Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Kongres KNPI, Wapres: Tingkatkan Profesionalisme Pemuda
JAYAPURA, Berita HUKUM - Agar kita dapat memenangkan persaingan di masa mendatang, kita harus dapat

Mahkamah Agung AS Dukung Pemakai Kerudung
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Mayoritas hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat sepertinya mendukung

Lenovo Jadi Korban Serangan Internet
CINA, Berita HUKUM - Pabrikan komputer asal Cina, Lenovo, menjadi korban serangan internet menyusul

KOMPAK Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid Darul Muhya
ACEH, Berita HUKUM - Bukti nyata kepedulian Komite Mahasiswa dan Pelajar Kutamakmur (KOMPAK) terhada

Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru Pertamina dan PLN Dianggap Tidak Kompeten
BATAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PPP Achmad Farial mempertanyakan kepada

TNI Dukung Pemberantasan Illegal Mining
JAKARTA, Berita HUKUM - TNI akan mendukung sepenuhnya pemberantasan Illegal Mining yang dilakukan pa

KPK Diingatkan Sidik Ulang Innospec
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar kembali membongkar kasus

Soal Sinergitas Pemberantasan Korupsi, Ini Kata Jaksa Agung, Wakapolri, dan Plt. Ketua KPK
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat menerima Jaksa Agung HM. Prasetyo, Wakil Kepala Kepolisian Negara Repub

   

  Berita Terkini >>
   
Kongres KNPI, Wapres: Tingkatkan Profesionalisme Pemuda
Mahkamah Agung AS Dukung Pemakai Kerudung
Lenovo Jadi Korban Serangan Internet
KOMPAK Serahkan Bantuan Pembangunan Masjid Darul Muhya
Komisi VII Tanyakan Eksplorasi Baru Pertamina dan PLN Dianggap Tidak Kompeten
TNI Dukung Pemberantasan Illegal Mining

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KPK Diingatkan Sidik Ulang Innospec
Nasib Ahok di Ujung Tanduk, Paripurna Hak Angket Digelar Besok
Pakai VoLTE untuk Telepon, Bolt Tantang Operator Besar
Kolaborasi BNN Bersama Bea dan Cukai dalam Penegakan Hukum Narkotika
Kereta Dorong Bayi Isi Sabu
Lebih Dari Rp 250 M Harta Fuad Disita

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
DPRD DKI
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Nasib Ahok di Ujung Tanduk, Paripurna Hak Angket Digelar Besok
Timberland Hadirkan Sepatu Boot Raksasa di Jakarta
Fullo ‘Pandu Jalan’ Mendukung Tertib Berlalu Lintas
Taufik Yakin Temui Kesalahan Fatal Ahok
Ahok Tidak Datang, Rapat DPR Ditunda
Bus Listrik Ahmadi Janjikan Banyak Keunggulan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com