Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Papua
Presiden Jokowi Digugat ke PTUN Gara-gara Blokir Internet Papua
2019-11-23 11:56:23
 

Ilustrasi.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggugat Kementerian Komunikasi & Informatika (Kemenkominfo) dan Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Pelaporan ini terkait kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat pada Agustus 2019. Laporan terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta.

Laporan didaftarkan langsung di PTUN Jakarta oleh Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto bersama Koordinator Bidang Advokasi AJI Sasmito Madrim dan kuasa hukum dari dari LBH Pers, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), KontraS, Elsam dn ICJR

Gugatan yang dilaporkan adalah dugaan perbuatan melanggar hukum. Tergugat dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

"Hari ini kami ajukan gugatan kepada Presiden dan Menkominfo. Khususnya terkait dengan peristiwa pemutusan akses internet, terkait dengan peristiwa Papua berapa bulan yang lalu," kata Kuasa Hukum SAFEnet & Aji, Ade Wahyudin di PTUN Jakarta, Kamis (21/11).

Dalam gugatan, Ade mengatakan penggugat menuntut pengujian tindakan dari Presiden dan Kemenkominfo atas kebijakan pemblokiran akses internet.

"Apakah ini sesuai dengan aturan hukum saja yang kita tuntut adalah bahwa tindakan tersebut melanggar hukum," kata Ade.

Apabila kebijakan pemblokiran diputuskan melanggar aturan, maka Ade meminta permintaan maaf dari Jokowi dan Johnny secara terbuka kepada seluruh masyarakat.

"Jika kemudian dianggap melanggar hukum kami meminta untuk presiden dan Kominfo untuk meminta maaf khususnya kepada publik dan masyarakat Papua," ujar Ade.

Kebebasan internet warga Papua dan Papua Barat dibatasi sejak 19 Agustus 2019, atau dua hari setelah peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari penjajahan.

Awalnya pemerintah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa daerah. Tindakan itu dijalankan hanya melalui siaran pers.

Perlambatan akses internet berlanjut hingga pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat, pada 21 Agustus 2019. Lagi-lagi tindakan pemerintah itu hanya didasari siaran pers.(jnp/CNNIndonesia/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Papua
 
  PKS: Negara Harus Hentikan Kelompok Separatis Papua
  Bamsoet: Sudah Banyak Korban KKB, Tegas pada Mereka Bukan Langgar HAM
  Lukas Enembe Minta Pemerintah Pusat Kaji Ulang Soal Penetapan KKB Papua sebagai Teroris
  Penembakan di Papua: Jenderal Bintang Satu TNI Meninggal, Pemerintah Sebut 'KKB Teroris'
  Kabinda Papua Gugur Dalam Tugas, Gus Jazil: Tumpas KKB Sampai Tuntas Sebab Tidak Ada Ruang Separatisme di Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Perhatian, 10 Titik Wilayah di DKI Jakarta Ini Mulai Dibatasi Mobilitas Penggunaan Jalannya

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bertentangan dengan Konstitusi

Ungkap 1,129 Ton Sabu Jaringan Timur Tengah, Kapolri Apresiasi Jajaran Polda Metro

PPN Pendidikan Tidak Sejiwa dengan Konstitusi Pancasila

 

ads2

  Berita Terkini
 
Komisi IV Minta Rencana Pajak Sembako Dikaji Ulang

Puan Maharani Desak Pemerintah Segera Tekan Tombol Bahaya Covid-19

Anggota Komisi VI Tolak Opsi Garuda Indonesia Pailit

Perhatian, 10 Titik Wilayah di DKI Jakarta Ini Mulai Dibatasi Mobilitas Penggunaan Jalannya

HNW: Ngotot Majukan Capres 3 Periode, Tindakan Inkonstitusional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2