Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Uji UU Pilkada: Pemerintah dan DPR Sampaikan Alasan Pembentukan Norma
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan uji materi Undang-Undang

SBY Sampaikan Pidato Kunci pada Konferensi Parlemen Asia Afrika
JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/4) pagi,

Marlupi Dance Academy Gelar Mahakarya Tarian Modern 'Dance Recital 2015'
JAKARTA, Berita HUKUM - Marlupi Dance Academy (MDA) menggelar Mahakarya Kesenian Modern Dance dengan

Orasi Ilmiah Panglima TNI Dihadapan 737 Wisudawan
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Ketua STIAMI Dr. Panji Hen

KPK Tahan 2 Tersangka dari BBJ pada Kasus Bappebti
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk kepentingan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menja

KPK Bekali Istri Pegawai Nilai AntiKorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Tak hanya aktif mengadakan sosialisasi antikorupsi ke berbagai pihak, Komisi

Peresmian Patung Gus Dur Kecil, Ahok: Gus Dur Itu Ibarat Semacam Cheng Ho
JAKARTA, Berita HUKUM - Taman Amir Hamzah yang terletak di Pegangsaan Menteng Timur, Jakarta Pusat l

Kunjungan 3 Hari Kerja Ketua Umum PP Muhammadiyah di Jawa Timur
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Sejak 20-23 April 2015, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah berada di

   

  Berita Terkini >>
   
Uji UU Pilkada: Pemerintah dan DPR Sampaikan Alasan Pembentukan Norma
SBY Sampaikan Pidato Kunci pada Konferensi Parlemen Asia Afrika
Marlupi Dance Academy Gelar Mahakarya Tarian Modern 'Dance Recital 2015'
Orasi Ilmiah Panglima TNI Dihadapan 737 Wisudawan
KPK Tahan 2 Tersangka dari BBJ pada Kasus Bappebti
KPK Bekali Istri Pegawai Nilai AntiKorupsi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
SBY Sampaikan Pidato Kunci pada Konferensi Parlemen Asia Afrika
KPK Tahan 2 Tersangka dari BBJ pada Kasus Bappebti
Peresmian Patung Gus Dur Kecil, Ahok: Gus Dur Itu Ibarat Semacam Cheng Ho
Kunjungan 3 Hari Kerja Ketua Umum PP Muhammadiyah di Jawa Timur
Demi Infrastruktur, Pemerintah Pinjam Tiongkok Rp 625 Triliun
Konferensi Parlemen Asia Afrika Setujui Pembentukan Asia Africa Parliamentary Group (AAPG)

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait KSPI

Said Iqbal: Anak Buruh Berhak Sekolah Kejenjang Yang Tinggi
Said Iqbal: UU Ormas Resmi di Judicial Review Ke MK
KSPI Dalam Seminar Membedah RPP Pengupahan
KSPI dan KNGB Melancarkan Perlawanan Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi
KSPI: Lawan Upah Murah, Ratusan Ribu Buruh Ancam Mogok Daerah
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com