Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Ahok akan Lakukan Aturan LHKPN dan Sistem Transaksi Via Transfer
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah memberikan laporan dan diskusi masalah pengelolaan daging Sapi PD Dh

'Cyborg' Mempertahankan Bandara Donetsk
UKRAINA, Berita HUKUM - Istilah ‘cyborg’ sedang marak di Ukraina saat ini untuk menggambarkan para p

Sampah Inggris Jadi Pemanas Rumah Denmark
DENMARK, Berita HUKUM - Denmark membakar ribuan ton sampah yang diimpor dari Inggris sebagai sumber

Penjara Bagi Muhamad Arsyad dan Azaz Equality Before The Law
Oleh: Fidelis Angwarmasse, SH. *

SOSIAL media dalam perkembangannya, semakin ramai dan canggih pe

Everton Cetak Laba Rp 546,8 Miliar
INGGRIS, Berita HUKUM - Everton menyatakan telah mencetak laba sebesar £28,2 juta atau Rp546,8 milia

Ahok Datangi KPK, Lapor PD Dharma Jaya Mengenai Daging Sapi
JAKARTA, Berita HUKUM - Plt. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dipanggil Ahok

Kemhan RI akan Gelar Pameran Indo Defence 2014 Expo
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencananya pada tanggal 5 - 8 November 2014 mendatang Kementerian Pertahanan

Tata Kelola Hutan dan Lahan Gambut yang Lebih Baik
JAKARTA, Berita HUKUM - Provinsi Riau adalah provinsi ke-7 yang menandatangani nota kesepahaman deng

   

  Berita Terkini >>
   
Ahok akan Lakukan Aturan LHKPN dan Sistem Transaksi Via Transfer
'Cyborg' Mempertahankan Bandara Donetsk
Sampah Inggris Jadi Pemanas Rumah Denmark
Penjara Bagi Muhamad Arsyad dan Azaz Equality Before The Law
Everton Cetak Laba Rp 546,8 Miliar
Ahok Datangi KPK, Lapor PD Dharma Jaya Mengenai Daging Sapi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ahok Datangi KPK, Lapor PD Dharma Jaya Mengenai Daging Sapi
Kemhan RI akan Gelar Pameran Indo Defence 2014 Expo
700 Peserta Akan Gelar Produk Pertahanan Negara
Ahmad Dhani Kecewa, Kementerian Seni dan Industri Kreatif Dipertidak
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Jakarta
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar
Penolakan Terhadap Pejabat Harus Ikuti Aturan
NCID: Sebenarnya Peluang Ahok Jadi Gubernur Lebih Besar Jika Gubernur Dipilih DPRD
Ini Tujuh Temuan Masalah di Pemprov DKI oleh BPK RI
DKI Bangun Pengganti Terminal Lebak Bulus di Ampera
Ahok Pimpin DKI Jakarta
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com