BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Rawan Korupsi, KPK Awasi Dana Pendidikan
JAKARTA, Berita HUKUM - Negara telah menganggarkan sebesar 20 persen bagi dana pendidikan, atau seta

Ahli: UU Minerba Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan peningkatan nilai ta

FBI Selidiki Peretasan Akun Cloud Pesohor
WASHINGTON, Berita HUKUM - FBI sedang memeriksa sejumlah tuduhan yang menyatakan bahwa puluhan akun

Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Saat memberikan keterangan pers seusai bertemu dengan para pimpinan partai p

Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir industri penyiaran di tana

Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55
ACEH, Berita HUKUM - Dinas pendidikan kabupaten Aceh Timur pada, Selasa (2/9) memperingati Hari Pend

Prajurit TNI dan Polri Ikuti Donor Darah HUT TNI ke-69
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kasal Laksamana TNI Marset

Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
SAMARINDA, Berita HUKUM - PT. Rumah Rakyat yang terletak di Jl. Sambutan Pelita 4, Kecamatan Samarin

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Rawan Korupsi, KPK Awasi Dana Pendidikan
Ahli: UU Minerba Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
FBI Selidiki Peretasan Akun Cloud Pesohor
Hanya Bahas Transisi, Presiden SBY: Tidak Ada 'Deal' Politik Saat Bertemu Jokowi
Presiden SBY Sindir Industri Penyiaran: 'Ngono Yo Ngono Ning Ojo Ngono'
Bupati Sebut Aceh Timur Puji Profesionalisme Guru Pada HUT Hardikda ke 55

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Mantan CEO PT Rumah Rakyat Diduga Menipu dan Rugikan Konsumen Rp 2,3 Milyar
PN Lhoksukon Lantik 45 Anggota DPRK Aceh Utara yang Baru
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 
Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com