BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
JAKARTA, Berita HUKUM - Menindak lanjuti hasil pertemuan tokoh-tokoh Umat & Musyawarah Kepemimpinan

PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
SAMARINDA, Berita HUKUM - Pesta demokrasi pemilihan legislatif (Pileg) 9 April 2014 sudah berlalu, p

PKB: Sistem Proporsional Terbuka Berakibat Biaya Tinggi, Politik Uang, dan Untungkan Calon Populer
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang permohonan pengujian Pasal

Waspadai Penipuan Berkedok KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta masyarakat untuk waspada terhadap adanya penipuan yang me

Makin Mudah Kirim Foto di Ponsel Pakai Gmail
JAKARTA, Berita HUKUM - Google kini mengupdate tampilan Gmail versi web untuk memudahkan pengguna da

Baru Sehari, Petisi Pelecehan Seksual Anak Didukung 20.000 Orang
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembuat petisi pelecehan anak Fellma J. Panjaitan menyatakan, vonis hukum di

Cegah Politik Uang, Bawaslu Harus Bertindak Tegas
JAKARTA, Berita HUKUM - Maraknya politik uang pada pemilu legislatif 2014 ini harus segera disikapi

KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
JAKARTA, Berita HUKUM - Satu demi satu kasus korupsi terkuak yang melibatkan para penyelenggara di s

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
PKB: Sistem Proporsional Terbuka Berakibat Biaya Tinggi, Politik Uang, dan Untungkan Calon Populer
Waspadai Penipuan Berkedok KPK
Makin Mudah Kirim Foto di Ponsel Pakai Gmail
Baru Sehari, Petisi Pelecehan Seksual Anak Didukung 20.000 Orang

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Forum Koalisi Politik Islam Desak Elit Parpol Islam Duduk Bersatu Demi Indonesia
PKB Dipastikan Peroleh 5 Kursi di DPRD Kaltim
Waspadai Penipuan Berkedok KPK
Baru Sehari, Petisi Pelecehan Seksual Anak Didukung 20.000 Orang
KPK: Penyuapan, Modus Korupsi Terbanyak
Tidak Cukup Bukti Suap, Mabes Polri Lepas Pengusaha Biro Jasa

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait KSPI

Said Iqbal: UU Ormas Resmi di Judicial Review Ke MK
KSPI Dalam Seminar Membedah RPP Pengupahan
KSPI dan KNGB Melancarkan Perlawanan Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi
KSPI: Lawan Upah Murah, Ratusan Ribu Buruh Ancam Mogok Daerah
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Demo KSPI Batam Tolak Inpres Upah Murah
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com