Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Serah Terima Otoritas Kendali Operasional Kontingen Garuda di Lebanon
LEBANON, Berita HUKUM - Komandan Sektor Timur UNIFIL (United Nations Interim Force In Lebanon), Brig

TNI Kembali Tenggelamkan 2 Kapal Ikan Asing
AMBON, Berita HUKUM - Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali melakukan aksi penenggelaman 2 (dua)

PBB Minta Israel Bayar Rp10,5 T ke Libanon
NEW YORK, Berita HUKUM - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan sebuah resolusi yang m

Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
BATAM, Berita HUKUM - Sebanyak delapan karyawan maskapai Lion Air ditangkap di Bandara Internasional

H Beceng Berharap Pemimpin di Tanah Betawi Jangan Berkamuflase
JAKARTA, Berita HUKUM - Harapan salah satu tokoh Betawi ini menginginkan Pemimpin ditanah Betawi ata

Gerindra Banda Aceh Dukung Seruan Walikota Melarang Perayaan Tahun Baru Masehi
BANDA ACEH, Berita HUKUM - Seruan Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daera

Presiden Joko Widodo Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi
JAKARTA, Berita HUKUM - “Wah, bagus yah!” seru Presiden Joko Widodo yang terkagum menyaksikan hologr

Urus Pertanahan, BPN Harus Punya SDM Yang Mumpun
BANJARMASIN, Berita HUKUM - Persoalan tanah merupakan masalah yang riskan. Sehingga, membutuhkan sum

   

  Berita Terkini >>
   
Serah Terima Otoritas Kendali Operasional Kontingen Garuda di Lebanon
TNI Kembali Tenggelamkan 2 Kapal Ikan Asing
PBB Minta Israel Bayar Rp10,5 T ke Libanon
Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
H Beceng Berharap Pemimpin di Tanah Betawi Jangan Berkamuflase
Gerindra Banda Aceh Dukung Seruan Walikota Melarang Perayaan Tahun Baru Masehi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Beginilah Cara Pencuri di Bandara Bobol Bagasi Serta Mencegahnya
PT Bumi Flora 'Perbudak' Pekerja Tanpa Bayar Upah, Disnaker Terkesan Tutup Mata
Fahri Hamzah: Menteri Jangan Ikut Campur Urusan Baju!
Mekanisme Pengangkatan Wagub Menjadi Gubernur dalam Perpu Pilkada kembali Digugat
Pemko Langsa 'Picik' Setiap Turun Hujan Air Membanjiri Rumah Warga
KPK Temukan Kelemahan Sistem pada BPJS Ketenagakerjaan

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
DPRD DKI
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 
Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Jakarta

Transportasi Publik Belum Memadai, Terburu-buru Larang Motor Melintas Jl Thamrin
Resmi Jabat Wagub, Djarot Langsung Garap APBD
Pemprov DKI Jakarta Luncurkan Aplikasi Smart City
Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar
Penolakan Terhadap Pejabat Harus Ikuti Aturan
NCID: Sebenarnya Peluang Ahok Jadi Gubernur Lebih Besar Jika Gubernur Dipilih DPRD
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com