Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Media
Seluruh Wartawan Media Online Kecewa atas Sikap Kabag Humas DPRD Kaur
2019-03-07 04:29:45
 

Tampak para wartawan media online di Kaur saat mendatangi sekretariat Humas DPRD Kaur.(Foto: BH /aty)
 
KAUR, Berita HUKUM - Sejak berdirinya kabupaten Kaur, gejolak ketidakadilan terhadap biaya publikasi terhadap media online dengan media cetak harian yang lazim disebut "Jawa Pos Grup" sampai akhir tahun 2018 tidak ada realisasi yang berkeadilan, sehingga terjadilah kegiatan rapat koordinasi antara sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaur, media online, media cetak dan media elektronik pada, Rabu (6/3).

Salah satu perwakilan wartawan media online Kaur yakni Feri, menegaskan kalau sikap Kabag Humas DPRD Kaur dan secara umum Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Kaur, provinsi Bengkulu tidak mau mengakomodir keinginan rekan-rekan media online untuk mulai tahun 2019 ini alokasi budget sebesar 50% biaya tersebut khusus untuk seluruh media onlen se-Kabupaten Kaur dan 50% lainya untuk media cetak dan elektronik, bila ingin dilakukan kerjasama," ujar Feri, Rabu (6/3).

"Sikap Kabag Humas DPRD Kaur seperti berbelit -belit dan tidak mau mengakomodir hal tersebut, kami sangat kecewa dengan Pemda Kaur secara umumnya," ungkap Feri.

Bila dalam waktu dekat tidak ada kerendahan hati dari kabag Humas DPRD Kaur ,maka dipastikan "Tidak ada kerjasama yang baik"silakan kita kerjasa secara propisional dan tudak melakukan kesalahan," jelas Feri.

Sementara, Arjan, S. Si sebagai Kabag Humas dan protokol DPRD Kaur memutuskan untuk kesimpulan dalam publikasi setiap media yang ada di kabupaten Kaur merata, sesuai porsi tarif masing -masing media itu sendiri, ungkapnya.

Bila ingin mengakomodir keinginan rekan wartawan media online yang mengharapkan anggaran kegiatan publikasi di DPRD Kaur ini 50% dalam tahun 2019, Arjan mengartikan, "itu artinya pemaksaan buat saya peribadi dari seluruh rekan media yang ada di Kabupaten Kaur," pungkas Arjan saat penyampaian pada pertemuan tersebut.

Kesan pembicaraan Arjan yang merasa tidak enak dengan rekan wartawan media cetak harian, yang selama ini yang jauh mendapatkan perhatian lebih, dari jatah anggaran yang ada di Pemda kabupaten Kaur.(bh/aty)




 
   Berita Terkait > Media
 
  Dewan Pers Indonesia Bangun Jaringan Media Perangi Monopoli Belanja Iklan
  Ketum PPWI: Dewan Pers Sedang Mengalami Delusi Akut
  FPII: Ketua Dewan Pers Tak Paham UUD 45 dan Pancasila, Kredibilitasnya di Pertanyakan
  Mandagi: Dewan Pers Khianati Perjuangan Kemerdekaan Pers
  Mahasiswa Hukum UBK Lakukan Penelitian di PPWI terkait UKW
 
ads1

  Berita Utama
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Menteri KKP Edhy Prabowo Janji Berikan Kapal Sitaan untuk Nelayan

Wakapolda Gorontalo Pimpin Upacara HUT Brimob ke 74

Ratusan Advokat Deklarasi Ricardo Simanjuntak dan Melli Darsa Siap Pimpin PERADI 2020 - 2025

Prahara Munaslub GINSI di Bali

Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2