Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kejari Buntok
Proyek Peningkatan Jalan Bankuang - MTU Diduga Dikorupsi, Kejari Barsel Periksa 4 Pejabat
2018-10-23 04:34:50
 

Bayu Fermady, SH. MH, Kasi Pidsus Kejari Buntok, Barsel.(Foto: BH /gaj)
 
BUNTOK, Berita HUKUM - Paket proyek peningkatan jalan dan jembatan ruas jalan Bankuang - MTU, dari dana APBD kabupaten Barito Selatan (Barsel) Kalimantan Tengah (Kalteng) dengan pembiayaan sistem multi year sebesar Rp 54 miliar diduga dikorupsi dan merugikan negara milyaran rupiah.

Hal tersebut membuat tim jajaran tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri kota Buntok, Barito Selatan mengambil langkah untuk melakukan pengusutan terhadap dugaan kasus tersebut, dengan memeriksa 4 pejabat dilingkup Pemerintah Kabupaten Barsel.

"Benar terkait dugaan penyimpangan dalam proyek peningkatan jalan dan jembatan Bankuang - MTU, Kejaksaan telah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap 4 pejabat, mereka adalah Sekretaris Daerah Barsel berinisial EK, Sekretaris Dewan Barsel JW, Kepala Bappeda Barsel RH dan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Barsel HF," ujar Bayu Fermady, SH. MH sebagai Kasi Pidsus Kejari Buntok, Barsel mewakili Kajari Douglas Oscar Berlian Riwor, SH kepada pewarta BeritaHUKUM.com pada, Senin (22/10).

Keempatnya orang pejabat tampak hadir di kantor Kejari Barsel secara berurutan, yang datang pertama kali adalah EK bersamaan dengan RH sekitar pukul 10.00 WIB, disusul kemudian sekitar pukul 10.37 WIB oleh JW dan terakhir hadir sekitar pukul 11.10 WIB adalah Hf.

Lanjut Kasi Pidsus Bayu Fermady mengatakan bahwa, pemanggilan keempatnya adalah untuk dimintai keterangan terkait adanya dugaan kasus suap dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), tujuh paket proyek tahun jamak di Kabupaten Barsel yang diduga merugikan keuangan negara tersebut.

"Mereka dipanggil terkait adanya dugaan kasus suap dalam salah satu dari tujuh paket proyek multiyears. Pemanggilan terhadap keempatnya merupakan pengembangan dari mencuatnya pemberitaan mengenai adanya dugaan aliran dana kepada sejumlah pejabat dilingkup Pemkab Barsel, yang disertai dengan adanya bukti kwitansi," jelas Bayu.

Ditambahkan bahwa, terhadap Hf di periksa selaku Kepala Bidang Bina Marga & PUPR, karena tahun 2017 yang bersangkutan menjabat disana, demikian juga dengan RH merupakan Plt Kepala DPUPR tahun 2017 yang merupakan Penguasa Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam perencanaan ketujuh paket proyek tahun jamak tersebut. Keduanya saat ini menjabat sebagai Kepala Bappeda dan Sekretaris DPUPR, tapi waktu itu tahun 2017 keduanya adalah PA dan KPA, karena itu keterangan keduanya sangat penting, pungkas Bayu.(bh/gaj)



 

 
   Berita Terkait > Kejari Buntok
 
  Proyek Peningkatan Jalan Bankuang - MTU Diduga Dikorupsi, Kejari Barsel Periksa 4 Pejabat
 
ads

  Berita Utama
Keabsahan dan Eksistensi Anggota Dewan Pers Dituding Cacat Hukum

Rizal Ramli Minta Undang-Undang BPJS Segera Direvisi

Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

 

  Berita Terkini
 
Sudah Lulus Test, 77 Orang CPNS Asal Pesisir Selatan Surati Menpan

Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Bekasi Berdasarkan Petunjuk Darah di Mobil Nissan

PRM Akan Beri Masukan ke DPR Terkait RUU Pesantren dan Pendidikan Agama

Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis Meresmikan Portal Baru PMJNEWS.com

Amnesty International Cabut Penghargaan untuk Aung San Suu Kyi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2