Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Berantas Korupsi, Swasta Harus Berpartisipasi
MEDAN, Berita HUKUM - Gratifikasi, memang kerap menjadi persoalan. Apalagi bila pemberian itu didasa

Polres Langsa Gelar Operasi Bina Kusuma Rencong 2015
ACEH, Berita HUKUM - Menindak lanjuti perintah Kapolda Aceh Irjen. Pol. H. Drs. Husei Hamidi Jajaran

Aksi Antiterorisme di Tunisia Dihadiri Puluhan Ribu
TUNISIA, Berita HUKUM - Puluhan ribuan pengunjuk rasa meramaikan pawai di jalan-jalan ibukota Tunisi

Developer Shopping Center Langsa Town Square Serahkan Kunci ke Walikota
ACEH, Berita HUKUM - Setelah sekian tahun menunggu akhirnya pedagang Blok A pasar Langsa Town Square

Hari Ini, Kompetisi Batu Akik Terbesar di Indonesia Dibuka
JAMBI, Berita HUKUM - Kompetisi batu akik terbesar se-Indonesia di Kota Jambi, kemarin (28/3) telah

Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Azis Syamsuddin mengata

Ketua Umum Pugsimarbona Sedunia Lantik Pengurus Simataraja Raja Simarmata Kota Medan
MEDAN, Berita HUKUM - Ketua Umum Punguan Simataraja Raja Simarmata dohot Boruna (Pungsimarbona) Sedu

Longsor di Sukabumi, 6 Korban Sudah Ditemukan
SUKABUMI, Berita HUKUM - Longsor terjadi di Cimerak, Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cireunghas, Sukab

   

  Berita Terkini >>
   
Berantas Korupsi, Swasta Harus Berpartisipasi
Polres Langsa Gelar Operasi Bina Kusuma Rencong 2015
Aksi Antiterorisme di Tunisia Dihadiri Puluhan Ribu
Developer Shopping Center Langsa Town Square Serahkan Kunci ke Walikota
Hari Ini, Kompetisi Batu Akik Terbesar di Indonesia Dibuka
Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
Denny Indrayana Tersangka, Peneliti dan Aktivis: 'Kami Percaya Denny'
Aktor, Presenter Olga Syahputra Meninggal Dunia
Kapolda Aceh Musnahkan Narkoba Hasil Tangkapan Polres Aceh Tamian
Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait KSPI

Said Iqbal: Anak Buruh Berhak Sekolah Kejenjang Yang Tinggi
Said Iqbal: UU Ormas Resmi di Judicial Review Ke MK
KSPI Dalam Seminar Membedah RPP Pengupahan
KSPI dan KNGB Melancarkan Perlawanan Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi
KSPI: Lawan Upah Murah, Ratusan Ribu Buruh Ancam Mogok Daerah
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com