Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Media
Seluruh Wartawan Media Online di Kaur Mendesak Dinas PMD Kaur untuk Bersikap Adil
2019-02-26 13:26:57
 

Tampak saat kunjungan seluruh wartawan media online yang ada ada di kabupaten Kaur mendatangi kantor Dinas PMD, Kaur.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Seluruh wartawan media online dari berbagai media yang bertugas di kabupaten Kaur dengan kompak melakukan aksi dengan mendatangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menuntut keadilan, agar dapat merealisasikan pembagian dana publikasi disetiap kegiatan dari Dana Desa tahun 2019 dapat menjadi adil pembagiannya, yakni 50 persen (%) untuk media online dan 50% untuk media cetak.

Menurut Rozi sebagai perwakilan dari media online menegaskan bahwa, tuntutan dari rekan-rekan ini adalah, agar Dinas PMD merealisasikan sila ke 5 dari Pancasila; yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

"Artinya kegiatan publikasi disetiap kegiatan Dana Desa tersebut harus dibagi dengan adil, kalau merujuk dari kegiatan tahun 2018 yang lalu hanya dimonopoli oleh koran harian saja. Sementara media online hanya gigit jari, sementara Dinas PMD sebagai SKPD yang mengusulkan ke Pemerintah Daerah untuk dilanjutkan ke DPRD sangat tidak berkeadilan," tegas Rozi, Selasa (26/2).

Sementara, Kepala Dinas PMD, Asmawi,SH sangat merespon kedatangan rekan-rekan wartawan media online tersebut, untuk mengharapkan pembagian publikasi ditingkat Dana Desa 2019 untuk 50% media online dan 50% media cetak.

Namun Asmawi menambahkan, pihak Dinas akan melakukan tindakan sesuai prosedur , mengingat saat ini pengesahan kegiatan 2019 ini belum disahkan.

"Silakan pihak rekan-rekan untuk melayangkan surat ke Pemerintah Daerah secara resmi agar kita cepat proses permohinan itu sebelum ketuk palu dilakukan DPRD Kabupaten Kaur," jelas Asmawi.

.Asmawi juga menambahkan, secara pribadi sangat setuju dari tuntutan untuk keadilan ini, karena tidak ada keuntungan secara ekonomi buat saya terkait publikasi di Dana Desa ini," tegas Asmawai lepada para Wartawan media online tersebut,(bh/aty)



 

 
   Berita Terkait > Media
 
  Tokoh Idola dan Sihir Media
  Ikatan Wartawan Media Online Lakukan Hearing Ke DPRD Kaur Menuntut Keadilan Budget Publikasi
  Tuntut Keadilan, Seluruh Wartawan Media Online akan Temui Bupati dan DPRD Kaur
  Seluruh Wartawan Media Online Kecewa atas Sikap Kabag Humas DPRD Kaur
  Tuntutan Keadilan Budget untuk Media Online, Kabag Hukum Kaur Angkat Bicara
 
ads

  Berita Utama
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

 

  Berita Terkini
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya

Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2