Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Mahasiswa Dibohongi Jokowi Bukan Hal Baru
JAKARTA, Berita HUKUM - Penyataan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang mera

Menteri Yuddy Chrisnandi Perintahkan Cek Ulang Ijazah Semua PNS
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisna

Kapolri-Menristek Dikti Koordinasikan Kasus Ijazah Palsu
JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti akan menemui Menteri Riset, Teknologi dan Pe

Pimpinan KPK Minta Perlindungan Hukum ke MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan KPK Non Aktif Abraham Samad membantah menghendaki keistimewaan bagi

Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia khususnya DKI Jakarta merupakan sasaran empuk para pelaku sindikat

Diapresiasi Langkah Kemendag Kendalikan Produk Impor
JAKARTA, Berita HUKUM - Langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang ingin mengendalikan produk i

Ada Bukti BCA Diuntungkan Hadi Purnomo
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemukan bukti jika Bank Central

Penanganan Korupsi Harus Luar Biasa
YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Pusat Kajian And Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Far

   

  Berita Terkini >>
   
Mahasiswa Dibohongi Jokowi Bukan Hal Baru
Menteri Yuddy Chrisnandi Perintahkan Cek Ulang Ijazah Semua PNS
Kapolri-Menristek Dikti Koordinasikan Kasus Ijazah Palsu
Pimpinan KPK Minta Perlindungan Hukum ke MK
Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
Diapresiasi Langkah Kemendag Kendalikan Produk Impor

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pimpinan KPK Minta Perlindungan Hukum ke MK
Sudah Ratusan WNA Ditangkap, Polda Metro Jaya Ungkap Alasan Jakarta Dijadikan Markas Penipu Online
Jelang ‪#‎Muktamar47‬ PP Muhammadiyah, Keluarkan Maklumat ! Menolak Kebijakan BBM Pemerintah
Ical Bawa Nama JK, Agung Tidak Peduli!
Aksi Demo Didepan Gedung PBB Jenewa, 'Jokowi Mana Janjimu'
Pemerintah Kedodoran Kelola Informasi, Banyak Isu Jadi Bola Liar

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait KSPI

Said Iqbal: Anak Buruh Berhak Sekolah Kejenjang Yang Tinggi
Said Iqbal: UU Ormas Resmi di Judicial Review Ke MK
KSPI Dalam Seminar Membedah RPP Pengupahan
KSPI dan KNGB Melancarkan Perlawanan Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi
KSPI: Lawan Upah Murah, Ratusan Ribu Buruh Ancam Mogok Daerah
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com