Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
Rapat Paripurna DPR Tetapkan Capim KPK
2019-09-17 06:46:45
 

Lima Pimpinan KPK Terpilih.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Lima calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya ditetapkan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kelima capim KPK mendapat persetujuan dari para Anggota DPR RI sekaligus tampil di hadapan Rapat Paripurna DPR untuk pertama kalinya setelah dipilih oleh Komisi III DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin menyampaikan laporannya pada Rapat Paripurna tersebut, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (16/9), yang berisi rangkaian proses seleksi capim KPK untuk periode 2019-2023. Komisi III DPR RI sudah melakukan rapat pleno soal mekanisme uji kelayakan dan kepatutan, pengumuman ke media massa, meminta masukan masyarakat, pembuatan makalah bagi capim, hingga uji kelayakan dan kepatutan.

Kelima capim yang tampil pada Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah itu adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Nurul Gufhron, Nawawi Pomolongo, dan Lili Pintauli Siregar. Kelimanya diperkenalkan kepada seluruh Anggota DPR RI yang menghadiri Rapat Paripurna tersebut.

"Sesuai ketentuan Pasal 30 ayat 11 Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tersebut tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Komisi III wajib memilih satu orang ketua dan empat orang wakil ketua. Selanjutnya pemilihan ketua telah diputuskan Komisi III yaitu saudara Firli Bahuri," kata Azis dalam laporannya di hadapan Rapat Paripurna. Firli terpilih sebagai Ketua KPK karena meraih suara terbanyak pada voting pemilihan di Komisi III sebanyak 56 suara.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI secara maraton menggelar uji kelayakan dan kepatutan pada 11 dan 12 September 2019. Masing capim tampil membuat makalah dan menjawab berbagai persoalan aktual di bidang pemberantasan korupsi. Komisi III DPR RI, lanjut Azis, sangat selektif memilih capim KPK hingga muncul lima capim terpilih.

"Berdasarkan pandangan dan analisa yang telah kami lakukan mengenai proses pemilihan dan penetapan capim KPK dengan masa jabatan 2019-2023, kami memandang dibutuhkannya pimpinan KPK yang berkapasitas tinggi, profesional, dan kredibel dalam menjalankan fungsi dan tugasnya," ungkap Azis.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
  Aktivis Unpam Dorong Mahasiswa Tolak UU KPK Lewat Judicial Review
  BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
  Terkait UU KPK, BEM Uhamka Usul Adakan Diskusi di Lingkungan Kampus
  Tolak UU KPK, PB HMI: Utamakan Aksi Damai Secara Akademis
 
ads

  Berita Utama
Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi

 

  Berita Terkini
 
Sedulur Jokowi Apresiasi Sikap Tegas Presiden Jokowi akan Copot Menteri Jika Tidak Serius Kerja

Legislator Kritisi Tingginya Angka Pengangguran di Indonesia

Sindir RY, Gerindra Ingatkan Bahaya DNA Koruptor di Bogor

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Hati-Hati! Jangan Beli 4 Tipe Ponsel Android ini, Nanti Nyesel..

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2