Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
JAKARTA, Berita HUKUM - Tim pencari fakta komite umat (TPF Komat) untuk Tolikara telah bekerja mengu

Pasca Tragedi Tolikara; Teroris GIDI Diundang ke Istana, Ustadz Ditangkap
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca tragedi Tolikara, penyerbuan gerombolan Gereja Injil Di Indonesia (GID

Indonesia Masuki Tren Pertumbuhan Terlambat
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada kuartal pertama 2015, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebes

‘Aisyiyah akan Luncurkan Perangko Satu Abad ‘Aisyiyah
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Menandai Muktamar Satu Abad ‘Aisyiyah, bekerjasama dengan PT POS Indonesi

Mengenang Keteladanan Para Pendiri Bangsa
JAKARTA, Berita HUKUM - “Jangan Sekali-kali Meninggalkan sejarah.” Begitu kata Proklamator RI Soekar

Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan PT Garuda Indones

Tukang Bentor Ditemukan Tewas dengan 4 Luka Tusuk di Makassar
MAKASSAR, Berita HUKUM - Seorang mayat laki-laki yang diketahui bernama Syahrir Dg Kulle (40) seoran

'Alhamdulilah,' Laba BNI Syariah Tumbuh 50,33 Persen
JAKARTA, Berita HUKUM - Di tengah kondisi makro ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan, memasu

   

  Berita Terkini >>
   
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
Pasca Tragedi Tolikara; Teroris GIDI Diundang ke Istana, Ustadz Ditangkap
Indonesia Masuki Tren Pertumbuhan Terlambat
‘Aisyiyah akan Luncurkan Perangko Satu Abad ‘Aisyiyah
Mengenang Keteladanan Para Pendiri Bangsa
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Ini Kronologi Tragedi Tolikara Temuan TPF Komat
Garuda Indonesia dan Kemendikbud Luncurkan Program Cara Membalas Jasa dan Budi Guru
Mantan GAM di Gunung Halimon akan Kibarkan Merah Putih Raksasa
Gerindra: 'Dulu Katanya Panggil Programmer 2 Minggu Selesai, Kenapa Sekarang Harus Minta Bantuan Singapura?'
Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3
BMKG: Kekeringan karena Dampak El Nino Sudah Mencapai Moderate

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait KSPI

Kebakaran PT Mandom, Said Iqbal: Indikasinya Lalai dan Kurang Peduli Program K3
Said Iqbal: Anak Buruh Berhak Sekolah Kejenjang Yang Tinggi
Said Iqbal: UU Ormas Resmi di Judicial Review Ke MK
KSPI Dalam Seminar Membedah RPP Pengupahan
KSPI dan KNGB Melancarkan Perlawanan Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi
KSPI: Lawan Upah Murah, Ratusan Ribu Buruh Ancam Mogok Daerah
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com