Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
PBB
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus
2017-09-19 15:47:32
 

Presiden Trump menyerukan agar birokrasi PBB dirombak secara besar-besaran untuk mewujudkan potensinya secara penuh.(Foto: AP Photo / EvanVucc)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan birokrasi dan salah urus menghambat Perserikatan Bangsa Bangsa mewujudkan potensinya secara penuh.

Hal itu disampaikan Trump dalam pidato perdananya di PBB, Senin (18/9). Pidato ini berbeda dengan pidato yang rencananya akan disampaikan oleh presiden Amerika Serikat itu di depan Sidang Umum PBB, Selasa (19/9).

"Selama beberapa tahun terakhir PBB belum memanfaatkan potensinya secara penuh karena birokrasi dan salah urus.

"Meskipun anggaran rutin PBB meningkat 140% dan jumlah stafnya meningkat dua kali lipat sejak tahun 2000, kita tidak melihat hasilnya sesuai dengan investasi ini," kata Trump dalam pertemuan khusus di New York.

Ia juga menyerukan kepada PBB untuk memulihkan kepercayaan rakyat dengan cara membuat setiap tingkatan di jajaran manajer dapat dimintai tanggung jawab.

Pemerintah Amerika Serikat menanggung lebih dari 28% dari biaya pasukan penjaga perdamaian di seluruh dunia dan menyumbang 22% dari anggaran rutin PBB.

Ditegaskan oleh Trump bahwa tak satu pun negara di masa depan harus menanggung begitu besar biaya.

Trump dan Antonio GuterresHak atas fotoJUSTIN LANE/EPA
Image captionSekjen PBB Antonio Guterres (kiri) berbicara dengan Presiden Trump dalam pertemuan khusus tentang reformasi PBB.

Lebih lanjut ia menyerukan kepada Sekjen PBB Antonio Guterres untuk menempuh sejumlah perubahan. Di satu sisi, Trump juga memuji Guterres atas kemajuan yang telah dicapai.

Guterres memberikan tanggapan dengan mengatakan birokrasi membuatnya tidak bisa tidur pada malam hari. Namun demikian, tambahnya, PBB kini semakin efektif.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01

 

  Berita Terkini
 
Siap-siap, WhatsApp Ancam Pidanakan Penggunanya

Utang Pemerintah yang Besar akan Menyulitkan Negara Menalangi Utang Swasta Seperti Krisis 97/08

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Labirin Maskapai Penerbangan Indonesia

Harga Tiket Pesawat Dikeluhkan Mahal, Menhub: Itu Bukan Urusan Saya

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2