Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Agustus Mendatang IIMS 2015 akan Kembali Hadir
JAKARTA, Berita HUKUM - Dyandra Promosindo mengumumkan ajang pameran otomotif terbesar di Tanah Air,

Pernyataan Politik Pos Relawan Rakyat terkait Polemik Polri Vs. KPK
JAKARTA, Berita HUKUM - Di awal bulan Februari tahun 2015, Minggu (1/2) Dewan Pimpinan Pusat Pos Ray

Inilah Perpres Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
JAKARTA, Berita HUKUM - Dibandingkan dengan sebelumnya, organisasi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) p

Serangan Militan Islam Menewaskan 26 Orang di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Setidak-tidaknya 26 orang, sebagian besar di antaranya tentara, terbunuh dalam

Serangan Bom atas Masjid Syiah Pakistan, Lebih 61 Tewas
PAKISTAN, Berita HUKUM - Sedikitnya 61 orang tewas dalam serangan bom besar di sebuah masjid umat Sy

Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta membuat kebijakan yang bisa mendorong kaum perempuan untu

Kemenpora Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1436 H
JAKARTA, Berita HUKUM - Menpora Imam Nahrawi bersama jajaran Eselon I dan II di Kementerian Pemuda d

Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
JAKARTA, Berita HUKUM - PT. Bank BNI Syariah (BNI Syariah) mencatat kenaikan laba bersih sebesar Rp1

   

  Berita Terkini >>
   
Agustus Mendatang IIMS 2015 akan Kembali Hadir
Pernyataan Politik Pos Relawan Rakyat terkait Polemik Polri Vs. KPK
Inilah Perpres Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Serangan Militan Islam Menewaskan 26 Orang di Sinai
Serangan Bom atas Masjid Syiah Pakistan, Lebih 61 Tewas
Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pernyataan Politik Pos Relawan Rakyat terkait Polemik Polri Vs. KPK
Inilah Perpres Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Perempuan Indonesia Miliki Tantangan 3 Besar Saat Rambah Dunia Usaha
Laba BNI Syariah Mengalami Kenaikan Tajam Sebesar 39 Persen
Adian Husaini: 'Tersenyumlah Pak Prabowo, Anda Telah Menang'
Cara Unik Masyarakat Dukung KPK

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
DPRD DKI
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Bus Listrik Ahmadi Janjikan Banyak Keunggulan
Seniman: Save for PKJ TIM dari Komersialisasi 'Raksasa'
Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
Resmi Jabat Wagub, Djarot Langsung Garap APBD
Pemprov DKI Jakarta Luncurkan Aplikasi Smart City
Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com