Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Radikalisme
Presiden Jokowi, Soal Aksi Teror di Kampus: Proses Deredikalisasi Terus Berjalan
2018-06-07 19:46:13
 

Presiden Jokowi,saat di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.(Foto: Istimewa)
 
INDRAMAYU, Berita HUKUM - Terungkapnya aktivitas yang terkait dengan aksi teror di lingkungan kampus memang menjadi kekhawatiran tersendiri. Untuk menanggulangi agar paham radikalisme tidak semakin meluas, pemerintah akan terus melakukan proses deradikalisasi yang telah berjalan.

"Memang radikalisme ini tidak muncul tiba-tiba. Ini sudah proses yang lama dan tidak mendadak datang," kata Presiden ketika dimintai pandangannya oleh para jurnalis saat kunjungan kerjanya di Desa Majasari, Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Kamis (7/6).

Menurut Presiden, proses-proses untuk deradikalisasi sudah digerakkan oleh pemerintah misalnya melalui BNPT untuk pencegahan atau tindakan di Polri dan TNI.

Namun Presiden berharap bahwa proses deradikalisasi yang saat ini digerakkan pemerintah tidak hanya berjalan sendirian. Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan juga penting sebagai upaya pencegahan sejak dini.

"Misalnya Majelis Ulama Indonesia juga ikut berperan, kemudian Nahdlatul Ulama juga ikut berperan, dan Muhammadiyah juga kita ajak berperan bersama. Memang kalau melihat data yang terpapar itu angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Ini yang terus akan kita kerjakan," ucapnya.

Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa saat ini sedang dilakukan kajian oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mengenai diperlukan atau tidaknya regulasi yang secara khusus mengatur soal radikalisme di lingkungan kampus ini.

"Baru dalam proses kajian oleh Kemenristekdikti. Tetapi kalau memang regulasi itu diperlukan, akan kita buat. Tapi ini masih dalam kajian," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa radikalisme di kampus dan pencegahannya sama sekali tidak berkaitan dengan prinsip kebebasan akademik atau berserikat. Dua hal itu menurutnya adalah hal berbeda yang tidak saling terkait.

"Tidak ada hubungannya antara kebebasan akademik atau kebebasan berserikat dengan proses pencegahan radikalisme. Ini adalah proses dalam rangka eksistensi negara kita ini, bukan yang lainnya," tandasnya.(gld/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Radikalisme
 
  Psikolog: Faktor Ekonomi Dapat Mengantarkan Seseorang Pada Radikalisme
  Fahri Hamzah Kritisi Sikap BIN Publikasikan 50 Penyebar Paham Radikal
  BIN Soal Temuan 41 Masjid Terpapar Paham Radikalisme: Itu Early Warning Bagi Kita Semua
  FSP BUMN Bersatu Minta BIN Cabut Tuduhan 41 Masjid di Lingkungan BUMN Terpapar Radikalisme
  Gus Anam Mengimbau Agar Semua Pihak Menolak Radikalisme dan Intoleransi
 
ads

  Berita Utama
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

Ngawur!, Petani Sawit Butuh Solusi Harga Turun, Kok Malah Diminta Tanam Pete Jengkol

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

Public Service Tak Kenal Untung Rugi

Fahri Hamzah: AS Tak Bisa Diharapkan Wujudkan Kemerdekaan Palestina

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2