Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Hj Hasnaeni: Karena Kita Tahu Jakarta Sekarang Sedang Sakit, 'Sakit Kronis'
  TRSJ: Tolak Calon Gubernur yang Arogan dan Suka Gusur Tanah Rakyat
  Warga Kritisi Walikota Jakut, Rumah Dinas Lurah Nyaris Ambruk
  Penderita DBD Meningkat, 23 Pasien Dirawat
  Jasa Tarif Parkir Dinilai Mahal, Direktur RSUD akan Bebaskan Tarif Parkir
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Tangkap Oknum Polisi dan Oknum Marinir Lakukan Curas Pemerasan

Hj Hasnaeni: Karena Kita Tahu Jakarta Sekarang Sedang Sakit, 'Sakit Kronis'

Kasus Novel Baswedan akan Berdampak Demotivasi Para Pegawai KPK

PMII Harus Sadar sebagai Agen Sosial Control dan Dapat Diperhitungkan

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Tangkap Oknum Polisi dan Oknum Marinir Lakukan Curas Pemerasan

MA Hapuskan Merek, Toko IKEA di Indonesia Tetap Buka

Medvedev: Dunia memasuki perang dingin baru

Presiden Pakistan Kecam Perayaan Valentine's Day

Hj Hasnaeni: Karena Kita Tahu Jakarta Sekarang Sedang Sakit, 'Sakit Kronis'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 4
Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Info iklan | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2