Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
ACEH, Berita HUKUM - Puluhan orang Alumni dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Atro di Aceh yang berna

Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah kesimpang-siuran dan pemutarbalikan fakta sehubungan dengan b

Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
MAKASSAR, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa ledakan

Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhamadiyah ke 47 resmi dibuka pada Senin 3 Agustus 2015 di Lapang

Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul

KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan

Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
JAKARTA, Berita HUKUM - Diawali dengan terbongkarnya kasus penyelundupan burung Kakatua dalam botol,

Presiden RI: Saya Harap Muhammadiyah Terus Memberikan Pencerahan
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar mengambil tema Gerakan Pencerahan Me

   

  Berita Terkini >>
   
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
Suap Hakim PTUN Medan, KPK Tahan GPN Gubernur Sumut dan Istri
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Merasa Ikut Prihatin, Klub Motor HCI Adakan Sahur Bersama Anak PA Istiqomah Rawajati
Ada Gambar Naga Di Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke 488
Anggota DPRD: Kalo Relokasi Belum Selesai, Sampai Kapanpun Warga akan Masih Tetap Disini
Pengibar Bendera Merah Putih: Bangsa yang Besar Menghargai Jasa Pahlawannya, Tapi Kenyataannya Tidaklah Demikian
Eki Pitung Menolak Kebijakan Penggusuran yang Tidak Memanusiakan Warga Rawajati RT 09
Unjuk Rasa Damai di Balai Kota, Warga Rawajati Dijanjikan akan Direlokasi
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com