Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal Dr. Moeldoko memberikan Pembekalan dan Pemantapan Wawa

Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menggelar rapat Paripurna tandingan sebagai ta

Panglima TNI beri Ceramah ICIS
DEPOK, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko sebagai pembicara dalam acara Internati

Cina Tangkap Ratusan Tersangka Koruptor di Luar Negeri
CINA, Berita HUKUM - Pemerintah Cina menyatakan telah menangkap 180 orang yang dicurigai melakukan k

Quo Vadis Rancangan UU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus
Oleh: Zaqiu Rahman, SH., MH.

INDONESIA merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam y

Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
SAMARINDA, Berita HUKUM - Dibatalkannya lelang proyek paket Semani tahap II dengan program multiyear

Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
SAMARINDA, Berita HUKUM - Kepolisian Resort Kota Samarinda wilayah hukum Polda Kalimantan Timur (Kal

Xiaomi Geser Huawei Jadi Vendor Smartphone Terbesar ke-3 di Dunia
CINA, Berita HUKUM - Xiaomi dikabarkan telah menjelma menjadi vendor smartphone terbesar ke-3 di dun

   

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI Bekali Wawasan Kebangsaan Anggota DPD RI
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Panglima TNI beri Ceramah ICIS
Cina Tangkap Ratusan Tersangka Koruptor di Luar Negeri
Quo Vadis Rancangan UU Tentang Kawasan Pariwisata Khusus
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Fadli Zon: Kita Masih Waras, Tak Mau Buat Presiden Tandingan
Ketua DPRD Samarinda: Mantan Kadis Bina Marga Harus Menjelaskan Dibatalkannya Lelang Proyek Semani Tahap II
Polisi Dinilai Lamban Menangani Kasus Penipuan Milyaran Rupiah oleh Dr Chaeruddin
Eksistensi Artis dan Narkotika
Dipindahkan ke Bandung, KY Tidak Periksa Hakim Soeprapto
Warga Jakarta Barat 'Tak Percaya' Lagi pada Pemkot Jakbar

SPONSOR & PARTNERS



















EkBis    
 
KSPI
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
Wednesday 02 Oct 2013 17:57:25
 
Konferensi Pers Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Gedung YTKI Jakarta Selatan.(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) beserta lembaga Bantuan Hukum Jakarta, memenangkan gugatan perjuangan upah minimum buruh dari PTUN Propinsi Banten. Satu perusahaan yang penanguhan upah minimum telah di tolak oleh PTUN yaitu PT Yoshin perusahaan milik Korea pada (5/9) lalu.

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan,"PTUN Banten memenangkan gugatan buruh, yaitu penanguhan upah minimum ditolak. Hal yang sama di Jawa Barat, PTUN Bandung memenangkan gugatan buruh di Jawa Barat kembali menang (26/9), dimana PTUN Bandung mengabulkan gugatan buruh, yaitu menolak penanguhan upah minimum dari 257 perusahaan, 209 ditolak penanguhan upah minimumnya, dan hanya 48 perusahaan yang dikabulkan penanguhan upah minimumnya," ujar Said Iqbal di gedung YTKI, Jakarta Selatan, Rabu (2/10).

Menurutnya, kemenangan ini menunjukan bahwa, perjuangan upah minimum buruh sudah ada keadilan dipihak buruh, dsecara hukum telah dibuktikan bahwa penanguhan upah minimum adalah penuh dengan rekayasa, tidak memenuhi syarat permenakertrans No 231 tahun 2003.

Dan hanya sedikit saja perusahaan yang benar-benar tidak mampu membayar upah minimum. Sementara lanjut dia, mayoritas perusahaan mampu membayar upah minimum yang telah dibuktikan dengan putusan PTUN ini.

Said Iqbal, juag meminta, kemenangan ini, agar digunakan sebagai Yurisprudensi bagi PTUN DKI Jakarta, yang saat ini juga sedang ada beberapa gugatan oleh beberapa serikat buruh mengunakan Yurisprudensi keputusan PTUN Bandung, (karena kasusnya sama) untuk membatalkan SK Gubernur Jokowi tentang penanguhan beberapa perusahaan di DKI.

Dengan kata lain seluruh perusahaan di DKI wajib membayar upah minimum. Sebab, fakta hukum telah menjelaskan penanguhan upah minimum yang dimasukkan dalam SK Gubenur Jawa Barat, Banten dan DKI telah dibatalkan oleh PTUN.

"Bilamana perusahaan-perusahaan Jabar, Banten dan DKI Jakarta tetap tidak mau membayar upah minimum sesuai keputusan PTUN tersebut. maka KSPI akan mempidanakan seluruh pengusaha tersebut seperti yang terjadi di Surabaya. Selain itu, kekurangan pembayaran upah minimum harus dirapel sejak Januari 2013," ujar Said Iqbal.

Said menyikapi dua hal pengguhan upah minimum gubernur Jawa Barat, DKI, dan Banten serta mengancam akan melakukan aksi mogok Nasional, terkait Inpres No 9 tahun 2013 .

"Akan dilakukan aksi mogok Nasional, naikan UMP 50%. Forum Buruh DKI-Jakarta, eskali demo kami besar, 28,29, dan 30 Oktober 2013, kami meminta pengaturan UMP."

1) Setiap sidang dewan pengupahan selalu ada aksi demo.
2) Aksi long march dari
Lampung Ke Istana.
3) Modar Mogok Daerah
4) Monas Mogok Nasional.

Akan melaporkan Inpers Ini ke AILO. Karena Inpres menarik Polisi dalam maslah perburuhan.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait KSPI

Said Iqbal: Anak Buruh Berhak Sekolah Kejenjang Yang Tinggi
Said Iqbal: UU Ormas Resmi di Judicial Review Ke MK
KSPI Dalam Seminar Membedah RPP Pengupahan
KSPI dan KNGB Melancarkan Perlawanan Terhadap Kebijakan Upah Murah Jokowi
KSPI: Lawan Upah Murah, Ratusan Ribu Buruh Ancam Mogok Daerah
Presiden KSPI Kembali Ancam Mogok Nasional Terkait Inpres No 9 2013
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com