Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua dalam Renegoisasi Kontrak Freeport
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pros

Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Pembangunan Asia dalam Energi Outlook for Asia and the Pasific 2013, pe

Lux Luncurkan Sabun Mandi Pertama dengan Keharuman Mawar yang Tahan Lama
JAKARTA, Berita HUKUM - LUX Forever Collection dengan varian Love Forever dan Romance Forever, merup

Operasi Besar atas Mafia Italia, 163 Ditangkap
ITALIA, Berita HUKUM - Kepolisian Italia menangkap 163 orang di beberapa kota dalam operasi atas kel

Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
JAKARTA, Berita HUKUM - Galeri Nasional Indonesia berkerjasama dengan Cemeti Art House (stakehoulder

Kuasa Hukum BG Tuding, Tim 9 Bentukan Jokowi Anti Polri
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Independen ya

Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat pertumbuhan ekonomi Frost & Sullivan mengharapkan meningkatnya juml

   

  Berita Terkini >>
   
Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
Komisi VII DPR Desak Menteri ESDM Libatkan Pemda Papua dalam Renegoisasi Kontrak Freeport
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Lux Luncurkan Sabun Mandi Pertama dengan Keharuman Mawar yang Tahan Lama
Operasi Besar atas Mafia Italia, 163 Ditangkap
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Menteri ESDM Harus Keluarkan Juknis untuk Implementasi PP No.70 2009
Turning Target 25 Tahun Cemeti: Menafsir Jejak, Mengkritisi untuk Nanti
Kuasa Hukum BG Tuding, Tim 9 Bentukan Jokowi Anti Polri
Frost & Sullivan: Perkiraan 2015 Pertumbuhan Kendaraan Mencapai 1.268 Juta Unit
H. Rhoma Irama Siap Pimpin Partai Bulan Bintang
Mahasiswa dan Dosen Dukung KPK

SPONSOR & PARTNERS



















Legislatif    
 
UU Advokat
RUU Advokat untuk Pencegahan Malpraktik Advokat
Thursday 17 Jan 2013 22:36:22
 
Dimyati Natakusumah saat menyampaikan paparannya.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka membahas Revisi Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Badan legislasi DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), di Gedung Nusantara I DPR RI, Rabu (16/1).

Adanya wadah tunggal atau suatu sistem sertifikasi profesi, dengan standardisasi memang harus jelas dan tidak bisa dimonopoli. “Memang persoalan pada organisasi yang tidak dicantumkan secara nyata definitif ini selalu ada konflik kepentingan. Permasalahan inilah yang harus kita selesaikan dengan perubahan.” ujar Dimyati Natakusumah saat memimpin rapat.

“Ini juga yang kami harap dari Peradi untuk memberi masukan, misalnya ada asosiasi ada konsil, yang merekrut dan mempunyai anggota adalah asosiasi. Konsil ini yang melatih dan membuat standardisasi , sehingga tidak ada malpraktek.. biasanya di daerah banyak terjadi hal demikian” ujar Dimyati

Anggota Baleg dari Komisi IX Endang Agustini Syarwan juga menegaskan mengenai Malpraktik. Komisi IX yang membidangi masalah kesehatan ini banyak menerima pengaduan kasus Malpraktik dokter. “Harus dipikirkan bagaimana memposisikan peran advokat, misalnya di Kementerian Kesehatan itu ada konsil kedokteran Indonnesia dan juga ada Ikatan Doktert Indonesia (IDI), karena dokter mengurusi kesehatan tentu mempunyai peraturan yang begitu ketat” jelas Endang

Terkait dengan persiapan Asian Free Trade, dokter juga mengalami hal yang sama, demikian pula dengan produk obat-obatan dan jamu, semua mengalami permasalahan yang sama. “Bagaimana mensinergikan ini, di mana ujungnya ke hukum," ungkapnya.

Dia juga mempertanyakan bagaimana cara meningkatkan kompetensi, apakah ada uji kompetensi secara berkala?” ungkap Endang. Dia juga menegaskan masih kuatnya unsur like-dislike pada peran penyidik, hakim, para penegak hukum karenanya memerlukan formula yang pas dan sangat kuat dalam menjalankan kepentingan pelayanan hukum.

Sebelumnya, Baleg telah menggelar RDPU dengan mengundang Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin).(ray/dpr/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com