Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Wisuda ke-45 Unindra PGRI Luluskan 1.221 Wisudawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Universitas Indraprasta PGRI (Unindra) mewisuda sebanyak 1.221 wisudawan ya

Jokowi Disorot Lebih Banyak 'Groundbreaking' di Kota Besar
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diingatkan pemerataan pembangunan infrastruktu

OPM Tebar Teror, Menantang Perang Terbuka, Polri Siaga
PAPUA, Berita HUKUM - Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (OPM) Pimpinan Puron Wend

BNI Syariah Tanda Tangani Kerja Sama dengan PT Maktour
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Nasional Indonesia Syariah (BNI Syariah) menandatangani nota kesepahama

Terkait Beredar Beras Plastik, Perwakilan RI dan Tiongkok akan Telusuri Beras Sintetis
JAKARTA, Berita HUKUM - Perwakilan Pemerintah RI di Tiongkok bersama pemerintah setempat berencana m

Dialog Terbuka: 'Bubarkan Kantor Staf Kepresidenan, Bentuk Badan Relawan Nusantara'
JAKARTA, Berita HUKUM - Panitia Konsilidasi Relawan Nusantara memandang perlu bahwa, jalannya pemeri

Panglima TNI: Kalau Rakyat Bersatu Padu Indonesia Pasti Berjaya
DELI SERDANG, Berita HUKUM - Jalan-jalan ke pantai ladu jangan lupa beli Srikaya, Kalau Rakyat Bersa

Terkait Pengeroyokan Satpam USU, Wartawan Boikot Kampus USU
MEDAN, Berita HUKUM - Aksi main hakim sendiri dengan kekerasan dilakukan beberapa orang Satpam Unive

   

  Berita Terkini >>
   
Wisuda ke-45 Unindra PGRI Luluskan 1.221 Wisudawan
Jokowi Disorot Lebih Banyak 'Groundbreaking' di Kota Besar
OPM Tebar Teror, Menantang Perang Terbuka, Polri Siaga
BNI Syariah Tanda Tangani Kerja Sama dengan PT Maktour
Terkait Beredar Beras Plastik, Perwakilan RI dan Tiongkok akan Telusuri Beras Sintetis
Dialog Terbuka: 'Bubarkan Kantor Staf Kepresidenan, Bentuk Badan Relawan Nusantara'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
OPM Tebar Teror, Menantang Perang Terbuka, Polri Siaga
Dialog Terbuka: 'Bubarkan Kantor Staf Kepresidenan, Bentuk Badan Relawan Nusantara'
Terkait Pengeroyokan Satpam USU, Wartawan Boikot Kampus USU
Fahri Hamzah: Yasonna Laoly Pengacau Islah Partai Golkar
Politisi PDIP: Sudirman Said Ikut Menikmati Petral
Pansel KPK Semua Perempuan, Abdullah Hehamahua: Innalillahi wainna ilaihiraji’un. Kiamat Sudah Makin Dekat!

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Pendemo Menuntut Agar DPRD DKI Jakarta Segera Melanjutkan HMP Kepada Ahok
Sambut Tri Suci Wesak 2559, Shangha Theravada Indonesia Gelar Kegiatan Sosial dan Spiritual
KSAU Olah Raga Bersama Para Menteri dan Civitas Akademika
Tommy Soeharto Bela Warga Miskin Jakarta, Ahok Dituding Arogan
Lulung Tegaskan Hak Angket Buat Ahok Jalan Terus
Operasi Razia Preman, Kasatreskrim Jakpus: 185 yang Diciduk akan Diberdayakan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com