Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
KPK
Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK!
2020-08-13 11:04:35
 

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41/2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diteken Presiden Joko Widodo patut disayangkan. Pasalnya, PP tersebut bakal menggerus independensi KPK.

Begitu ditegaskan Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (12/8).

"KPK akan sulit melakukan inovasi sekaligus menghilangkan semangat independensi, karena KPK akan tunduk pada kebijakan birokrat," kata Mardani Ali Sera.

Menurut Mardani, kebijakan tersebut merupakan efek domino dari revisi UU KPK yang sempat ditolak oleh sejumlah elemen masyarakat hingga mahasiswa beberapa waktu lalu.

"Sejak awal ini tidak tepat, KPK merupakan lembaga yang mencerminkan organisasi modern dengan logika kerja yang amat dinamis," ujarnya.

Menurut United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), lembaga antikorupsi di suatu negara harus independen dan terbebas dari pengaruh manapun. Demikian halnya tren positif penanganan korupsi di Indonesia selama ini harus dijaga.

Selain itu, Transparency International Indonesia (TII) juga merilis pada 2019 skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia terus membaik (40). Indonesia berada di posisi 85 dari 180 negara.

"PP ini boleh jadi akan menurunkan pencapaian KPK selama ini. Jangan sampai kebijakan ini justru membuat indeks tersebut terjun bebas karena terbatasnya gerak KPK," sesal Mardani.

Mardani pun menyatakan, output kerja dari KPK adalah memberantas korupsi. Berbeda dengan ASN yang salah satu target kerjanya bergantung pada serapan anggaran.

"Maka biarkan KPK mengurus dan desain sistem kerjanya sendiri sehingga tetap independen pada ranahnya. Jangan bebani dengan hal-hal tidak perlu," tegasnya.

Lebih lanjut, Mardani meminta Presiden Jokowi untuk menjaga netralitas dan independensi lembaga antirasuah dengan tidak menerbitkan Perpres yang tidak perlu dikeluarkan.

"Cara ini sekaligus bentuk antisipasi campur tangan dari pihak-pihak luar yang mencoba mengintervensi kerja KPK," kata Mardani.

"Terakhir, menjadikan pegawai KPK sebagai ASN ibarat api dalam sekam, bisa menjadi masalah jika dibiarkan. Independensi jadi taruhan karena terganggu birokrasi yang panjang. Semakin lemah & bahkan makin lumpuh dlm penegakan hukum merupakan 2 hal yang tengah membayangi KPK," tutupnya. (fa/RMOL/bh/sya).



 
   Berita Terkait > KPK
 
  Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik Perdana kepada 3 Orang Terperiksa
  HUT RI ke-75, KPK: Indonesia Maju, Bebas dari Korupsi
  Sesalkan Jokowi Teken PP 41/2020, PKS: Bisa Gerus Independensi KPK!
  KSAD dan Ketua KPK Tanda Tangani Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara
  KPK Serahkan Aset Senilai Rp36 Miliar Ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 
ads1

  Berita Utama
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan

Said Didu: Bu Menkeu, Dulu untuk Dampak Krisis Ditolak, Sekarang Jiwasraya 'Dirampok' Kok Malah Dikucurkan 20 T?

Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana

Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan

Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan

Pandemi Pukul Industri dan UMKM, Gus Jazil: Negara Harus Hadir Bantu Mereka Bangkit

Kemenhub Selenggarakan Sosialisasi Aturan Keselamatan Pesepeda, Wajib Pakai Helm atau Tidak?

Mahasiswa Tuntut Perdana Menteri Thailand Turun dan Reformasi Monarki, 'Ganyang Feodalisme,Hidup Rakyat!'

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2