tetangga seperti Malaysia menyisihkan 20,8% dan Singapura 13%.

"Stimulus kesehatan dalam PEN hanya dialokasikan 12%, sementara korporasi mendapatkan 24% stimulus. Ada ketimpangan antara penyelamatan kesehatan dibandingkan ekonomi," tandasnya.(dbs/fai/uk/sindonews/wk/Bert/wowkeren/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
  Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum
  Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia Saat Reses di Kutai Timur
  Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur
  Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
 
ads1

  Berita Utama
Inilah Alasan Din Syamsuddin dan Tengku Zulkarnain Tidak Lagi Jadi Pengurus MUI

Resmi Jadi Tersangka, Edhy Prabowo Nyatakan Mundur dari Waketum Gerindra dan Menteri KKP

PKS Tolak Rencana Pemerintah Hapus Premium di Kawasan Jawa Bali

Wagub Ahmad Riza Patria Ditanya 46 Pertanyaan Soal Kerumunan Massa Acara HRS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Legislator Apresiasi Polisi Bongkar Prostitusi 'Online'

Pemanfaatan TPST Bantar Gebang Terus Dioptimalkan

Cegah Demokrasi Jalanan, JK Minta PKS Bawa Suara Umat Dengan Baik

Pemprov DKI Jakarta Raih Dua Penghargaan Bhumandala Award 2020

Kemenlu Panggil Dubes Malaysia, Menuntut Pelindungan Penuh PMI

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2