Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat pleno dibuka pada pukul 17.40 Wib. Rapat pleno partai Golkar dipimpin

Komandan PMPP TNI Resmikan Camp Garuda Konga XXXVII-A di Afrika
BANGUI, Berita HUKUM - Dalam rangkaian kunjungan kerjanya kepada pasukan TNI yang sedang bertugas da

Fadli Zon: Tidak Ada Alasan Hentikan Program e-KTP
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk menghentik

Piano Film Casablanca Terjual Rp35 Miliar
NEW YORK, Berita HUKUM - Sebuah piano dari film klasik tahun 1940-an, Casablanca, terjual seharga US

Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Agris melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering

Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan
ACEH, Berita HUKUM - Pemerintah pusat masih menolak bendera bulan bintang sebagai bendera Aceh, Ketu

Pengumuman Layanan Kas Uang Rupiah Khusus Bersambung Rp100.000 TE 2014
JAKARTA. Berita HUKUM - Dalam rangka pengembangan numismatika di Indonesia sebagaimana tertuang dala

Pawai Gajah Meriahkan HUT Ke 58 Tahun Kabupaten Aceh Timur
ACEH, Berita HUKUM - Enam ekor gajah dari pusat pelatihan gajah (PPG) Sare ikut pawai Karnaval untuk

   

  Berita Terkini >>
   
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Komandan PMPP TNI Resmikan Camp Garuda Konga XXXVII-A di Afrika
Fadli Zon: Tidak Ada Alasan Hentikan Program e-KTP
Piano Film Casablanca Terjual Rp35 Miliar
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Theo Ketok Palu, Agung Laksono Tolak Hasil Rapat Pleno dan Deklarasi Presidium
Bank Agris Siap IPO pada 22 Desember dengan Target Rp 103,50 Miliar
Soal Bendera Aceh, Tgk Muharuddin: Tetap Bintang Bulan
Proxy Asing Peluang, Tantangan dan Harapan MEA 2015
Dahlan Rais: Jadilah Politisi dan Kembalilah ke Muhammadiyah
Kajati DKI Sebut Tiga Berkas Pidana Terkait Aksi FPI Versus Ahok dalam Tahap Kajian

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Presiden
Presiden Sahkan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dan 6 Kabupaten Lain
Saturday 02 Feb 2013 09:28:25
 
Peta Kab. Mahakam Ulu.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mendorong perkembangan kemajuan, serta menjawab aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dan 6 (enam) kabupaten lain di tanah air. Pengesahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, juga Undang-Undang Nomor 3 sampai Nomor 8 Tahun 2013, yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Januari 2013.

Sebelumnya DPR-RI dalam Rapat Paripurna pada 14 Desember 2012 telah menyetujui pembentukan 7 (tujuh) kabupaten baru, yaitu Kabupatan Mahakam Ulu (Kaltim), Kabupatan Malaka (NTT), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumsel), dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan, "Kabupaten Mahakam Ulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Long Bagun; b. Kecamatan Long Hubung; c. Kecamatan Laham; d. Kecamatan Long Apari; dan e. Kecamatan Long Pahangai. Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah Kabupaten Kutai Barat dikurangi dengan Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, bunyi Pasal 4 UU tersebut.

Sesuai UU ini, Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan berkedudukan di Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Sedangkan peresmian Kabupaten akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak UU No. 2/2013 ini diundangkan.

Kabupaten Lain

Selain Kabupaten Mahakam Ulu, pada 11 Januari 2013, Presiden SBY juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka, NTT. Wilayah Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu, yaitu: a. Kecamatan Malaka Tengah; b. Kecamatan Malaka Barat; c. Kecamatan Wewiku; d. Kecamatan Weliman; e. Kecamatan Reinhat; f. Kecamatan Io Kufeu; g. Kecamatan Sasitamean; i. Kecamatan Malaka Timur; j. Kecamatan Kobalima Timur; k. Kecamatan Kobalimal dan Kecamatan Botin Leobele.

Adapun Ibukota Kabupaten Malaka ada di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Sementara Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 yang disahkan oleh Presiden SBY pada 11 Januari 2013. Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berasal dari sebagai wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu: a. Kecamatan Tobadak; b. Kecamatan Pangale; c. Kacamatan Budong Budongl d. Kecamatan Topoyo; dan e. Kecamatan Karossa.

Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah adalah Wilayah Benteng Kayu Mangiwang, Kecamatan Tobadak.

Presiden SBY juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 pada 11 Januari 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dengan ibukota fi Banggai, Kecamatan Banggai.

Wilayah Kabupaten Bangga Laut berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu: a. Kecamatan Banggai; b. Kecamatan Banggai Utara; c. Kecamatan Bokan Kepulauan; d. Kecamatan Bangkurung; e. Kecamatan Labobo; f. Kecamatan Banggai Selatan; dan g. Kecamatan Banggai Tengah.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, Presiden SBY juga mengesahkan pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, dengan ibukota di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu adalah: a. Kecamatan Taliabu Barat; b. Kecamatan Taliabu Barat Laut; c. Kecamatan Lede; d. Kecamatan Taliabu Utara; f. Kecamatan Taliabu Timur Selatan; g. Kecamatan Taliabu; dan h. Kecamatan Tabona.

Adapun melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013, Presiden SBY mengesahkan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, dengan Ibukoya di Kecamatan Talang Ubi.

Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, yaitu: a. Kecamatan Talang Ubi; b. Kecamatan Penukal Utara; c. Kecamatan Penukal; d. Kecamatan Abab; dan e. Kecamatan Tanah Abang.

Sementara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, Presiden SBY mengesahkan pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan ibukota di Kecamatan Tirawuta.

Wilayah Kabupaten Kolaka Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka, yaitu: a. Kecamatan Tirawuta; b. Kecamatan Loea; c. Kecamatan Ladongi; d. Kecamatan Poli Polia; e. Kecamatan Lambandia; f. Kecamatan Lalolae; g. Kecamatan Mowewe; i. Kecamatan Uluiwoi; dan i. Kecamatan Tinondo.

Sebelum terpilih Bupati dan Wakil Bupati definitif dari masing-masing kabupaten baru itu, Mendagri atas nama Presiden akan mengangkat Penjabat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan usul masing-masing Gubernur dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diangkat 1 (satu) kali kembali untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun.(es/skb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Presiden

Istana Tegaskan Palmer Bukan Pengacara Kepresidenan, Otto Hasibuan Somasi Palmer Langgar Kode Etik
Presiden Tepis Tudingan Adanya Pergantian Menteri Keuangan
Pimpinan DPD Temui Presiden Bahas Putusan MK Soal Kewenangan Legislasi
Presiden: Panglima TNI dan Kapolri Akan Diganti
Presiden Anggap Penembakan di Lapas Sleman Sebagai Serangan Terhadap Kewibawaan Negara
Velix Wanggai: TNI dan Polri di Papua Diletakkan Dalam Kerangka Penegakkan Hukum
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com