Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi
JAKARTA, HUKUM - Sidang gugatan pengacara O.C Kaligis terhadap Jajaran Direksi PT BLUE BIRD TAXI mem

Presiden Jokowi Akan Umumkan Calon Menterinya di Tempat Khusus
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memanggil calon-calon menteri ya

Australia Cabut Larangan Niqab dan Burka
CANBERRA, Berita HUKUM - Pemerintah Australia mengubah kembali keputusan membatasi akses ke parlemen

Perubahan UU Nakeswan Memperketat Syarat Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dengan Sistem Zonasi
Oleh: Ricko Wahyudi, SH, MH.

PEMBANGUNAN peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pe

Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menilai kenaikan BBM saat ini tidak tepat. P

Semoga Jokowi Tak Kecewakan Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Terpilih sebagai Presiden dengan meraih 53% suara rakyat dalam pilpres 2014,

Ribuan Warga Antusias Arak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK ke Istana
JAKARTA, Berita HUKUM - Ribuan warga antusias mengarak pasangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wa

18 Pati TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasad Jenderal TNI Gatot N

   

  Berita Terkini >>
   
Muluskan IPO Blue Bird yang Bermasalah, Kuat Dugaan Terjadi Konspirasi
Presiden Jokowi Akan Umumkan Calon Menterinya di Tempat Khusus
Australia Cabut Larangan Niqab dan Burka
Perubahan UU Nakeswan Memperketat Syarat Pemasukan Ternak dan Produk Hewan dengan Sistem Zonasi
Kenaikan BBM Sekarang Tidak Tepat
Semoga Jokowi Tak Kecewakan Rakyat

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Dinilai Strategis, Kementerian Pertahanan RI Adakan Diskusi Teknik Berkomunikasi
Etika Demokrasi Perlu Peran dari Pemuda
Setelah Beri Hormat Jokowi, Prabowo Tulis Pesan di Facebook
Hadir di Kementerian ESDM, CT Akan Sampaikan Saran Calon Menteri ESDM untuk Jokowi
Diperlukan Revitalisasi Makna Sumpah Pemuda Guna Semangat Kepemimpinan
Bagaimana Mengelola Kebijakan Gas Bumi? Ini Jawaban Wamen ESDM

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Jakarta
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

NCID: Sebenarnya Peluang Ahok Jadi Gubernur Lebih Besar Jika Gubernur Dipilih DPRD
Ini Tujuh Temuan Masalah di Pemprov DKI oleh BPK RI
DKI Bangun Pengganti Terminal Lebak Bulus di Ampera
Ahok Pimpin DKI Jakarta
Aksi Nyata dan Pemberian Penghargaan
Forum PRB API Prov. DKI Jakarta
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com