BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Ditemukan Planet Mirip Bumi di Bimasakti
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Para astronom menemukan planet mirip Bumi di galaksi kita, Bimasakti

Gelar Rapimnas PPP, Kubu Lawan SDA Klaim Didukung Mayoritas Pengurus
JAKARTA, Berita HUKUM - Kelompok Sekjen PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan aksi Ketua Umum Suryadhar

Gawat! Password Facebook, Yahoo dan Gmail Bisa Dibobol
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Sebuah celah berbahaya diklaim mampu menembus pertahanan Yahoo. Bug

Marzuki Daud Dilaporkan ke Panwaslu Terkait Dugaan Money Politic
ACEH, Berita HUKUM - Calon legislatif DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Ridwan Yunus SH melap

Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
NEPAL, Berita HUKUM - Setidaknya 12 pemandu lokal tewas saat terjadi longsor di lereng Gunung Everes

Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Arab Saudi di Riyadh, pada Ra

Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais memunculkan wac

Prosesi Jumat Agung di Laut NTT, 7 Orang Tewas Tenggelam
NTT, Berita HUKUM - Sebuah kapal motor fiber 'Nelayan Bhakti' tenggelam saat melakukan prosesi laut

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Ditemukan Planet Mirip Bumi di Bimasakti
Gelar Rapimnas PPP, Kubu Lawan SDA Klaim Didukung Mayoritas Pengurus
Gawat! Password Facebook, Yahoo dan Gmail Bisa Dibobol
Marzuki Daud Dilaporkan ke Panwaslu Terkait Dugaan Money Politic
Longsor Terparah Everest Tewaskan 12 Orang
Mau Umroh atau Haji? KBRI Riyadh: Waspadai Virus MERS

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Marzuki Daud Dilaporkan ke Panwaslu Terkait Dugaan Money Politic
Empat Partai Bahas Koalisi Indonesia Raya
Pertemuan Cikini Membahas Capres Koalisi Indonesia Raya
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Jakarta
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Jakarta

Kerawanan Sosial Meningkat di Jakarta dan Daerah
Kegiatan Warga DKI Jakarta pada, Minggu (23/2)
Ruko di Palmerah Utara Ambruk Tertimpa Pohon Tumbang
Mantan Lurah dan Bendahara Pulogadung Diringkus Tim Kejari
Menghiasi Pembangunan Taman, Pemprov DKI Terima 344 Kursi Taman
Polda Metro Digugat Rp 1 Triliun: Pengusaha Tambang Ajukan 8 Bukti
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com