JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyindir industri penyiaran di tanah air. Saat membuka Rapat Pimpinan (Rapim) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2014, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/9), Presiden SBY mengajak rakyat untuk melakukan introspeksi terhadap penyiaran selama berlangsungnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 lalu.

Presiden menilai lembaga penyiaran yang terlalu mencolok dalam memihak pada kandidat presiden tidak bagus. Namun sebaliknya lembaga penyiaran yang tidak memiliki semangat dalam menyiarkan kandidat presiden juga tidak bagus.

"Ngono yo ngono ning ojo ngono. Ingat ada batasnya. Kasihan kandidat yang tidak punya media ...namanya tidak pernah muncul sehingga tidak diketahui," kata Presiden SBY.

Kepada pemilik lembaga penyiaran, stasiun televisi maupun radio, Presiden SBY mengingatkan bahwa frekuensi siaran yang mereka pakai merupakan milik publik, bukan milik pribadi atau perusahaan.

"Saya harus terus-terang mengatakan hal ini, biar dicatat oleh sejarah. Kekuatan pemilik modal ini yang bisa mempengaruhi. Ini rakyat yang bilang bukan SBY. Saya harus mengatakan terus-terang di mimbar ini, demi kebaikan kita dimasa depan," kata Presiden SBY.

Presiden berharap KPI dimasa mendatang lebih netral dan lebih independen. Sedang kepada insan penyiaran umumnya, Presiden berharap lembaga penyiaran televisi Indonesia bisa tampil di Asia ataupun dunia.

Menurut Presiden SBY, di Asia sendiri kita harus bisa bersaing dengan Channel News Asia yang ada di Singapura maupun yang ada di negara-negara ASEAN. “Kita kurang bangga punya lembaga penyiaran publik yang tidak muncul menjadi kelas dunia. Rasanya kita bisa. Kita memiliki sumberdaya yang talented kreatif. Teknologi bisa kita terapkan," ujarnya.

Presiden merasa akan sangat membanggakan bila ada media Indonesia yang mendunia dan meliput peistiwa-peristiwa besar di berbagai dunia.

Menurut Presiden SBY, dirinya setiap hari selama dua jam mulai pukul 9 atau 10 malam memantau berbagai peristiwa dunia melalui televisi baik di Eropa, Afrika, Asia Timur. "Apa yang saya lihat ada di CNN, BBC, Aljazera dan semua yang saya lihat satu per satu,” katanya.

Presiden menilai, meskipun dalam bahasa Indonesia, rasanya kita bisa, kita memiliki sumber daya yang berbakat. “Indonesia tidak boleh kalah," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden SBY menyampaikan penghargaan kepada KPI yang telah menjaga dan mengawal, mengawasi, dan mendorong penyelenggaraan penyiaran publik.

Presiden SBY berharap agar KPI mampu menjaga dan mengawal agar lembaga penyiaran publik dapat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan publik, dan turut mematangkan demokrasi di Indonesia.

"Kita dapat membulatkan ikhtiar kita untuk terus mematangkan dan memekarkan demokrasi termasuk di dalamnya meningkatkan peran KPI serta kontribusi lembaga-lembaga penyiaran publik terhadap pembangunan bangsa," pesan Presiden SBY.

Sementara Ketua KPI Pusat Judhariksawan menyampaikan penghargaan kepada Presiden SBY yang selama ini berlaku arif dalam menyikapi gencarnya kritikan oleh lembaga penyiaran termasuk televisi.

Mendampingi Presiden SBY dalam kesempatan membuka Rapim KPI itu antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Kesra Agung laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, Mensesneg Sudi Silalahi, Seskab Dipo Alam, Kapolri Jenderal Sutarman, Menkes Nafsiah Mboi.(WID/Setkab/ES/bhc/sya)