Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
PAN
Sandi Paling Berpeluang Jadi Penerus Zulkfli Hasan di PAN
2019-08-28 17:22:47
 

Zulkfli Hasan dan Sandiaga Uno.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada tiga nama dari non partai yang turut mewarnai bursa calon ketua umum PAN. Ketiga nama yang digadang-gadang itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, mantan cawapres Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Dari ketiga nama tersebut, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Adi Prayitno menilai Sandi paling berpeluang menjadi penerus Zulkfli Hasan di PAN.

Kata Adi, Sandi paling berpeluang mencetak rekor orang pertama dari non partai yang jadi ketum PAN.

Ini lantaran Sandi dikenal sebagai saudagar kaya yang memiliki banyak dana. Selain itu, di antara ketiga nama yang muncul tersebut, Sandi paling banyak mendapat dukungan dari rakyat dan bisa mendongkrak suara PAN.

"Sandi adalah pemilik modal yang luar biasa. Sehingga mungkn bisa mendanai PAN ke depan," ujarnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).

Hanya saja, sandi merupakan mantan kader dari Gerindra. Adi menilai bahwa hubungan antaran PAN dan Gerindra bisa saja menegang andai Sandi didaulat jadi ketum partai matahari.

"Jadi kalaupun muncul nama Sandiaga kita perlu telusuri mendalam apa motifnya," pungkasnya.

Sandiaga Uno kini menjadi salah satu "komoditas politik" paling menjanjikan. Bukan tanpa alasan, statusnya kini tanpa partai politik setelah sebelumnya dikabarkan digadang-gadang akan kembali ke Partai Gerindra..

Statusnya sebagai cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 memang membuat sosok Sandi cukup populer di masyarakat. Aksi-aksi blusukannya juga membuatnya populer di kalangan emak-emak dan anak-anak muda.

Branding politiknya yang menyebut diri sebagai "Papa Online" juga membuat Sandi makin populer dengan beragam konten kreatif yang ditampilkannya sejak Pilpres 2019 lalu.

Sandi yang sepanjang gelaran kampanye Pilpres 2019 suka menggunakan busana warna biru yang identik dengan PAN.

Beberapa informasi yang beredar bahkan menyebutkan bahwa PAN menjadi partai yang paling serius untuk membidik Sandi menjadi bagian dari partai tersebut. Tawaran ini sudah terlihat sejak kampanye Pilpres 2019 lalu.

Bahkan, beberapa sumber juga menyebutkan bahwa tidak tanggung-tanggung, jabatan Ketua Umum PAN menjadi tawaran seriusnya.

Konteks ini masuk akal, mengingat tahun 2020 mendatang, PAN akan menyelenggarakan Kongres yang besar kemungkinan juga akan menjadi ajang pemilihan Ketua Umum baru.

Lalu, seperti apa hubungan PAN dan Sandi ini dapat dimaknai, dan mungkinkah si "Papa Online" benar-benar akan mampu menjadi Ketua Umum PAN?

Sandi di Ujung Senja PAN

PAN adalah salah satu partai bersejarah yang menjadi penanda tumbangnya rezim Orde Baru dan masuknya Indonesia ke era reformasi. Didirikan oleh sekitar 50 orang, PAN awalnya memang menjadi partai berhaluan nasionalis.

Dalam AD/ART partai tersebut, Pancasila adalah satu-satunya ideologi, sementara sisi ke-Islaman cenderung kabur. Hal ini dikarenakan latar belakang pendiri partai tersebut yang cenderung beragam, termasuk dari kelompok non-muslim.

Mulai dari cendekiawan Islam macam Amien Rais dan AM Fatwa, jurnalis yang dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI) macam Goenawan Mohamad, ekonom macam Faisal Basri, Emil Salim dan Rizal Ramli, hingga tokoh Tionghoa-Katolik macam Alvin Lie.

Maka, bisa dipastikan bahwa Pancasila adalah jalan tengah ideologi yang menyatukan pemikiran semua kelompok pendukung PAN saat itu.

Namun, seiring perjalannya, PAN cenderung mendapatkan penguatan identitas Islam. Hal ini tidak lepas dengan makin identiknya PAN dengan sosok Amien Rais. Nama terakhir adalah mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah.

Amien juga adalah aktivis yang ada di balik lahirnya organisasi macam Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI). Konteks tersebut memang membuat pada akhirnya PAN dengan sendirinya mendapatkan identitas Islam dan menjadi salah satu partai Islam.

Adapun dalam skala ke-Islaman ideologi partai dari nilai 1 sampai 10 sebagai yang tertinggi, PAN berada di angka 4,67 dan terpaut jauh dari partai Islam macam PPP yang mengumpulkan angka 7,22. Mungkin afiliasi dengan Muhammadiyah-lah yang menjadi alasan terkuat mengapa PAN dikategorikan sebagai partai Islam.

Konteks identitas ini dalam kaitannya dengan Sandi, menjadi sangat cocok. Sandi dikenal cukup agamis, namun juga nasionalis. Sementara dalam konteks yang lebih spesifik, warna ke-Islaman yang identik dengan Amien ini membuat PAN menjadi partai yang bergantung pada tokoh atau elite tertentu. Dengan kata lain, Amien adalah patron politik utama PAN.

Sosok seperti Zulkifli Hasan yang kini menjabat sebagai Ketua Umum PAN pun tak dipungkiri punya pertalian dengan Amien Rais, berbekal statusnya sebagai besan mantan Ketua MPR itu.

Sosok sentral lain adalah Sutrisno Bachir, pengusaha yang menjadi Ketua Umum PAN antara tahun 2005-2010.

Konteksnya menjadi semakin menarik karena Sutrisno yang kini menjabat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) secara terbuka pernah menyatakan dukungannya pada Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu.

Ia juga tercatat sebagai Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) - lembaga yang dibentuk Jokowi untuk membantu penanganan ekonomi nasional - periode 2016-2019.

Konteks 3 patron politik ini memang menjadi kekuatan utama PAN dalam 2 dekade terakhir. Sekalipun suara PAN mengalami penurunan dari 7,59 persen pada 2014, menjadi 6,84 persen pada Pemilu 2019, namun dalam konteks jumlah pemilih, suara partai tersebut cenderung stabil - hal yang menunjukkan segmentasi pemilih yang jelas.

Persoalannya, kini PAN sedang ada dalam situasi yang sulit terkait posisi politik jelang pemerintahan baru Jokowi. Setelah sebelumnya ada dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, PAN kini mencoba untuk menjajaki kemungkinan masuk ke koalisi pemerintah.

Peluang tersebut ada, namun dengan ketegasan Jokowi menyebutkan bahwa hanya ada 45 persen kursi menteri yang akan diberikan pada parpol, maka peluang tersebut semakin kecil.

Hal ini belum ditambah makin sulitnya partai biru tersebut untuk kembali merengkuh kursi Ketua MPR yang kini diduduki oleh Zulkifli, seiring peta politik di legislatif yang cenderung lebih menguntungkan partai-partai koalisi Jokowi.

Dalam kaitan dengan peluang Sandi untuk masuk dan - jika isu tersebut benar mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PAN, semuanya sangat mungkin akan tergantung dari nasib PAN pada periode kedua kekuasaan Jokowi.

Amien Rais sendiri telah menyebutkan bahwa partainya akan menjadi oposisi. Jika posisi ini benar-benar diambil, maka secara tidak langsung kekuasaan Zulkifli bisa saja akan berakhir.

Bagaimana pun juga, untuk partai sekelas PAN, sulit untuk bisa bertahan selama 5 tahun jika tak bergabung ke pemerintah atau tak punya donor yang kuat. Artinya, jika pilihan menjadi oposisi diambil, maka sosok Sandi bisa menjadi jawaban untuk PAN.

Selain karena konteks popularitas Sandi yang sudah pasti kini jauh di atas tokoh-tokoh senior PAN, mantan Wagub DKI Jakarta itu juga punya modal finansial yang tidak sedikit, mengingat pada tahun 2018 saja dirinya masih ada di posisi 85 sebagai orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia.

Patron, Digdaya Finansial Parpol

Jonathan Hopkins dari London School of Economics dalam salah satu tulisannya tentang persoalan pendanaan partai politik, menyebutkan bahwa menjadi hal yang lumrah ketika asumsi-asumsi ekonomi digunakan untuk memprediksi kebijakan yang bersifat politik elektoral.

Sebaliknya, sebuah manuver politik juga bisa dipertanyakan konteks keterkaitannya dengan persoalan ekonomi dan finansial.

Pandangan tersebut bisa dilihat dalam konteks PAN dan Sandiaga Uno. Sebagai sebuah partai menengah, PAN tentu saja butuh dana yang tidak sedikit untuk menjalankan aktivitas rutin partai.

Pada tahun 2010 misalnya, Perludem menyebutkan PAN - jika dihitung secara kasar - menghabiskan anggaran operasional antara Rp 50 miliar sampai Rp 75 miliar per tahun.

Bisa dipastikan jumlah yang dihitung 9 tahun lalu itu saat ini telah meningkat dengan signifikan. Angka yang lebih kekinian memang sulit didapatkan karena parpol di Indonesia umumnya sangat tertutup dengan laporan kekuangannya.

Jumlah tersebut belum termasuk berbagai biaya yang dikeluarkan jika partai melakukan kongres, musyawarah nasional, dan berbagai kegiatan pertemuan partai lainnya.

Jika satu partai memiliki 500-an kantor perwakilan di daerah (di setiap kabupaten kota) dan tiap perwakilan mengirim 3 orang untuk menghadiri kongres misalnya, biaya yang dikeluarkan partai untuk perhelatan itu saja bisa mencapai puluhan miliar.

Pada titik ini, keberadaan pendonor tentu menjadi sangat signifikan. PAN bisa mengambil dua keuntungan sekaligus jika "berani" melakukan manuver jauh dengan mengangkat Sandi menjadi Ketua Umum baru. Sandi punya modal finansial, pun prospek politiknya juga bagus jika akhirnya pada 2024 ia mencalonkan diri menjadi presiden.

Pilpres 2019 adalah kemunduran bagi PAN karena tak mampu mencalonkan tokoh untuk posisi minimal cawapres, seperti yang terjadi pada Pilpres 2014 lalu. PAN setidaknya perlu belajar dari PPP misalnya, yang akibat ketiadaan sosok dan kepemimpinan yang kokoh, kini menjadi salah satu partai yang terpuruk.

Jika ingin tetap bertahan di panggung politik, memberikan kursi kepemimpinan pada Sandi bukanlah pilihan yang tidak mungkin diambil. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya.(S13/pinterpolitikcom/RMOL/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > PAN
 
  Sandi Paling Berpeluang Jadi Penerus Zulkfli Hasan di PAN
  PAN Siap Ikuti Langkah PKS sebagai Oposisi
  Jangan Percaya Rumor, PAN Masih Konsiten di Koalisi Adil dan Makmur
  PAN: Pro-Jokowi di Sumsel Bukan Kader, Keterlaluan Bohongnya!, DPW Sumsel Tempuh Jalur Hukum
  H-1 Pilkada Serentak 2018, Ketum PAN Sampaikan Beberapa Imbauan
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2