Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
UU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 

Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017

Koarmabar TNI AL Gelar Latihan Siaga Tempur di Perairan Natuna

Deklarasi Arus Baru Ekonomi Indonesia pada KEU Jadi Momentum Penguatan Basis Perekonomian

DPO Kasus Mega Pungli, Ketua Komura Jafar Abdul Gafar Ditangkap Mabes Polri di Jakarta

 

  Berita Terkini
 
Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017

Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1438 H di Mabes TNI

DPR Dorong UU Energi Baru Terbarukan (EBT)

Legislator Pertanyakan Konsistensi Pelaksanaan UU ASN

Koarmabar TNI AL Gelar Latihan Siaga Tempur di Perairan Natuna

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2