Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace
JAKARTA, HUKUM - Apakah baru-baru ini kamu baru saja menyaksikan kejadian kerusakan atau pencemaran

Pencegahan Lebih Banyak Selamatkan Uang Negara
MEDAN Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin memaksimalkan fungsi pencegahan, karen

KPK Raih Penghargaan Program Humas Terbaik IPRAS 2014
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Dua program kehumasan (Public Relations) yang dijalankan oleh Biro Hubung

Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
Oleh: Aan Andrianih, SH,MH

UNDANG-UNDANG merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan.

   

  Berita Terkini >>
   
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace
Pencegahan Lebih Banyak Selamatkan Uang Negara

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang
Sandiwara Dibatalkan Paket Proyek Semani II, Kadis Bina Marga Diduga Bermain

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
PNS
Puluhan Ribu PNS DKI Berpotensi Jadi Lurah-Camat
Saturday 09 Mar 2013 14:24:10
 
Ilustrasi, PNS.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Hasil seleksi dan promosi jabatan lurah maupun camat akan diumumkan saat Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Jakarta atau pada 22 Juni mendatang. Hal ini tentu akan menjadi kado bagi warga Jakarta serta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang berulangtahun satu hari sebelumnya atau pada tanggal 21 Juni. Puluhan ribu PNS di lingkungan Pemprov DKI pun berpotensi menjadi lurah maupun camat melalui hasil seleksi ini.

"Jadi, target pak gubernur saat ulang tahun kota Jakarta, memberikan kado buat warga Jakarta dengan pejabat-pejabat yang bisa melayani dengan disiplin. Dan para pejabat yang terpilih ini juga sebagai kado buat pak gubernur juga. Kan umunya tambah setahun jadi jangan blusukan terus. Biar ada kloningannya, lurah dan camat yang nanti blusukan," ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jumat (8/3).

Dikatakan Basuki, dari data yang ada, puluhan ribu PNS di lingkungan Pemprov DKI berpotensi menduduki jabatan lurah maupun camat. Namun, jumlah itu tidak termasuk PNS yang menjadi guru atau tenaga kesehatan. "Ternyata potensi kita saja ada 40 ribu lebih yang memenuhi jadi lurah dan camat. PNS termasuk struktural dan fungsional, kecuali guru dan tenaga kesehatan tidak boleh karena itu kan tenaganya saja masih kurang," katanya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Made Karmayoga membenarkan jika target seleksi jabatan lurah dan camat sudah selesai pada 22 Juni mendatang. "Pokoknya sudah ada yang dilantik pada 22 Juni. Itu targetnya," kata Made.

Dikatakan Made, untuk seleksi awal, jika seluruh PNS berpotensi mendaftar maka jumlahnya mencapai 44.900 PNS. "Potensi kandidat camat ada 3.143 pegawai dan lurah 9.074 pegawai. Ini kalau dihitung dari syarat minimal untuk camat yakni golongan III D pendidikan S1, tapi berada di eselon IV A dan IV B. Sedangkan jumlah yang untuk Lurah itu adalah perhitungan dari golongan III B - III D dan eselon IV B," ugkap Made.

Ditegaskan Made, meski saat ini sebagian besar jabatan camat dan lurah telah terisi, namun tetap akan dilakukan seleksi ulang. Untuk posisi camat berjumlah 44 dan lurah ada 267. "Teknisnya semua yang aktif akan ikut tes. Saat ini, jurinya belum bekerja, hanya melihat dan membicarakan potensi-potensi yang ada. Untuk pendaftaran, diperkirakan dimulai pada 1 April mendatang," katanya, seperti yang dikutip dari beritajakarta.com, pada Jumat (8/3).

Untuk proses penyeleksian, ditambahkan Made, tahap awal akan dilakukan seleksi administrasi melalui website. Lalu, ada tahapan seleksi kesehatan jasmani dan rohani serta keterangan tidak mengkonsumsi narkoba yang dikeluarkan pihak rumah sakit. Lalu, ada juga seleksi pengetahuan umum, tes psikologi dan lainnya hingga wawancara akhir atau final.(brj/bhc/rby)


Bookmark and Share

   Berita Terkait

 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com