BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Si Jago Merah Ratakan 30 Bangunan Rumah Gang Musi Samarinda
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kebakaran yang lasim di sebut si jago merah kembali beraksi dan menghangus

Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
JAKARTA, Berita HUKUM - Fase dua pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) hingga akhir ta

MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019
JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh permohonan gugatan yang dia

Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia dinyatakan telah berhasil menyelesaikan fase pertama pembangunan P

Kapal Perang dan Terjun Payung Siap Meriahkan Puncak Acara Sail Raja Ampat 2014
PAPUA BARAT, Berita HUKUM - Belasan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) terlibat dalam parade dan

Residivis Terlibat Jaringan Peredaran Sabu Seberat 6,5 Kg
JAKARTA, Berita HUKUM - BNN kembali mengungkap upaya peredaran narkoba yang dilakukan oleh dua tersa

Mobil Google Lampaui Batas Kecepatan
CALIFORNIA, Berita HUKUM - Mobil Google, yang bisa mengemudi sendiri, diprogram untuk melaju hingga

Keputusan MK Harus Dihormati
JAKARTA, Berita HUKUM - Apapun keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyangkut sengketa pilpres harus

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Si Jago Merah Ratakan 30 Bangunan Rumah Gang Musi Samarinda
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
MK Tolak Gugatan Kubu Prabowo, Jokowi-JK Sah Jadi Presiden/Wapres 2014-2019
Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
Kapal Perang dan Terjun Payung Siap Meriahkan Puncak Acara Sail Raja Ampat 2014
Residivis Terlibat Jaringan Peredaran Sabu Seberat 6,5 Kg

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Aspek Politik Akan Ganjal Fase Dua Pembangunan PLTN
Sambut Fase Dua Pembangunan PLTN Menristek Terima Deputi IAE
DPRK Aceh Utara Bahas KUPA dan PPAS-P
Tim Prabowo-Hatta Desak Komnas HAM Klarifikasi Pernyataan Novelius Pigai
Tim Hukum Prabowo-Hatta Yakin Akan Menangkan Gugatan di DKPP
DPRK Setujui 3 Raqan Kabupaten Aceh Utara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Jakarta
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Jakarta

Ini Tujuh Temuan Masalah di Pemprov DKI oleh BPK RI
DKI Bangun Pengganti Terminal Lebak Bulus di Ampera
Ahok Pimpin DKI Jakarta
Aksi Nyata dan Pemberian Penghargaan
Forum PRB API Prov. DKI Jakarta
Kerawanan Sosial Meningkat di Jakarta dan Daerah
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com