Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
MESIR, Berita HUKUM - Mesir menetapkan status darurat selama tiga bulan di sebagian wilayah semenanj

Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
KUPANG, Berita HUKUM- Ratusan ekor sapi di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT)

UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
Oleh: Mardisontori, LLM

DIPENGHUJUNG periode keanggotaan DPR RI tahun 2009-2014, Pemerintah be

KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah ‘auto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

   

  Berita Terkini >>
   
Mesir Umumkan Status Darurat di Sinai
Ratusan Ekor Sapi Mati Akibat Kekeringan
UU Administrasi Pemerintahan Mewujudkan Pemerintahan Yang Good Governance?
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ‘Auto Pilot’, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















Eksekutif    
 
Presiden
Presiden Sahkan Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu dan 6 Kabupaten Lain
Saturday 02 Feb 2013 09:28:25
 
Peta Kab. Mahakam Ulu.(Foto: Ist)
JAKARTA, Berita HUKUM - Guna mendorong perkembangan kemajuan, serta menjawab aspirasi yang berkembang di masyarakat, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur, dan 6 (enam) kabupaten lain di tanah air. Pengesahan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013, juga Undang-Undang Nomor 3 sampai Nomor 8 Tahun 2013, yang telah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Januari 2013.

Sebelumnya DPR-RI dalam Rapat Paripurna pada 14 Desember 2012 telah menyetujui pembentukan 7 (tujuh) kabupaten baru, yaitu Kabupatan Mahakam Ulu (Kaltim), Kabupatan Malaka (NTT), Kabupaten Mamuju (Sulawesi Barat), Kabupaten Banggai Laut (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pulau Taliabu (Maluku Utara), Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Sumsel), dan Kabupaten Kolaka Timur (Sulawesi Tenggara).

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 disebutkan, "Kabupaten Mahakam Ulu berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kutai Barat yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Kecamatan Long Bagun; b. Kecamatan Long Hubung; c. Kecamatan Laham; d. Kecamatan Long Apari; dan e. Kecamatan Long Pahangai. Dengan terbentuknya Kabupaten Mahakam Ulu, wilayah Kabupaten Kutai Barat dikurangi dengan Wilayah Kabupaten Mahakam Ulu,” bunyi Pasal 4 UU tersebut.

Sesuai UU ini, Ibukota Kabupaten Mahakam Ulu ditetapkan berkedudukan di Desa Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun. Sedangkan peresmian Kabupaten akan dilakukan oleh Mendagri atas nama Presiden paling lambat 9 (sembilan) bulan sejak UU No. 2/2013 ini diundangkan.

Kabupaten Lain

Selain Kabupaten Mahakam Ulu, pada 11 Januari 2013, Presiden SBY juga telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka, NTT. Wilayah Kabupaten Malaka berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Belu, yaitu: a. Kecamatan Malaka Tengah; b. Kecamatan Malaka Barat; c. Kecamatan Wewiku; d. Kecamatan Weliman; e. Kecamatan Reinhat; f. Kecamatan Io Kufeu; g. Kecamatan Sasitamean; i. Kecamatan Malaka Timur; j. Kecamatan Kobalima Timur; k. Kecamatan Kobalimal dan Kecamatan Botin Leobele.

Adapun Ibukota Kabupaten Malaka ada di Betun, Kecamatan Malaka Tengah. Sementara Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 yang disahkan oleh Presiden SBY pada 11 Januari 2013. Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah berasal dari sebagai wilayah Kabupaten Mamuju, yaitu: a. Kecamatan Tobadak; b. Kecamatan Pangale; c. Kacamatan Budong Budongl d. Kecamatan Topoyo; dan e. Kecamatan Karossa.

Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah adalah Wilayah Benteng Kayu Mangiwang, Kecamatan Tobadak.

Presiden SBY juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 pada 11 Januari 2013 tentang pembentukan Kabupaten Banggai Laut, Sulawesi Tengah, dengan ibukota fi Banggai, Kecamatan Banggai.

Wilayah Kabupaten Bangga Laut berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, yaitu: a. Kecamatan Banggai; b. Kecamatan Banggai Utara; c. Kecamatan Bokan Kepulauan; d. Kecamatan Bangkurung; e. Kecamatan Labobo; f. Kecamatan Banggai Selatan; dan g. Kecamatan Banggai Tengah.

Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2013, Presiden SBY juga mengesahkan pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, dengan ibukota di Bobong, Kecamatan Taliabu Barat.

Wilayah Kabupaten Pulau Taliabu adalah: a. Kecamatan Taliabu Barat; b. Kecamatan Taliabu Barat Laut; c. Kecamatan Lede; d. Kecamatan Taliabu Utara; f. Kecamatan Taliabu Timur Selatan; g. Kecamatan Taliabu; dan h. Kecamatan Tabona.

Adapun melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013, Presiden SBY mengesahkan pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, dengan Ibukoya di Kecamatan Talang Ubi.

Wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, yaitu: a. Kecamatan Talang Ubi; b. Kecamatan Penukal Utara; c. Kecamatan Penukal; d. Kecamatan Abab; dan e. Kecamatan Tanah Abang.

Sementara melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013, Presiden SBY mengesahkan pembentukan Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, dengan ibukota di Kecamatan Tirawuta.

Wilayah Kabupaten Kolaka Timur berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Kolaka, yaitu: a. Kecamatan Tirawuta; b. Kecamatan Loea; c. Kecamatan Ladongi; d. Kecamatan Poli Polia; e. Kecamatan Lambandia; f. Kecamatan Lalolae; g. Kecamatan Mowewe; i. Kecamatan Uluiwoi; dan i. Kecamatan Tinondo.

Sebelum terpilih Bupati dan Wakil Bupati definitif dari masing-masing kabupaten baru itu, Mendagri atas nama Presiden akan mengangkat Penjabat Bupati dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan usul masing-masing Gubernur dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun, dan dapat diangkat 1 (satu) kali kembali untuk masa jabatan berikutnya paling lama 1 (satu) tahun.(es/skb/bhc/opn)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Presiden

Istana Tegaskan Palmer Bukan Pengacara Kepresidenan, Otto Hasibuan Somasi Palmer Langgar Kode Etik
Presiden Tepis Tudingan Adanya Pergantian Menteri Keuangan
Pimpinan DPD Temui Presiden Bahas Putusan MK Soal Kewenangan Legislasi
Presiden: Panglima TNI dan Kapolri Akan Diganti
Presiden Anggap Penembakan di Lapas Sleman Sebagai Serangan Terhadap Kewibawaan Negara
Velix Wanggai: TNI dan Polri di Papua Diletakkan Dalam Kerangka Penegakkan Hukum
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com