Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Hong Kong
Protes Hong Kong: Apakah China Bisa Campur Tangan Militer dan Politik?
2019-08-14 15:51:54
 

Hong Kong masih berisiko mendapat tekanan dari China.(Foto: GETTY IMAGES)
 
HONG KONG, Berita HUKUM - Kekacauan di Hong Kong kini memasuki pekan ke-11, kekerasan semakin sering terjadi dan demonstrasi menyebabkan gangguan.

Pemerintah China mengecam keras pengunjuk rasa, tetapi banyak kalangan bertanya-tanya apakah pemerintah negara itu akhirnya nanti kehilangan kesabaran dan mengambil tindakan lebih langsung.

Opsi hukum apa saja yang dimiliki Beijing untuk campur tangan? Berikut tiga hal penting.

Apakah China dapat mengirimkan militernya?

Hukum Dasar - konstitusi mini daerah administratif khusus Hong Kong yang berlaku sejak Inggris menyerahkan wilayah itu kepada China pada tahun 1997 - sangat jelas. Intervensi militer China hanya dapat dilakukan jika diminta oleh pemerintah Hong Kong, dan untuk tujuan "menjaga ketertiban umum dan penanganan bencana".

Sebagian besar analis berpendapat opsi itu hampir tidak mungkin akan ditempuh, bahkan oleh pemerintah yang sangar pro-Beijing sekali pun.

Tentara ChinaHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionMiliter China menempatkan sekitar 5.000 personel di Hong Kong.

Foto-foto tentang pasukan China berbaris di Hong Kong dan menumpas protes prodemokrasi, sekali pun tidak sampai menggunakan kekuatan yang mematikan, merupakan bencana bagi reputasi wilayah tersebut, mengacaukan perekonomiannya dan menimbulkan kemarahan internasional.

Tentara Pembebasan China menempatkan sekitar 5.000 personel di Hong Kong sejak penyerahan wilayah ke pangkuan China.

Adam Ni, peneliti masalah China di Universitas Macquarie, Australia, menjelaskan kepada BBC bahwa Garnisun Hong Kong "lumayan tak menonjol" dan pada umumnya "sebagai kehadiran simbolis dari kedaulatan China".

Namun pada tanggal 31 Juli, garnisun tersebut mengeluarkan video yang antara lain berisi rekaman tentara - dalam bahasa Kanton - meneriakkan -"semua akibatnya adalah tanggung jawab Anda sendiri". Tampak pula tentara bergerak maju ke arah demonstran, dan rekaman yang memperlihatkan polisi membawa spanduk bertuliskan "Berhentilah menyerang atau kami akan menggunakan kekuatan".

Peringatan seperti itu biasa digunakan oleh kepolisian Hong Kong ketika menangani kekacauan.

Langkah itu dimaknai sebagai peringatan bahwa China dapat saja melakukan intervensi, jika diminta. Peneliti madya di Lowy Institute, Sydney, mengatakan kepada AFP bahwa China tampaknya menggunakan ancaman campur tangan itu "sebagai upaya menakut-nakuti pemrotes".
Apakah China dapat campur tangan secara politik?

China bisa dibilang telah melakukan sejumlah intervensi politik dan hal itulah yang menjadi pendorong utama aksi-aksi protes belakangan ini.

Parlemen Hong Kong atau Dewan Legislatif condong memihak Beijing dan pada tahun 2017, meskipun terjadi protes besar, disahkan undang-undang yang menetapkan bahwa calon pemimpin eksekutif harus disetujui terlebih dulu oleh komite pro-Beijing. Pemenangnya, yang juga harus disetujui oleh pemerintah pusat Beijing, memilih orang-orang yang duduk sebagai menteri.

Carrie LamHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionCarrie Lam dipilih sebagai pemimpin eksekutif atas persetujuan pemerintah pusat di Beijing.

Carrie Lam dipilih pada tahun 2017, dan dia lah sosok yang mengusulkan rancangan undang-undang ekstradisi yang menyulut aksi protes dan menjadikan dirinya sebagai sasaran kemarahan. RUU ekstradisi itu telah ditangguhkan sampai waktu yang tidak ditentukan.

Profesor Dixon Ming Sing dari University of Science and Technology di Hong Kong mengatakan Beijing telah "berusaha keras untuk menunjukkan kekuasaannya... dengan tegas menolak pengunduran diri Carrie Lam dan menolaknya menarik resmi RUU".

"Jika Beijing menghendakinya mundur, apakah hal itu bisa dilakukan? Tentu saja," katanya.

"Tetapi saya pikir Beijing tidak ingin melakukan itu karena ingin menunjukkan bahwa pihaknya tidak bisa disetir oleh opini umum."

Tentu saja, sekali pun Carrie Lam benar-benar mundur, penggantinya juga harus mendapat dukungan dari Beijing.

Apakah China dapat menyasar para aktivis?

Gelombang protes dipicu oleh RUU Ekstradisi, yang oleh kritikus dikhawatirkan dapat digunakan oleh China untuk menyiduk aktivis politik dan membawanya ke China. Di bawah sistem peradilan negara itu, mereka hampir dipastikan dinyatakan bersalah.

Carrie Lam mengatakan rancangan undang-undang itu sekarang sudah mati, tetapi tanpa produk itu pun, sejauh ini sudah banyak pemberitaan tentang China mengabaikan peraturan-peraturan seperti itu untuk menahan warga Hong Kong.

Salah satu kasus yang paling dikenal adalah kasus Gui Minhai, yang mengelola toko buku di Hong Kong. Tokonya menjual buku-buku yang kritis terhadap pemerintah China. Gui Minhai hilang di Thailand pada tahun 2015, tetapi ia kemudian muncul di China. Di sana ia ditahan terkait dengan kecelakaan mobil yang fatal pada tahun 2003.

Gui Minhai
Image captionGui Minhai sempat hilang sebelum tiba-tiba muncul dalam tahanan China.

Pengadilan China menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun. Ia akhirnya dibebaskan pada tahun 2017 tetapi diduga ditangkap lagi satu tahun kemudian ketika menumpang kereta di China. Hingga kini tidak diketahui bagaimana nasibnya.

Meskipun aktivis-aktivis itu sendiri tidak takut ditangkap, sebagian dari mereka mungkin mencemaskan akibatnya bagi anggota keluarga mereka yang berada di China.

Namun demikian, walaupun terdapat ketakutan akan adanya campur tangan langsung di Hong Kong, cara Beijing yang paling ampuh untuk meredam kekacauan kemungkinan adalah cara halus tetapi manjur - menyasar perekonomian.

Hong Kong adalah pusat ekonomi, dan tetap menyandang predikat itu sejak penyerahan wilayah dari Inggris ke pemerintah China, antara lain disebabkan karena status khususnya yang tetap dipertahankan. Tetapi kota-kota di wilayah China daratan seperti Shenzhen dan Shanghai, berhasil mengikuti jejak Hong Kong sejak 1997.

Jika Hong Kong terus menantang kewenangan Beijing, pemerintah lebih lanjut dapat mengalihkan investasi dan perdagangan ke China daratan, sehingga menekan perekonomian Hong Kong dan membuat wilayah tersebut bergantung pada niat baik Beijing.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Hong Kong
 
  Demonstran Ditembak Pertama di Hong Kong Setelah Parade Perayaan 70 Tahun Kekuasaan Komunis China
  Hong Kong: Pemerintah akan Menarik RUU Ekstradisi yang Menjadi Sumber Kerusuhan
  Protes Hong Kong: Pengunjukrasa Blokade Kereta dan Jalan-jalan Menuju Bandara
  Protes Hong Kong: Aktivis Muda Pro Demokrasi Terkenal Joshua Wong Ditangkap Lagi
  Protes Hong Kong: Apakah China Bisa Campur Tangan Militer dan Politik?
 
ads

  Berita Utama
Prabowo Jadi Menhan, Relawan Jokowi pada Kecewa

Miliki Tugas Yang Rentan, Kemenkumham Dorong Perbaikan BHP

Jaksa Agung Harus Non Partisan, Pengamat: Yang Penting Jangan Terafiliasi dengan Parpol

Buku Merah: Polisi 'Semestinya' Tindak Lanjuti Temuan Investigasi IndonesiaLeaks

 

  Berita Terkini
 
Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur

Pemkab Gorontalo menandatangani Kerjasama MoU dengan Pihak BPJS

Paripurna DPR Tetapkan 11 Komisi dan 6 Badan

Fory Naway: Peran Keluarga Jadi Ujung Tombak Melawan Bahaya Narkoba

Bupati Nelson Beri Ucapan Selamat kepada Suharso Monoarfa

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2