Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Permasalahkan Anggota Legislatif Ikut Pilkada, Pemohon Perbaiki Petitum
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang uji materiil Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Pimpinan Pansus RUU Paten Ditetapkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III John Kenedy Azis terpilih menjadi Ketua Panitia Khusus (P

Lima Langkah Memulai Program Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Suasana di Perpustakaan lantai dua, Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK

Generasi Muda Diminta Pahami Pemikiran Bung Karno
Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Ahmad Basarah mengatakan bahwa generasi muda bangsa harus memahami ku

Maia Estianty: Pembunuh Angeline Harus Dihukum Berat
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui proses penyidikan yang panjang, ibu angkat Angeline kini dij

Brigjen TNI Markoni, SH Jabat Kababinkum TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak selaku Inspektur Upacara pa

Mutasi Jabatan 32 Pati TNI
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka pembinaan organisasi TNI guna mengoptimalkan tugas-tugas TNI ya

Krisis Keuangan, Warga Yunani Gelar Aksi 'Mendukung' Pemerintah
ATHENA, Berita HUKUM - Ribuan pengunjuk rasa propemerintah menggelar aksi di luar gedung parlemen Yu

   

  Berita Terkini >>
   
Permasalahkan Anggota Legislatif Ikut Pilkada, Pemohon Perbaiki Petitum
Pimpinan Pansus RUU Paten Ditetapkan
Lima Langkah Memulai Program Antikorupsi
Generasi Muda Diminta Pahami Pemikiran Bung Karno
Maia Estianty: Pembunuh Angeline Harus Dihukum Berat
Brigjen TNI Markoni, SH Jabat Kababinkum TNI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Generasi Muda Diminta Pahami Pemikiran Bung Karno
Pesawat Hercules TNI AU Jatuh di Pemukiman di Medan
TangSel Harus Lebih Cerdas Lagi, Ivan Ajie Balon Walkot Berjanji akan Sediakan Wifi Gratis
Kapolda Bali: Margriet Pelaku Utama Pembunuhan Engeline
Terkait Blok Mahakam, FPKE: 'Tolak Pembentukan BUMN Khusus Migas'
Johan Budi: Revisi UU KPK Kontradiktif

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Ada Gambar Naga Di Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke 488
Anggota DPRD: Kalo Relokasi Belum Selesai, Sampai Kapanpun Warga akan Masih Tetap Disini
Pengibar Bendera Merah Putih: Bangsa yang Besar Menghargai Jasa Pahlawannya, Tapi Kenyataannya Tidaklah Demikian
Eki Pitung Menolak Kebijakan Penggusuran yang Tidak Memanusiakan Warga Rawajati RT 09
Unjuk Rasa Damai di Balai Kota, Warga Rawajati Dijanjikan akan Direlokasi
Rencana Digusur, Warga Rawajati Siap Melawan dengan Dukungan Berbagai Elemen Masyarakat
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com