Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Silaturahmi KMP dan Perkenalan Jajaran Baru DPP PKS
JAKARTA, Berita HUKUM - Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) di Jl. T.B S

Tak Ada Kata Cuti untuk Tetap Memikirkan Masalah Sosial Bangsa
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebuah tradisi baru dimulai oleh Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, anggota F

Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
JAKARTA, Berita HUKUM - Serbuan tenaga kerja asing (TKA) yang masuk ke Indonesia membawa efek negat

Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten
JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui dibahasnya RUU Paten. Hal tersebut menja

Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI) menyayangk

Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan 7 (tujuh) nama calon anggota Komis

Jangan Nodai Pilkada
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Adnan Pandu Praja mengimbau s

Jumlah Pohon di Dunia Mencapai 'Tiga Triliun'
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Ada lebih dari tiga triliun pohon yang tumbuh di dunia saat ini, men

   

  Berita Terkini >>
   
Silaturahmi KMP dan Perkenalan Jajaran Baru DPP PKS
Tak Ada Kata Cuti untuk Tetap Memikirkan Masalah Sosial Bangsa
Masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) Harus Diperketat
Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bahas RUU Paten
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
Presiden Jokowi Umumkan 7 Nama Calon Anggota Komisi Yudisial 2015-2020

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Silaturahmi KMP dan Perkenalan Jajaran Baru DPP PKS
Ini Pernyataan PPWI Terkait Penahanan 2 Jurnalis di Aceh
'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
Rachmawati Jadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik
Aksi Demo Gerakan Buruh Indonesia di Depan Gedung Istana Negara di Jakarta
Dubes Tiongkok Temui Rizal Ramli Untuk Rencana High Speed Railway JKT-BDG

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 
Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com