BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
NEW YORK, Berita HUKUM - Paramount Pictures menyampaikan permintaan maaf atas poster Teenage Mutant

Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
CINA, Berita HUKUM - Penyelidikan antimonopoli terhadap perusahaan teknologi raksasa AS Microsoft te

Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
CINA, Berita HUKUM - Kongres Uyghur Dunia, kelompok perlawanan Muslim Xinjiang di pengasingan, menga

Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
GUINEA, Berita HUKUM - Paling tidak 34 orang dilaporkan tewas terinjak-injak di Guinea, Afrika barat

Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
JAKARTA, Berita HUKUM - Kisruh Pemilihan Umum 2014 yang disusul gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Sekitar 150 'Terkubur' Tanah Longsor di India
INDIA, Berita HUKUM - Sedikitnya 40 rumah tertimbun tanah longsor di sebuah kampung di India barat d

'Open House' Presiden SBY Dihadiri Prabowo dan Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Presiden terpilih Komisi Pemilihan Umum (KPU) Joko Widodo (Jokowi) did

Orang Tua Thailand Bisa Awasi Anak Main Game
THAILAND, Berita HUKUM - Para orang tua Thailand memiliki sekutu baru dalam usaha mengawasi game yan

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Poster Ninja Turtles Dianggap Terkait 9/11
Microsoft Hadapi Penyelidikan Antimonopoli di Cina
Xinjiang Rusuh, 100 Tewas dan Terluka
Puluhan Penonton Konser Tewas Terinjak di Guinea
Pakar Hukum: Keputusan Pilpres di Tangan MK, Bukan KPU
Sekitar 150 'Terkubur' Tanah Longsor di India

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Anak 11 Tahun Tewas Saat Acara Bagi-bagi Uang di Rumah JK
Hari Pertama Lebaran, Rutan dan Lapas Dipadati Pembesuk
Ribuan Jama'ah Muhammadiyah Padati GOR Segiri Samarinda
PT Freeport Akan Mulai Ekspor Kembali Bulan Agustus
Selain Gugat Pilpres, PPP: Tapi Juga Upaya Meluruskan Demokrasi
Kubu Koalisi Merah Putih Konsolidasi Pembentukan Pansus Pilpres 2014

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Jakarta
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Jakarta

Ini Tujuh Temuan Masalah di Pemprov DKI oleh BPK RI
DKI Bangun Pengganti Terminal Lebak Bulus di Ampera
Ahok Pimpin DKI Jakarta
Aksi Nyata dan Pemberian Penghargaan
Forum PRB API Prov. DKI Jakarta
Kerawanan Sosial Meningkat di Jakarta dan Daerah
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com