Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Islam
Sekjen MUI Bingung, Menag Terbitkan Aturan Majelis Taklim Harus Terdaftar
2019-12-01 17:31:37
 

Sekjen MUI Anwar Abbas.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Agama Fachrul Razi menerbitkan Peraturan Menag (Permenag) Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim. Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, merasa bingung dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah belakangan ini.

"Saya bingung melihat langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah akhir-akhir ini. Kok sepertinya semua aspek kehidupan dan aktivitas dari masyarakat mau diatur dan akan dibiayai oleh pemerintah. Muncul pertanyaan pada diri saya apakah cara-cara seperti itu baik atau tidak bagi perkembangan suatu masyarakat ya? Dan pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah apakah cara-cara yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak akan memasung inovasi dan creativity masyarakat," kata Anwar kepada wartawan, Sabtu (30/12) malam.

Anwar mengatakan pemerintah seolah-olah ingin mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat. Menurut Anwar, bisa jadi masyarakat khususnya umat Islam kecewa karena merasa kebebasan mereka dikekang.

"Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk bisa dinamis dan tidaknya suatu masyarakat sangat tergantung kepada ada atau tidaknya kebebasan yang mereka miliki. Dan saya melihat sekarang ini kecenderungannya pemerintah hendak mengawasi semua kegiatan masyarakat terutama umat Islam. Pertanyaan saya apakah hal ini tidak akan membuat masyarakat kecewa kepada pemerintah karena mereka telah merasa sumpek dengan kehadiran dari kebijakan-kebijakan yang sangat membatasi kebebasan mereka ya," ujar dia.

Dia meminta pemerintah bijaksana dalam membuat suatu kebijakan. Bagi Anwar, tak semua permasalahan dapat diselesaikan lewat jalur hukum.

"Saya mengimbau pemerintah untuk lebih bersikap arif karena seperti kita ketahui tidak semua persoalan bisa diselesaikan dengan pendekatan peraturan atau hukum tapi mungkin cara-cara dialogis dan persuasif serta mempergunakan metode pelibatan dan partisipasi dari masyarakat dalam mewujudkan apa yang diinginkan oleh pemerintah jauh lebih ampuh dan berdampak lebih baik," ujar dia.

Terlepas dari itu, Anwar mengaku ingin citra pemerintah bagus di mata masyarakat. Karena itu, dia berharap pemerintah bisa menempatkan dirinya sebagai abdi masyarakat.

"Terus terang saya sangat menginginkan image dari masyarakat terhadap pemerintah itu hendaknya benar-benar baik. Oleh karena itu sosok yang harus ditampilkan oleh pemerintah bukan sebagai penguasa tapi sebagai abdi masyarakat agar rakyat dan masyarakat luas bisa hidup dengan tenang aman dan damai," imbuhnya.

Kewajiban majelis taklim terdaftar di Kemenag tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) PMA 29/2019 tentang Majelis Taklim. Ketentuan ini berbunyi:

Majelis Taklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar pada kantor Kementerian Agama

Fachrul menegaskan aturan dibuat untuk memudahkan Kemenag dalam memberikan bantuan.

"Supaya kita bisa kasih bantuan ke majelis taklim. Kalau tidak ada dasarnya, nanti kita tidak bisa kasih bantuan," tegas Menag Fachrul saat menjawab pertanyaan media setelah menghadiri rapat senat terbuka dies natalies ke-53 UIN Imam Bonjol di Padang, Jumat (29/11) seperti dikutip dari situs Kemenag.(knv/isa/detik/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Islam
 
  Hentikan Wacana Polisi Masjid, Siti Zuhro: Musuh Kita adalah Ketidakadilan
  Sekjen MUI Bingung, Menag Terbitkan Aturan Majelis Taklim Harus Terdaftar
  Soal Larangan Cadar, DPR akan Panggil Menag Fachrul Razi
  Bangkitkan Kembali Nilai-Nilai Luhur Akhlak
  Presiden Prancis Emmanuel Macron: 'Jangan Memberi Cap Buruk kepada Muslim dan Pemakai Hijab'
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya bersama Stakeholder Luncurkan Layanan Digital E-TLE Development Program

Jaksa KPK Tuntut Hakim Kayat 10 Tahun Penjara

Pengedar Sabu di Jakarta Timur Didor, PMJ: Pelaku Sempat Rebut Senjata Polisi

BTN Terindikasi Pemalsuan Dokumen PKB, SP BTN Dikawal ACTA Lapor ke Bareskrim

 

ads2

  Berita Terkini
 
Siapkan Sumber Daya Manusia Menyambut Ibukota

Satukan Persepsi, Sigit Wibowo Hadiri Rakoor Hibah dan Bansos

Soal Tapal Batas, Bontang Minta Bantuan Komisi

Adhan Dambea: Ketua Dewan Itu Harus Mampu Menjadi Pengayom

UMS Jadi Perguruan Tinggi Swasta Terbaik di Indonesia Tahun 2019 Versi 4icu

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2