Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pemindahan Ibu Kota
Proyek Pembangunan IKN Berpotensi Mangkrak dan 'Overbudget'
2022-01-13 10:11:10
 

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama.(Foto: Arief/rni)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Suryadi Jaya Purnama menilai beberapa proyek pembangunan IKN berpotensi mangkrak dan overbudget. Hal itu dapat terlihat dari pembahasan soal substansi RUU IKN yang dilakukan melalui Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi, bukan pada tahapan Panitia Kerja (Panja), demi mengejar tuntasnya pada bulan Januari 2022.

"Faktor-faktor penyebabnya adalah, pertama, mengabaikan studi kelayakan. Hal ini dapat terlihat dari proyek-proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, LRT Jabodetabek, Pelabuhan Patimban, Bandara Yogyakarta, dan Bandara Jenderal Besar Soedirman di Purbalingga yang semua masalahnya tak lepas dari minimnya studi kelayakan," urai Suryadi dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Rabu (12/1).

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI ini menambahkan, sampai saat ini tidak pernah ada penjelasan hasil studi kelayakan sebagai argumentasi terpilihnya Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, sebagai calon Ibu Kota Negara baru.

"Bahkan dalam Naskah Akademik (NA) RUU IKN pun tidak ada. Padahal pemerintah sudah menunjuk lembaga konsultan asing, McKinsey, sebagai pemenang lelang studi kelayakan teknis calon lokasi ibu kota negara dengan nilai pagu Rp25 miliar dari APBN tahun 2019. Bahkan, Rencana Induk IKN juga tidak akan dibahas sejak awal karena nanti akan diatur dengan Peraturan Presiden," terang Anggota Komisi V DPR RI itu.

Di sisi lain, mencermati postur anggaran IKN yang mencapai Rp466 Triliun, dengan komposisi 19 persen berasal dari APBN, 54 persen melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan 24 persen berasal dari investasi swasta, maka seharusnya studi kelayakan menjadi sangat penting. Karena salah satu kunci kesuksesan KPBU dan investasi swasta adalah studi kelayakan yang bank-able.

"Kedua, adalah perubahan kebijakan Pemerintah. Bappenas sudah menyatakan pembangunan IKN membutuhkan 15-20 tahun atau artinya minimal tiga kali Pemilu," urainya.

Karena itu, ia mempertanyakan apakah mungkin adanya jaminan dalam kurun waktu tersebut tidak akan ada perubahan kebijakan pemerintah, sehingga memberikan kepastian investasi bagi swasta. "Contohnya, LRT Palembang dengan biaya Rp12,5 triliun menjadi mubazir karena perubahan kebijakan tidak jadi memindahkan kantor Gubernur Sumsel berakibat sepinya penumpang," sambung legislator dapil NTB II tersebut.

Oleh karena itu, menurutnya, Fraksi PKS DPR RI menolak terburu-burunya pembahasan RUU IKN tanpa adanya pembahasan Rencana Induk IKN sejak awal. "Karena dikhawatirkan akan berimbas pada semakin membesarnya faktor-faktor penyebab potensi mangkrak dan overbudget IKN di atas, apalagi tanpa melibatkan partisipasi lebih banyak dari masyarakat dan para ahli," tutup Suryadi.

Sementara, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Saan Mustopa menyampaikan urgensi RUU IKN antara lain menyangkut kepindahan Ibu Kota Negara saat ini. Secara bertahap pemerintah dinilai harus punya payung hukum, sehingga urusan teknis seperti waktu dan pendanaan dapat dipersiapkan. Saat ini menurutnya ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut.

Pertama terkait dengan soal status ibu kota negara itu sendiri. Dimana pemerintah waktu itu ingin Ibu Kota Negara berdiri dengan status Otorita, namun DPR menganggap bahwa dasar hukumnya lemah. "Maka kami ada diskusi ada perdebatan dan akhirnya disepakati bahwa status Ibu Kota Negara itu namanya Pemdasus, Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Negara. Dimana itu sudah kami sepakati, itu pertama yang jadi perdebatan tapi sudah selesai," urai Saan saat diwawancarai Parlementaria, Selasa (11/1).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu melanjutkan, yang kedua terkait waktu pindah Ibu Kota Negara, dimana dari pemerintah ingin perpindahan dapat dilaksanakan mulai semester pertama tahun 2024. "Tentu teman-teman di Pansus di Panja maupun juga di Timus mempertanyakan soal kesiapan dari sisi infrastruktur dan semuanya apakah kalau misalnya tahun 2024 semester pertama pindah itu sudah siap atau belum," sebut Saan.

Sebab Pansus juga mempertimbangkan keberlangsungan pemilu serentak 2024 di tengah kondisi pandemi saat ini. Serta pertimbangan lainnya yang diharapkan dapat terjadi kesepakatan. Mungkin saja, kata Saan, misalnya yang dimaksud perpindahan ialah status IKN baru nanti sambil menyiapkan dasar-dasar kepindahannya. "Sejauh ini dua itu yang paling relatif jadi perdebatan di pansus soal lain-lainnya tidak terlalu jadi masalah," pungkas Saan.

Politisi Fraksi Partai NasDem itu menambahkan, pembahasan RUU IKN sampai hari ini telah masuk dalam pembahasan oleh Tim Perumus (Timus). "Kami harapkan di minggu depan itu sudah ada rapat kerja antara Pansus dengan Pemerintah jadi disitu ada proses pengambilan keputusan tingkat pertama terkait dengan RUU IKN, jadi diharapkan di bulan Januari ini RUU IKN ini sudah bisa disahkan," harap Saan.(ah/rdn/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemindahan Ibu Kota
 
  Aktivis JAKI Puji Langkah Kapolri Konsolidasikan Dukungan untuk Kawal dan Sukseskan IKN
  Poros Nasional Kedaulatan Negara Tambah 12 Pemohon Uji UU IKN
  Dua Investor Bersiap Mundur, PKS: Pemerintah Perlu Menghitung Beban Ekonomi Saat Memaksa Pembangunan IKN
  Pemindahan IKN Ancaman bagi Kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi
  HNW Mendukung Petisi Menolak Pemindahan Ibu Kota
 
ads1

  Berita Utama
Polda Metro Jaya - Bea dan Cukai Bandara Soetta Gagalkan Ekspor Biji Kokain Kemasan Boneka Jari

Biaya Kereta Cepat Membengkak, Wakil Ketua MPR: Saatnya Evaluasi Proyek-proyek Mercusuar

Cokok Tersangka Korupsi Krakatau Steel, Pengamat Yakin Jaksa Agung Sapu Bersih Koruptor BUMN

30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pengamat: Strategi Firli Bahuri Membangun Budaya Antikorupsi, Komprehensif dan Sistemik

Bupati Pemalang Ditangkap KPK, Firli: Kasus Dugaan Suap

Legislator: Transaksi Tesla Itu Dengan China, Bukan Indonesia

Peringati HDKD ke-77, Lapas Salemba Gelar Baksos Membersihkan Masjid As-Salam BPOM RI

Apresiasi Komitmen Pengusutan Kasus Brigadir J, HNW: Demi Keadilan Hukum, Harusnya Demikian Juga Untuk Kasus KM 50

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2