Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi V
Public Service Tak Kenal Untung Rugi
2018-12-19 07:04:55
 

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI saat melakukan peninjauan ke Stasiun LRT Jakabaring dan rangkaian kereta LRT di Kota Palembang.(Foto: Istimewa)
 
PALEMBANG, Berita HUKUM - Pembangunan Light Rapid Transit (LRT) jika dianalisis berdasarkan cost material pasti tidak menguntungkan. Tetapi karena LRT adalah public service maka disitulah kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Untuk kepentingan public service, maka layanan itu tidak mengenal untung dan rugi.

Demikian ditekankan Anggota Komisi V DPR RI Hamka Baco Kady ketika diwawancarai Parlementaria di dalam LRT menuju Stasiun Bandara, Palembang, Sumsel, Jumat (14/12). Peninjauan LRT ini menjadi rangkaian agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Sumsel.

"Jika dihitung, untuk mencapai Break Even Point (BEP) saja itu tidak mungkin, pasti ada kerugian dalam memenuhi kebutuhan material. Tetapi peran pemerintah yang telah hadir untuk melayani masyarakat terbukti memiliki banyak manfaat," kata Hamka.

Legislator Partai Golkar ini mengatakan, pembangunan LRT jelas rugi secara materiil, tapi pelayanan terhadap masyarakat itu tidak akan rugi. Masyarakat Palembang ketika ingin pergi ke Bandara, memiliki gengsi tersendiri ketika sampai di bandara.

"Saya tidak mau mengatakan negara wajib rugi pada setiap kegiatan yang mengarah pada public service. Tapi dalam membangun pelayanan public, tentu tidak mempertimbangkan untung dan rugi," jelasnya.

Legislator dapil Sulawesi Selatan ini menambahkan, jangan hanya melihat dari aspek materiilnya saja, tetapi perlu juga dilihat aspek sosial dan aspek ekonomi. "Yang penting adalah bagaimana public service ini bisa melayani masyarakat. Itu poinnya," tutupnya.(cas/sf?DPR/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

Bawaslu Sebut 6,7 Juta Pemilih Tak Dapat C6 dan 17 Ribu TPS Telat Dibuka

5 Mantan Danjen Kopassus Siap Pimpin Aksi Demo 22 Mei 2019 Mendatang

Resmob PMJ Menangkap Wanita Pengemar Game Mobile Legend yang Bobol Bank Rp1,85 M

 

  Berita Terkini
 
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan

108 Jenderal Purnawirawan - Front Kedaulatan Bangsa: Inilah 8 Pesan Moral Wajib TNI- POLRI

Wartawan Korban Penganiyaan Mengklarifikasi terkait Jumpa Pers Pemda Kaur

Emak Emak Militan

Soal Gerakan Kedaulatan Rakyat 22 Mei, Ini Pesan Muhammadiyah DKI Jakarta

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2