BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil
JAKARTA, Berita HUKUM - Inilah kata-kata yang di share mantan Danjen Kopassus Letjen (Purn.) TNI H P

Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mencermati perkembangan situasi politik nasional seiring dengan pernyataan s

Panglima TNI Pimpin Apel Pengamanan Pilpres tahun 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin Apel Kesiapsiagaan Pengamana

TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Sayap Partai Gerindra, TIDAR (Tunas Indonesia Raya) dan Komunitas

Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai adanya kecurangan yang dilakukan sec

Belanda Selidiki 'Kejahatan Perang' MH17
UKRAINA, Berita HUKUM - Penuntut umum Belanda membuka penyelidikan kejahatan perang atas penjatuhan

Ahmad Dhani Mengadu ke Dewan Pers Ulah 15 Media Online
JAKARTA, Berita HUKUM - Musisi kondang Ahmad Dhani, melaporkan 15 media online di Indonesia, ulah pe

Densus 88 Berhasil Bekuk 2 Terduga Jaringan Teroris
JAKARTA, Berita HUKUM - Densus 88 Antiteror berhasil membekuk tersangka sebagai komplotan teroris. K

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil
Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
Panglima TNI Pimpin Apel Pengamanan Pilpres tahun 2014
TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
Belanda Selidiki 'Kejahatan Perang' MH17

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Prabowo: Esensi Pemilihan Adalah Pemilihan yang Jujur, Bersih dan Adil
Breaking News': Pilpres 2014 Cacat Hukum, Prabowo-Hatta Tidak Mengundurkan Diri dari Pencalonan
TIDAR dan Sahabat Prabowo: Tidak Benar Jika Kami Lakukan Pengerahan Massa
Bawaslu: Kecurangan Sistimatis Menunjukkan Demokrasi Tidak Baik
Densus 88 Berhasil Bekuk 2 Terduga Jaringan Teroris
Pendukung Prabowo-Hatta Melakukan Aksi Unjukrasa Damai di Depan KPU

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Jakarta
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Jakarta

Ini Tujuh Temuan Masalah di Pemprov DKI oleh BPK RI
DKI Bangun Pengganti Terminal Lebak Bulus di Ampera
Ahok Pimpin DKI Jakarta
Aksi Nyata dan Pemberian Penghargaan
Forum PRB API Prov. DKI Jakarta
Kerawanan Sosial Meningkat di Jakarta dan Daerah
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com