Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) melancarkan

Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok
JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya penggusuran rakyat miskin, pengelolaan ibu kota juga diwarnai kasu

Aksi Puluhan Ribu Warga Malaysia Protes Besar Tuntut Reformasi
MALAYSIA, Berita HUKUM - Puluhan ribu orang memenuhi jalanan Kuala Lumpur dan beberapa kota Malaysia

Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang peni

MK Tolak Uji UU Yayasan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materiil Undang-U

GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangkaian kegiatan memperingati Dirgahayu Hari Proklamasi Kemerdekaan

Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua
SORONG, Berita HUKUM - Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua da

Herwan Susanto Bantah Calon Bupati Kukar Sugianto-Rudi Disebut Calon Boneka
TENGGARONG, Berita HUKUM - Teka teki siapa calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pemilihan Ke

   

  Berita Terkini >>
   
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok
Aksi Puluhan Ribu Warga Malaysia Protes Besar Tuntut Reformasi
Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis
MK Tolak Uji UU Yayasan
GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
Perusahaan Pemegang HPH Gugat UU Kehutanan
Rizal Ramli: 7 Langkah Menekan Masalah Dweeling Time

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Tragedi Kampung Pulo, Ahok Diminta Turun dan Meminta Maaf kepada Warga
Merasa Ikut Prihatin, Klub Motor HCI Adakan Sahur Bersama Anak PA Istiqomah Rawajati
Ada Gambar Naga Di Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta ke 488
Anggota DPRD: Kalo Relokasi Belum Selesai, Sampai Kapanpun Warga akan Masih Tetap Disini
Pengibar Bendera Merah Putih: Bangsa yang Besar Menghargai Jasa Pahlawannya, Tapi Kenyataannya Tidaklah Demikian
Eki Pitung Menolak Kebijakan Penggusuran yang Tidak Memanusiakan Warga Rawajati RT 09
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com