Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Rangkap Jabatan
Rangkap Jabatan, Anggota DPRD DKI Jakarta Dipersoalkan
Wednesday 27 Mar 2013 23:40:03
 

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Keberadaan anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ashraf Ali di kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DKI Jakarta dipersoalkan. Sebab, rangkap jabatan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Saat ini, politisi Partai Golkar tersebut duduk sebagai Kepala Bidang Organisasi di KONI DKI.

Koordinator Presidium Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan (Humanika) Jakarta, Saiful Jihad, mengungkapkan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No 16 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 56 ayat 1 dan 4, pengurus dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui sesuatu proses pemilihan langsung oleh rakyat.

“Ini berlaku bagi Presiden hingga DPRD DKI. Karenanya bagaimana bisa Ashraf Ali yang notabene anggota dewan bisa masuk kepengurusan KONI DKI,” ujar Saiful, Rabu (27/3).

Saiful mengatakan, dibuatnya PP tersebut bukan tanpa tujuan. Salah satunya menyangkut alokasi anggaran melalui APBD dan APBN yang dikucurkan untuk organisasi keolahragaan ini. Tidak hanya itu, diterbitkannya aturan ini agar pelaksana pemerintahan tidak mengintervensi kebijakan yang diambil dari KONI sendiri.

“Bagaimana mungkin, anggota DPRD yang memiliki fungsi membahas anggaran juga menjadi pengguna anggaran,” ucapnya. Terlebih, Ashraf saat ini berada di Komisi E DPRD DKI yang salah satunya membidangi masalah keolahragaan.

Saiful menambahkan, bila dalam aturan, seharusnya pejabat tersebut tinggal memilih salah satu. Ia juga mengkhawatirkan, bisa saja dirinya lebih mengutamakan anggaran kepada KONI. Apalagi usulan anggaran tiap tahunnya juga berasal dari Dinas Olahraga dan Pemuda DKI.

"Ini mengakibatkan fungsi kontrol anggota dewan tidak ada. Dia yang menyusun anggaran, tapi dia juga yang menggunakan. Kan aneh," ujarnya.

Seperti dikutip dari beritajakarta.com, namun Ashraf Ali menampik jika keberadaannya di kepengurusan KONI DKI melanggar aturan. Dikatakan Ashraf, rangkap jabatan yang tidak diperbolehkan yakni jabatan ketua, sekretaris umum, dan bendahara.

"Hal itu telah diatur dalam peraturan. Lagipula saya sudah duduk di kepengurusan KONI sebelum menjabat sebagai anggota dewan. Karena sebelumnya saya sebagai Ketua Taekwondo DKI," katanya.(brj/bhc/rby)



 

 
   Berita Terkait > Jakarta
 
  Hal yang Perlu Diketahui Mengenai Penerapan Ganjil Genap
  Polda Metro Jaya: Rute Pengalihan Arus Saat Uji Coba Ganjil Genap
  AKBAR: Rakyat Jakarta Melawan, Partai yang Menolak adalah Penghianat dan Penipu Rakyat
  Cegah Penyakit, 70 Petugas PPSU Divaksin
  Saluran Mampet Dibiarkan, Warga Minta Lurah Lagoa Dicopot
 
ads

  Berita Utama
Mayat di Serpong Korban Pembunuhan, Motif Utang

Inilah Menteri Yang Bergeser dan Menteri Baru Kabinet Kerja

Rachmawati Soekarnoputri: Jadi Kemandirian dalam Bidang Ekonomi Itu 'Nonsense'

Dicecar KPK, Ahok Panas dan Umbar Kata-kata 'Kurang Ajar'

 

  Berita Terkini
 
Prajurit Raider 509/Kostrad Gagalkan Penyelundupan Ribuan Botol Miras di Papua

Identitas Mayat Wanita di Kali Ciliwung Depok, Warga Jambi

Mayat di Serpong Korban Pembunuhan, Motif Utang

Inilah Menteri Yang Bergeser dan Menteri Baru Kabinet Kerja

Rachmawati Soekarnoputri: Jadi Kemandirian dalam Bidang Ekonomi Itu 'Nonsense'

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 4
Cilandak - Jakarta Selatan 12430
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Info iklan | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2