Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Letkol. Inf. Endra Saputra Kusuma Pimpin Kodim 0104 Aceh Timur
ACEH, Berita HUKUM - Komandan Korem (Danrem) 001/Lilawangsa Kolonel Infantri Achmad Daniel Chardin p

Proyek Jalan Mangkrak di Bukit Pinang, Makan Korban
SAMARINDA, Berita HUKUM - Proyek jalan yang berada di daerah Kampung Pinang, Kelurahan Bukit Pinang,

BNNP Kaltim Bekuk Pengedar dan Pengguna Narkotika, 2 Pelaku Diantaranya Residivis
SAMARINDA, Berita HUKUM - Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali

Komite II DPD RI Kritisi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh
ACEH, Berita HUKUM - Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Aceh Rafli K

Unjuk Rasa di Hong Kong Menentang Pembeli Cina
HONG KONG, Berita HUKUM - Kepolisian Hong Kong menangkap belasan orang dalam aksi unjuk rasa di deka

Prioritas untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla

Keke Busana Luncurkan Buku 'Dua Kodi Kartika'
JAKARTA, Berita HUKUM - Fenomena menguatnya kelas menengah muslim di Indonesia, merupakan potensi pa

Inilah Organisasi Baru Kementerian Sekretariat Negara Sesuai Perpres No. 24/2015
JAKARTA, Berita HUKUM - Sehubungan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode

   

  Berita Terkini >>
   
Letkol. Inf. Endra Saputra Kusuma Pimpin Kodim 0104 Aceh Timur
Proyek Jalan Mangkrak di Bukit Pinang, Makan Korban
BNNP Kaltim Bekuk Pengedar dan Pengguna Narkotika, 2 Pelaku Diantaranya Residivis
Komite II DPD RI Kritisi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh
Unjuk Rasa di Hong Kong Menentang Pembeli Cina
Prioritas untuk Petani Marjinal, Pemerintah Segera Bagikan Lahan Seluas 9 Juta Hektar

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Komite II DPD RI Kritisi Kinerja Pemerintah Kabupaten Kota di Aceh
Zulkifli Berkicau 'Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un...' setelah Terpilih Ketum Baru PAN
Deklarasi Angkatan Muda Demokrat Dukung SBY Ketum Demokrat Kembali
Tudingan Amien, Klarifikasi Hatta: Saya Tak Pernah Bohong
Ahok Datangi KPK Bongkar Dana Siluman
Dua Guru Besar Ahli Hukum Pidana Sebut Rencana KPK Ajukan PK ke MA Tidak Tepat

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 
Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com