Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
SURABAYA, Berita HUKUM - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Indonesia (PSSI) yang baru saja terpilih, L

Harus Ada Koordinasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Pariwisata
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menargetkan 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia

Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas Selama KAA
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menyiapkan re

Ombudsman Mediasi Masalah Nelayan dengan Menteri Susi
JAKARTA, Berita HUKUM - Lembaga pengawas pelayanan publik Ombudsman Republik Indonesia melakukan pro

Manajemen Iwan Fals, Tiga Rambu: Manajemen Bicara
LEUWINANGGUNG, Berita HUKUM - Ketika Iwan Fals menciptakan lagu "Desa" tidak pernah terfikir suatu s

Bom Bunuh Diri Hantam Afghanistan, 36 Orang Tewas
AFGHANISTAN, Berita HUKUM - Setidaknya 36 orang tewas dan 110 mengalami luka-luka akibat serangan bo

Raden Mas Tirtohadisoerjo, Pelopor Jurnalis Indonesia
SECARA HISTORIS, Pers mempunyai peran penting dalam bangkitnya wawasan kebangsaan dan perjuangan kem

Indro Tjahyono: Kesabaran Pemuda dan Rakyat Ada Batasnya
JAKARTA, Berita HUKUM - Kesabaran pemuda dan rakyat terhadap ketidakbecusan pemerintahan Joko Widodo

   

  Berita Terkini >>
   
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
Harus Ada Koordinasi Lintas Kementerian untuk Kembangkan Pariwisata
Polisi Siapkan Pengalihan Arus Lalu Lintas Selama KAA
Ombudsman Mediasi Masalah Nelayan dengan Menteri Susi
Manajemen Iwan Fals, Tiga Rambu: Manajemen Bicara
Bom Bunuh Diri Hantam Afghanistan, 36 Orang Tewas

Untitled Document



  Berita Utama >
   
PSSI Dibekukan, La Nyalla: Kami Akan Lawan Keputusan Pemerintah!
Indro Tjahyono: Kesabaran Pemuda dan Rakyat Ada Batasnya
Masya Allah, Pastor Lulusan Terbaik Vatikan Ini Sekarang Hafidz Quran
BNN Musnahkan 44 Kilo Sabu Dan 22 Ribu Butir Pil Ekstasi
Drama Musikal Ajak Pelajar Jauhi Narkoba
Soekarno, Jokowi dan Internasionalisme

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Komisi IV Minta Pemerintah Batalkan Izin Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Ini Peran Putri Alex Usman pada Proyek Buku Berharga Fantastis di APBD DKI Jakarta
AMR Unjuk Rasa Depan DPRD DKI, Agar Menolak Ahok yang Tak Beretika
Kerja Tim Angket Sudah Final
Komisi E: Apa Hebatnya Ahok Dibikinin Buku?
Terkait APBD DKI Jakarta, Reydonnyzar: Kita Masih Tunggu Perda atau Pergub
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com