Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Infrastruktur
Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
2018-08-25 08:54:29
 

Ilustrasi. Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur pada 2019 dinilai hanya menghamburkan anggaran negara. Pada pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus lalu, pemerintah menambah anggaran infrastruktur hingga Rp420,5 triliun. Naik sekitar Rp10 triliun dari tahun 2018 yang mencapai Rp410,4 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, harusnya semua anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Nyatanya, kata Bambang, tak menumbuhkan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi justru turun. Jadi, proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah hanya menghamburkan uang negara.

"Selama empat tahun terakhir, pemerintah sudah menghabiskan anggaran Rp1.500 triliun untuk membangun infrastruktur. Ternyata, infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah tak dibutuhkan masyarakat," ungkap Bambang saat dihubungi untuk dimintai komentarnya, Jumat (24/8). Dia mencontohkan, jalan yang dibangun di Papua juga tidak bermanfaat, karena tidak digunakan masyarakat setempat.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak melewati kajian mendalam, sejauh mana sisi manfaatnya bagi masyarakat luas dan punya dampak ekonomis. "Infrastruktur yang dibuat pemerintah main-main. Kalau tidak bermanfaat, sebaiknya anggaran infrastruktur disimpan saja," ujarnya.

Yang memprihatinkan lagi, lanjut Anggota Banggar ini, pembangunan infrastruktur tersebut dipastikan akan membebani APBN, karena diambil dari utang. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur, mestinya juga menghidupkan usaha kontrkator dan menyerap banyak tenaga kerja.

Faktanya, menurut politisi dapil Jatim itu, dari ratusan ribu pengusaha kontraktor, justru 37 ribu di antaranya bangkrut. Sebaiknya, pemerintah lebih selektif lagi memilih proyek infrastrutur.(mh/sf/DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Legislator Pertanyakan Penyelesaian Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung
  Waketum Gerindra: Masyarakat Butuh Jalan Raya Negara yang Gratis Bukan Jalan Tol
  Indonesia Lahir dari Kegiatan Berpikir, Bukan Infrastruktur Bangunan
  Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
  Empat Tahun Ini, Jokowi Masih Gagal Membangun Infrastruktur
 
ads

  Berita Utama
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Sandi Effect, Pembeda Pilpres 2019

Netralitas TNI dan Polri pada Pemilu Tentukan Kualitas Demokrasi

Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan

 

  Berita Terkini
 
Update Banjir Sulawesi Selatan, BNPB Mencatat 8 Orang Meninggal, 4 Orang Hilang

Koordinator TPDI, Petrus Salestinus: SKB 3 Menteri Langgar Hukum dan HAM Para Aparatur Sipil Negara

Pertama Kalinya Simulasi Keselamatan Penerbangan Garuda Indonesia, Diikuti oleh Jajaran Direksi

Soal Pembatasan Berbagi Pesan WhatsApp, Pengguna: Tidak Signifikan Jika Hanya Cegah Hoax

Peternak Ayam Petelur Ngadu Sulit Dapat Pakan Jagung

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2