Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
MRT
Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri
2019-03-26 16:52:19
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Program Moda Raya Terpadu (MRT) yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan Jokowi sendiri sebagai mantan Gubernur DKI Jakarta. MRT sudah dirancang pembangunannya sejak era Gubernur Fauzi Wibowo. Dan kini, transportasi tersebut diselesaikan di era Gubernur Anies Baswedan.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Seokartono menegaskan hal ini di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (25/3). Persoalannya kemudian, moda ini belum terkoneksi dengan moda transportasi massal lainnya. Gubernur Anies yang akan repot mengoneksikannya dengan sejumlah moda transportasi lainnya, karena sebelumnya belum terkoneksi.

"Selamat Pak Anies. Cuma MRT ini perlu dibenahi lagi, karena sudah terlanjur dalam perancangan yang salah dan serampangan. Perancangannya ini tidak terkoneksi dengan moda lainnya. Akhirnya, Pak Anies kerja keras untuk mengoneksikan dengan bus-bus Transjakarta. Perencanaan yang salah di awal mengakibatkan kereta MRT ini dikhawatirkan tidak dimanfaatkan oleh publik," ungkap politisi Partai Gerindra itu.

Bambang sesungguhnya ingin mengeritik Jokowi yang ketika menjadi gubernur salah dalam merancang moda MRT. Gubernur Anies sebagai penerusnya direpotkan bagaimana harus mengoneksikan dengan moda transportasi lain agar bisa dimanfaatkan warga Ibu Kota.

"Jangan seperti LRT di Palembang yang akhirnya jadi beban. Mestinya LRT Palembang didukung orang-orang Palembang sendiri lewat APBD, bukan orang Indonesia lewat APBN," tutur Bambang.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

Sebut Ada Kecurangan Massif, Fahri Hamzah: Kita Harus Serius dan Bersatu

 

  Berita Terkini
 
Data C1 Tak Seluruhnya Benar, C Plano Adalah Kunci

Andi Arief Sarankan Prabowo Bentuk Komisi Pencari Fakta Kecurangan Pemilu 2019

Pasca Pemilu, Camat Maje Himbau Jaga Persatuan

Cegah Konflik Usai Pemilu, MUI Keluarkan Tausiyah Kebangsaan

DKPP Mesti Periksa Komisioner KPU Yang Coba Curangi Perhitungan Suara Pilpres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2