BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pilkada Tidak Langsung Tetap Konstitusional
JAKARTA, Berita HUKUM - Polemik Pilkada langsung oleh rakyat atau diserahkan pemilihannya kepada DPR

Demokrat Ancam Batal Dukung Pilkada Langsung
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat akan mencabut dukungan terhadap pemilihan kepala daerah (Pil

Uji UU Minerba, Ahli: Pemurnian Produk Pertambangan Optimalkan Nilai Tambah
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

Penjualan Saham Alibaba Pecahkan Rekor Dunia
NEW YORK, Berita HUKUM - Raksasa internet Cina, Alibaba, memgumpulkan US$25 miliar lewat penjualan s

KPK Rekomendasikan Tak Beri Remisi Bagi Koruptor
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pidato pada peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun lalu (9/12), Pr

Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar
PONTIANAK, Berita HUKUM - Komisi III DPR memberi perhatian serius terhadap penanganan kasus narkoba

MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Hj Tuti Alawiyah AS menilai, pern

Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
JAKARTA, Berita HUKUM - Senin petang ini, (22/9), tim penyidik Kejaksaan menyita sejumlah dokumen ko

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Pilkada Tidak Langsung Tetap Konstitusional
Demokrat Ancam Batal Dukung Pilkada Langsung
Uji UU Minerba, Ahli: Pemurnian Produk Pertambangan Optimalkan Nilai Tambah
Penjualan Saham Alibaba Pecahkan Rekor Dunia
KPK Rekomendasikan Tak Beri Remisi Bagi Koruptor
Komisi III Pantau Penanganan Kasus Narkoba di Kalbar

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
MUI: 'Kenapa Harus Nikah Beda Agama?'
Malam ini Tim Penyidik Kejagung Sita Dokumen Proyek Pengadaan Kapal Antar Pulau
Dewan Pers Nyatakan Kemerdekaan Pers Belum Sempurna
Seruan HAkA ke SBY untuk Selamatkan Kawasan Ekosistem Leuser
Yohanes Libut: Peran Koperasi dalam Pembangunan Daerah Tertinggal
KLB Sepakat Prabowo Menjadi Ketum Gerindra Sementara

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
Jakarta
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Jakarta

NCID: Sebenarnya Peluang Ahok Jadi Gubernur Lebih Besar Jika Gubernur Dipilih DPRD
Ini Tujuh Temuan Masalah di Pemprov DKI oleh BPK RI
DKI Bangun Pengganti Terminal Lebak Bulus di Ampera
Ahok Pimpin DKI Jakarta
Aksi Nyata dan Pemberian Penghargaan
Forum PRB API Prov. DKI Jakarta
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com