Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Desa
Program Jaga Desa, Jaksa Touring Temui Warga di Sukabumi
2019-09-09 08:41:30
 

Foto bersama saat Jaksa melakukan Touring di Sukabumi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM -
Dalam merajut Kebhinekaan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), merupakan wujud optimalisasi peran Kejaksaan RI di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Seperti program jaga negeri adalah bagian dari kontribusi jajaran bidang Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) sebagai bentuk pencegahan dalam penegakan hukum.

Program Jaga Negeri ini, untuk mengawal penegakan hukum di pelosok desa, dibentuk program Jaga Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka menuju desa mandiri.

Nah, berbagai kegiatan dalam program Jaga Desa telah dilakukan jajaran Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.

Misalkan ssatu program kegiatan itu dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat dengan cara touring, menunggangi sepeda motor saat menyambangi beberapa desa di kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa ini.

"Kegiatan Kejari Sukabumi melalui komunitas Motor Naon Wae (Monowa), Adhyaksa Motorcycle Touring ketika menemui warga Desa untuk melakukan penyuluhan hukum bagian dari program Jaga Desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa untuk menuju desa mandiri," kata Jamintel Jan S Maringka, Jakarta, Minggu (8/9/2019).

Menurut mantan Kajati Sulawesi Selatan ini jaga desa merupakan program ungulan jajarannya, dengan penguatan sinergitas bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDT) dan Kementerian atau lembaga terkait agar Sumber Daya Manusia (SDM) desa berkwalitas dan perekonomian desa kuat.

"Sehingga Kejaksaan turut serta berkonstribusi dalam percepatan mewujudkan bawa cita ke -3 dari kabinet kerja 'menjaga desa terjaga NKRI' 'membangun desa berarti kembangun Indonesia' dengan begitu program jaga desa menjadikan Kejaksaan tempat yang nyaman bagi masyarakat desa, ujar Jan Maringka.

Jaga Desa

Senada dengan pimpinannya, Direktur B, Yusuf mengatakan sejak digulirkan program jaga desa, jajaran kejaksaan telah melangkah dalam sosialisasi penegakan hukum sebagai bentuk pencegahan dan juga pemberdayaan masyarakat desa.

"Kalau kegiatan yang dilakukan kawan kejari Sukabumi ini terbilang unik, mungkin kali pertama dilakukan jajaran kejaksaan dengan menyambangi desa-desa dengan sepeda motor, sembari touring," ucap Yusuf.

Penyuluhan Hukum

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi Alex Sumarna mengatakan kegiatan yang dilakukan jajaran korps adhyaksa dibawah komandonya ini, di Desa Semplak, dan Prianganjaya, Kecamatan Sukalarang, pada akhir pekan ini, Jumat 6 september 2019.

"Kegiatan diantaranya penyuluhan hukum dalam rangka program Jaga Desa ini dilaksanakan supaya jaksa bisa menjadi sahabat masyarakat. Saya beserta jajaran berkunjung ke desa menggunakan sepeda motor supaya bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan bisa mengetahui secara langsung permasalahan yang ada di masyarakat, pungkasnya.(bh/ams)



 

 
   Berita Terkait > Desa
 
  Program Jaga Desa, Jaksa Touring Temui Warga di Sukabumi
  Kaur Membangun Melalui Bursa Inovasi Desa
  Bappeda Kaur - Bengkulu Gelar FGD dengan 73 Desa Tertinggal Sekala Prioritas
  Kawal Dana Desa, Kejari Se-Gorontalo Lakukan Sosialisasi
  Pemerintah Harus Serius Bantu Pahlawan Devisa
 
ads

  Berita Utama
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR

Wakil Ketua DPR: UU Otsus Papua Perlu Direvisi

 

  Berita Terkini
 
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK

Din Syamsuddin: Amanat Reformasi Dikhianati Jika RUU Ubah KPK Jadi Subordinat Pemerintah

Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban

KPK Salah Jalan

DPR dan Pemerintah Sepakat Revisi UU MD3

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2