BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
19 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima laporan Korps Kenaikan Pangk

Pembukaan Piala Panglima TNI Tahun 2014
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksdya TNI Ade Supandi mewakili Panglima TNI

J Prang: RUU Pilkada Melanggar UUD 1945
ACEH, Berita HUKUM - Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikul Saleh (Unimal) Lhokseumawe Amrijal J P

Oknum Jaksa sebagai Pengedar Sabu Ditangkap Polisi
SAMARINDA, Berita HUKUM - Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polresta Samarinda, Kalimantan Timur (

Rahmawati Ingatkan Pilkada Langsung itu Sistem Liberalisme Asing
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rachmawati, menyatakan system liberalis

MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) menambah hukuman bagi mantan Presiden Partai Kesejahtera

Pengembangan Korupsi di Kemendikbud, Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru, Satu Tersangka Bergelar Profesor
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI rupanya tidak main-main dalam menuntaskan pena

Panglima TNI Terima Dirut PT Pos (Persero)
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kapuspen TNI Mayjen TNI M.

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
19 Perwira Tinggi TNI Naik Pangkat
Pembukaan Piala Panglima TNI Tahun 2014
J Prang: RUU Pilkada Melanggar UUD 1945
Oknum Jaksa sebagai Pengedar Sabu Ditangkap Polisi
Rahmawati Ingatkan Pilkada Langsung itu Sistem Liberalisme Asing
MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
J Prang: RUU Pilkada Melanggar UUD 1945
Oknum Jaksa sebagai Pengedar Sabu Ditangkap Polisi
Rahmawati Ingatkan Pilkada Langsung itu Sistem Liberalisme Asing
MA Tambah Hukuman Luthfi Hasan Ishaaq Jadi 18 Tahun
Pengembangan Korupsi di Kemendikbud, Kejati DKI Tetapkan Dua Tersangka Baru, Satu Tersangka Bergelar Profesor
Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 
Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait

 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com