Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Fraksi Partai Gerindra DPR RI Martin Hutabarat kembali mendapatkan t

Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko memimpin serah terima jabatan Komanda

PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah dalam keterangannya memperkuat keterangan dari Pihak Terkait se

Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (22/10) siang, di Istana Merdeka, Ja

Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kreditur Ke-1 (25/9) Tachiana Sumampouw (Dalam Pailit) hadir, yang had

Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain
SAMARINDA, Berita HUKUM - Paket proyek pembangunan Polder Semani Tahap II dengan program multiyeard

Lewat Album Fragmen Siti Nurhaliza Kembali Diatas Panggung
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyanyi asal Malaysia, Siti Nurhaliza mengaku titel album terbarunya ‘Fragm

Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad meyatakan pihaknya te

   

  Berita Terkini >>
   
RUU KUHP dan KUHAP Harus Jadi Prioritas
Mayjen TNI Andika Perkasa Jabat Danpaspampres
PP Muhammadiyah Menolak Perkawinan Beda Agama
Bahas Keamanan Negara, Presiden Panggil Panglima, Kepala Staf TNI, dan Kapolri
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Abraham Samad: Kami Telah Jalankan Tugas Keputusan Ditangan Presiden Jokowi
Hari Ini di Istana, Presiden Jokowi Adakan Jumpa Pers Perdana
Tayangkan Nikah Artis secara Langsung Trans TV dan RCTI Kena Tegur KPI
Prof. Din Syamsuddin: Mengemis Jabatan Bukan Akhlak Umat Islam
Minat Investor Rendah Rida Mulyana Luncurkan Revisi Aturan Listrik Biomassa
Sambut Tahun Baru Islam 1436 Hijriah MUI Akan Gelar Pesta Nasional

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 
Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com