Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
JAKARTA, Berita HUKUM - Komite Persiapan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KP KPBI) melancarkan

Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok
JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya penggusuran rakyat miskin, pengelolaan ibu kota juga diwarnai kasu

Aksi Puluhan Ribu Warga Malaysia Protes Besar Tuntut Reformasi
MALAYSIA, Berita HUKUM - Puluhan ribu orang memenuhi jalanan Kuala Lumpur dan beberapa kota Malaysia

Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pemberitaan kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bidang peni

MK Tolak Uji UU Yayasan
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan uji materiil Undang-U

GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangkaian kegiatan memperingati Dirgahayu Hari Proklamasi Kemerdekaan

Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua
SORONG, Berita HUKUM - Pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua da

Herwan Susanto Bantah Calon Bupati Kukar Sugianto-Rudi Disebut Calon Boneka
TENGGARONG, Berita HUKUM - Teka teki siapa calon Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) dalam pemilihan Ke

   

  Berita Terkini >>
   
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
Sejumlah Pensiunan Jenderal Minta Djoko Santoso Pimpin Gerakan Lawan Ahok
Aksi Puluhan Ribu Warga Malaysia Protes Besar Tuntut Reformasi
Ketika Gratifikasi pun Bermetamorfosis
MK Tolak Uji UU Yayasan
GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Demo di Pos 9 Tanjung Priok, KP KPBI: Bangkit, Lawan, Hancurkan Tirani !!..
GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
Politisi Gerindra Kritik Kebijakan Dana Otsus Papua
Serikat Pekerja JICT dan Koalisi Buruh 'Mengkritisi Privatisasi, Mengawal Konstitusi'
Perusahaan Pemegang HPH Gugat UU Kehutanan
Rizal Ramli: 7 Langkah Menekan Masalah Dweeling Time

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Presiden
Presiden Sahkan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dan 6 Kabupaten Lain
Saturday 02 Feb 2013 09:28:25
 
Peta Kab. Mahakam Ulu.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mendorong perkembangan kemajuan, serta menjawab aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dan 6 (enam) kabupaten lain di tanah air. Pengesahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, juga Undang-Undang Nomor 3 sampai Nomor 8 Tahun 2013, yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Januari 2013.

Sebelumnya DPR-RI dalam Rapat Paripurna pada 14 Desember 2012 telah menyetujui pembentukan 7 (tujuh) kabupaten baru, yaitu Kabupatan Mahakam Ulu (Kaltim), Kabupatan Malaka (NTT), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumsel), dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan, "Kabupaten Mahakam Ulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Long Bagun; b. Kecamatan Long Hubung; c. Kecamatan Laham; d. Kecamatan Long Apari; dan e. Kecamatan Long Pahangai. Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah Kabupaten Kutai Barat dikurangi dengan Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, bunyi Pasal 4 UU tersebut.

Sesuai UU ini, Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan berkedudukan di Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Sedangkan peresmian Kabupaten akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak UU No. 2/2013 ini diundangkan.

Kabupaten Lain

Selain Kabupaten Mahakam Ulu, pada 11 Januari 2013, Presiden SBY juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka, NTT. Wilayah Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu, yaitu: a. Kecamatan Malaka Tengah; b. Kecamatan Malaka Barat; c. Kecamatan Wewiku; d. Kecamatan Weliman; e. Kecamatan Reinhat; f. Kecamatan Io Kufeu; g. Kecamatan Sasitamean; i. Kecamatan Malaka Timur; j. Kecamatan Kobalima Timur; k. Kecamatan Kobalimal dan Kecamatan Botin Leobele.

Adapun Ibukota Kabupaten Malaka ada di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Sementara Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 yang disahkan oleh Presiden SBY pada 11 Januari 2013. Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berasal dari sebagai wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu: a. Kecamatan Tobadak; b. Kecamatan Pangale; c. Kacamatan Budong Budongl d. Kecamatan Topoyo; dan e. Kecamatan Karossa.

Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah adalah Wilayah Benteng Kayu Mangiwang, Kecamatan Tobadak.

Presiden SBY juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 pada 11 Januari 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dengan ibukota fi Banggai, Kecamatan Banggai.

Wilayah Kabupaten Bangga Laut berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu: a. Kecamatan Banggai; b. Kecamatan Banggai Utara; c. Kecamatan Bokan Kepulauan; d. Kecamatan Bangkurung; e. Kecamatan Labobo; f. Kecamatan Banggai Selatan; dan g. Kecamatan Banggai Tengah.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, Presiden SBY juga mengesahkan pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, dengan ibukota di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu adalah: a. Kecamatan Taliabu Barat; b. Kecamatan Taliabu Barat Laut; c. Kecamatan Lede; d. Kecamatan Taliabu Utara; f. Kecamatan Taliabu Timur Selatan; g. Kecamatan Taliabu; dan h. Kecamatan Tabona.

Adapun melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013, Presiden SBY mengesahkan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, dengan Ibukoya di Kecamatan Talang Ubi.

Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, yaitu: a. Kecamatan Talang Ubi; b. Kecamatan Penukal Utara; c. Kecamatan Penukal; d. Kecamatan Abab; dan e. Kecamatan Tanah Abang.

Sementara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, Presiden SBY mengesahkan pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan ibukota di Kecamatan Tirawuta.

Wilayah Kabupaten Kolaka Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka, yaitu: a. Kecamatan Tirawuta; b. Kecamatan Loea; c. Kecamatan Ladongi; d. Kecamatan Poli Polia; e. Kecamatan Lambandia; f. Kecamatan Lalolae; g. Kecamatan Mowewe; i. Kecamatan Uluiwoi; dan i. Kecamatan Tinondo.

Sebelum terpilih Bupati dan Wakil Bupati definitif dari masing-masing kabupaten baru itu, Mendagri atas nama Presiden akan mengangkat Penjabat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan usul masing-masing Gubernur dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diangkat 1 (satu) kali kembali untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun.(es/skb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Presiden

Ada Masalah? Laporkan Ke Presiden Jokowi Melalui Kanal laporpresiden.org
Istana Tegaskan Palmer Bukan Pengacara Kepresidenan, Otto Hasibuan Somasi Palmer Langgar Kode Etik
Presiden Tepis Tudingan Adanya Pergantian Menteri Keuangan
Pimpinan DPD Temui Presiden Bahas Putusan MK Soal Kewenangan Legislasi
Presiden: Panglima TNI dan Kapolri Akan Diganti
Presiden Anggap Penembakan di Lapas Sleman Sebagai Serangan Terhadap Kewibawaan Negara
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com