Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BPJS
Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
2018-11-14 18:14:54
 

Rizal Ramli saat menyampaikan solusi terkait 'Salah Urus Tata Kelola BPJS' di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior Rizal Ramli mendesak pemerintah Indonesia agar segera merevisi (diperbaharui) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) .

Hal itu disampaikan Rizal Ramli dalam konferensi pers perihal 'Salah Urus Tata Kelola BPJS', bertempat di Jalan Tebet Barat Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (14/11).

Desakan kepada pemerintah untuk merevisi Undang-undang BPJS tersebut, merupakan salah satu (kedua) solusi dari empat solusi yang dilontarkan oleh Rizal Ramli.

Rizal Ramli mengaku merasa sangat prihatin terhadap pengelolaan sistem jaminan sosial nasional yang hingga kini masih memunculkan berbagai permasalahan, khususnya pada sistem pelayanan kesehatan.

Adapun solusi merevisi UU itu, agar struktur iuran BPJS Kesehatan dan besaran iuran dapat disesuaikan dengan jumlah pendapatan dari peserta, seperti halnya jaminan sosial untuk para pekerja.

"Agar menjadi lebih kuat, pekerja nyumbang dua persen dari income-nya. Perusahaan nyumbang enam persen. Sehingga besarnya iuran pekerja bisa disesuaikan berdasarkan tingkat pendapatan," kata Rizal.

"Pekerja yang pendapatannya dibawah UMR, gratis. Sebaliknya pekerja yang diatas UMR disesuaikan," tambahnya.

Selain itu, pria yang akrab dengan sapaan singkatnya RR ini juga memberikan solusi tentang soal golongan peserta BPJS Kesehatan. Misal, kata RR, yang berasal dari golongan menengah ke atas harus dikenakan top up fee dan top up charge.

Sebab, sambung RR, penyakit-penyakit kronis dan terminal yang menjadi beban terbesar BPJS Kesehatan sebagian besar diderita oleh kalangan tersebut. Sebagai contoh, dari Januari hingga Agustus 2018, pengeluaran terbesar BPJS Kesehatan adalah untuk menanggung penyakit jantung dengan angka mencapai Rp 6,67 Trilliun atau 52 persen dari total pengeluaran.

"Penyakit jantung itu penyakit golongan menengah atas kebanyakan. Jangan dong tarifnya sama dengan yang lainnya. Jadi untuk penyakit-penyakit golongan menengah ke atas harus ada top up fee-nya atau top up charge-nya," ujarnya.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Defisit BPJS Kesehatan Harus Diselesaikan Secara Komprehensif
  Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi
  BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
  Fahri Hamzah Desak Pemerintah Segera Gelontorkan Dana untuk BPJS Kesehatan
  Atasi Defisit, BPK dan BPKP Harus Awasi BPJS Kesehatan
 
ads

  Berita Utama
LPSK Siap Lebih Responsif, Efektif dan Transparan

Jubir PA 212 Kembali Mendatangi PMJ untuk Menanyakan LP Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenizer

Hasil Survei Indomatrik Merilis Elektabilitas Prabowo Sudah Pepet Jokowi

Muhammadiyah Membangkitkan Kembali Kesadaran Beragama yang Mencerahkan

 

  Berita Terkini
 
Deklarasikan Pemilu Damai, JAI Tenjowaringin Tasikmalaya Sepakat Tangkal Hoaks

Kawal Pemilu 2019, Sejumlah Advokat Deklarasikan ADPRIL

Zulkifi Hasan: Terima Kasih atas Upaya GARBI Membangun Silaturrahim dengan PAN

Waspadai Paham Radikalisme dan Intoleransi, Faizal Assegaff: Pemilu 2019 Harus Super Damai

Satgas Antimafia Bola Usut Dugaan Plt Ketum PSSI Joko Driyono Terlibat Kasus Pengaturan Skor

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2