BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
JAKARTA, Berita HUKUM - Selepas diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kas

Survei: Indonesia Dinilai Paling Mendukung Peran Agama
SWITZERLAND, Berita HUKUM - Sebuah survei di 65 negara mengemukakan sebagian besar orang percaya aga

Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Amien Rais menilai sebuah blunder yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demo

Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
JAKARTA, Berita HUKUM - Menindak lanjuti hasil pertemuan tokoh-tokoh Umat & Musyawarah Kepemimpinan

PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pesta demokrasi pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014 sudah berlalu, p

PKB: Sistem Proporsional Terbuka Berakibat Biaya Tinggi, Politik Uang, dan Untungkan Calon Populer
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang permohonan pengujian Pasal

Waspadai Penipuan Berkedok KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk waspada terhadap adanya penipuan yang me

Makin Mudah Kirim Foto di Ponsel Pakai Gmail
JAKARTA, Berita HUKUM - Google kini mengupdate tampilan Gmail versi web untuk memudahkan pengguna da

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Survei: Indonesia Dinilai Paling Mendukung Peran Agama
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
PKB: Sistem Proporsional Terbuka Berakibat Biaya Tinggi, Politik Uang, dan Untungkan Calon Populer

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Bantah Anas Urbaningrum Milik IUP Batubara 10 Ribu Hektar
Amien Rais: Megawati Melakukan Blunder Datangi Dubes Asing Bareng Capres Jokowi
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
Waspadai Penipuan Berkedok KPK
Baru Sehari, Petisi Pelecehan Seksual Anak Didukung 20.000 Orang

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
RUU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 
Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait RUU Advokat

Advokat di Sumut Tolak RUU Advokat Terbaru
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com